Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Soal Substantif Belum Selesai
October 19th 2009
 

Jakarta - Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009 membukukan beberapa capaian prestasi di bidang politik dan keamanan. Namun, sejumlah persoalan substantif di bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia, serta kesejahteraan rakyat, belum terselesaikan hingga akhir masa jabatan.

Demikian rangkuman pendapat dari berbagai kalangan di Jakarta, Sabtu dan Minggu (17-18/10). Mereka diminta mengevaluasi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu sebagai bahan masukan bagi kabinet baru.

Mereka yang dimintai pendapat adalah peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti, peneliti Centre for Strategic and International Studies Sunny Tanuwidjaja, Direktur Indo Barometer M Qodari, Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, ekonom Institute of Economics and Finance Aviliani, Ketua Institute for Ecosoc Rights Sri Palupi, dan ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia Ascobat Gani.

Hasil survei

Jajak pendapat Litbang Kompas triwulanan mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinet sejak 1 Januari 2005 hingga Oktober 2009 menunjukkan indikasi yang berfluktuasi. Namun, umumnya tingkat kepuasan publik tersebut tidak terlalu tinggi, seperti tingkat kepuasan pada Oktober 2009 yang hanya sebesar 38,2 persen (lihat Grafik).

Menurut M Qodari, dari berbagai survei yang pernah dilakukan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kabinet bidang politik, hukum, dan keamanan umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bidang kesejahteraan rakyat, apalagi bidang perekonomian.

Survei yang dilakukan Reform Institute menunjukkan sekitar 70,4 persen responden menyatakan hal utama yang harus direalisasikan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono adalah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Realisasi ini diharapkan secepatnya, yaitu pada tahun pertama masa pemerintahan Presiden Yudhoyono yang kedua ini. Dilanjutkan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi (14 persen), dan pembangunan yang merata, menyeluruh, dan berkeadilan (9,8 persen). Parameter yang digunakan masyarakat untuk menilai adalah harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok (50,8 persen); lapangan kerja (14,68 persen); biaya pendidikan dan kesehatan (12,6 persen).

Menurut Yudi Latif, hal ini menunjukkan masyarakat lebih peduli pada kesejahteraan dan hajat hidup sehari-hari.

Hal substansial

Sunny Tanuwidjaja mengatakan, pencapaian positif kabinet 2004-2009 ialah stabilitas politik dan keamanan. Karena kedua hal inilah, kata Sunny, sektor ekonomi bisa berkembang.

”Hal positif dari kabinet terdahulu ialah terjaganya stabilitas politik,” kata Ikrar Nusa Bhakti menambahkan. Namun, menurut Ikrar, stabilitas tersebut diraih dengan mengorbankan demokrasi yang sedang dibangun.

Terlepas dari prestasinya menciptakan stabilitas, kinerja Kabinet Indonesia Bersatu dinilai belum memuaskan karena sejumlah persoalan substantif di bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia belum terselesaikan.

Beberapa hal substansial yang tidak terselesaikan dan menjadi pekerjaan rumah bagi kabinet mendatang, menurut Sunny, di antaranya pendataan penduduk dan pemilih, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, komitmen pemberantasan korupsi, dan penyelesaian kasus hak asasi manusia.

Sunny mengatakan, kisruhnya pemilu beberapa waktu lalu dipicu oleh buruknya data kependudukan. Masalah ini seharusnya ditangani jauh sebelum pemilu digelar. Apalagi sebenarnya data penduduk yang rapi tidak hanya berguna untuk pemilu, tetapi juga dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Bagi Ikrar, amburadulnya penyelenggaraan pemilu tidak hanya tecermin dari data kependudukan dan pemilih yang bermasalah, tetapi juga sejak persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara.

Pemberantasan korupsi menemui antiklimaks pada masa peralihan pemerintahan saat ini. Gerakan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi terkesan begitu kuat. Sementara untuk persoalan hak asasi manusia, menurut Sunny, penanganan kasus Munir dan orang hilang menjadi rapor buruk pemerintah.

Kendala koordinasi

Di bidang ekonomi, Aviliani menilai koordinasi masih menjadi kendala utama yang dihadapi Kabinet Indonesia Bersatu. Hal itu menyebabkan kurang optimalnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Aviliani mencontohkan, fungsi koordinasi yang seharusnya dilakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kurang terlihat selama masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu pada 2004-2009. Boediono yang saat itu menjadi Menko Perekonomian tidak bisa menyinergikan program kerja dari 14 departemen di bawahnya.

”Seperti kebijakan mengimpor beras, Menteri Pertanian menyatakan bahwa stok beras masih mencukupi, sedangkan Menteri Perdagangan bersikeras harus impor,” ujar Aviliani.

Sri Palupi menuturkan, masih sulit untuk mengharapkan perubahan dari program kerja para menteri dalam lima tahun terakhir. Hal itu disebabkan oleh korupsi yang belum ditangani serius, alokasi anggaran yang lebih banyak untuk birokrasi, hingga utang luar negeri, sehingga kebijakan pemerintah lebih banyak disetir pemodal.

”Masyarakat kini harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup,” ujar Sri Palupi.

Khusus di bidang kesehatan, Ascobat Gani menilai pembangunan kesehatan masyarakat selama ini belum dilandasi oleh paradigma yang tepat. ”Paradigma pembangunan kesehatan harus diubah dari pemberantasan penyakit kepada investasi sumber daya manusia. Perlu upaya agar sekitar 200 juta manusia Indonesia produktif dalam pembangunan,” kata Ascobat.

(kompas)

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us