Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Izin KP Batubara Terancam Dicabut
October 19th 2009
 

Sejumlah izin kuasa pertambangan (KP) batubara di wilayah Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), terancam dicabut karena tidak memenuhi kewajibannya.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kalsel, Akhmad Rivai, di Jakarta, Sabtu, mengatakan, pihaknya sedang melakukan evaluasi terhadap perizinan kuasa pertambangan di wilayah itu. “Ada beberapa pemegang KP sampai saat ini belum memenuhi kewajibannya seperti halnya melaporkan kegiatannya secara periodik dan membayar iuran wajib,” kata Rivai, usai melaporkan kegiatan pertambangan di wilayahnya kepada pemerintah pusat di Jakarta.

Dijelaskannya, setiap tiga bulan atau akhir tahun pemegang KP diwajibkan melaporkan kegiatannya kepada pemerintah daerah, terutama menyangkut luasan daerah yang ditambang dan jumlah produksi.

Selain itu, kata Rivai, pengusaha juga wajib melaporkan berapa luas eks tambang yang telah direklamasi dan yang belum direklamasi serta laporan rencana kerja teknik dan lingkungan. “Mereka juga diminta melaporkan penataan pengelolaan lingkungan terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), serta melunasi tunggakan sumbangan pihak ke tiga dan iuran wajib,” ujarnya.

Menurut dia, hingga saat ini tunggakan sumbangan pihak ke tiga, iuran wajib dan kewajiban lainnya yang belum di bayar pengusaha batubara kepada pemerintah Kotabaru mencapai miliaran rupiah.

Sementara itu, kata Rivai, hingga saat ini di Kotabaru terdapat sekitar 90 buah KP ekplorasi, 60 di antaranya tidak aktif/mati. Sedangkan KP eksploitasi sebanyak 40 buah dan 14 buah di antaranya juga mati/tidak aktif. “Dari jumlah yang masih aktif tersebut saat ini hanya sekitar 50 persen yang masih aktif, baik KP ekplorasi maupun KP eksploitasi,” katanya.

Menurut dia, penyebap tidak aktifnya KP ekplorasi dan ekploitasi salah satunya adalah karena dampak dari krisis ekonomi yang melanda beberapa bulan lalu. “Dampak dari krisis ekonomi itu benar-benar dirasakan oleh para pengusaha batubara, banyak KP ekplorasi dan eksploitasi yang telah habis masa berlakunya tidak diperpanjang, ya bagaimana diperpanjang kondisinya masih seperti itu,” kata mantan Asisten Tatapraja Setda Kotabaru itu.

Seiring dengan mulai pulihnya perekonomian dan membaiknya harga batubara di pasar dunia, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupaya untuk menertibkan perizinan yang kini tidak melakukan aktivitas tersebut. “Kita akan meminta pengusaha segera memperpanjang yang perizinanya sudah mati, jika peringatan tersebut tidak diindahkan maka pencabutan izin akan dilakukan oleh pemerintah dan selanjutnya akan dilelang,” katanya.

(matanews.com)
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us