Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Polri Akui Bertanggung Jawab Menangkap Anggoro Jika Tidak Terbentur Yurisdiksi
October 20th 2009
 

Beberapa waktu lalu, Kadiv Humas Mabes Polri Nanan Sukarna telah menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dengan pertemuan Kabareskrim Susno Duaji dan Anggoro Widjojo di Singapura (10/07). Pasalnya, status Anggoro di Kepolisian bukanlah tersangka, melainkan hanya sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan/penyuapan yang dilakukan dua pimpinan KPK non aktif, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Lagipula, keberadaan Anggoro bukanlah di wilayah hukum atau yurisdiksi Polri, sehingga penangkapan tidak dapat dilakukan.

 

Seperti diketahui, sehari sebelum pertemuan berlangsung (9/7), pimpinan KPK sudah mengirimkan surat kepada Kapolri, Kabareskrim, dan Kapolda seluruh Indonesia yang meminta Polri menginformasikan dan menangkap bos PT Masaro Radiokom, Anggoro. Namun, apa yang terjadi? Sehari setelah memasukan Anggoro ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Susno malah menemui Anggoro di Singapura. Alasannya, untuk mengklarifikasi kebenaran laporan mantan Ketua KPK Antasari Azhar terkait dugaan pemerasan/penyuapan yang dilakukan Chandra dan Bibit.

 

Atas pertemuan ini, Kadiv Pembinaan dan Hukum (Binkum) Mabes Polri Ariyanto Sutadi sependapat dengan Nanan. Ariyanto mengatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan Susno, karena di Kepolisian tidak ada aturan seperti di KPK. Yakni, pada Pasal 36 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK), pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan pihak terkait perkara korupsi.

 

Dengan demikian, lanjut jenderal bintang dua ini, tidak ada masalah dengan pertemuan Susno-Anggoro di Singapura. Karena, selain tidak adanya aturan yang mengatur, status Anggoro dalam kasus yang ditangani Kepolisian hanyalah sebagai saksi. Kemudian, keberadaan Anggoro tidak dalam wilayah kewenangan Polri, sehingga tidak dapat dilakukan penangkapan. Kalau bertemunya di sana (Singapura), ya apa pelanggaran yang dia lakukan? Masalahnya kita nggak bisa nangkep. Kita kan nggak punya kewenangan apa-apa di luar negeri. Dan Polisi Singapura nggak punya kepentingan apa-apa dengan kita, sehingga nggak bisa kita meminta (menangkap Anggoro).”

 

Tapi, kata Ariyanto, kalau Anggoro berada dalam yurisdiksi Polri, pasti akan ditangkap. Karena, selain sudah diumumkan sebagai DPO, penangkapan Anggoro juga menjadi tanggung jawab Polri. Mengingat, KPK sudah memberitahukan seluruh jajaran Polri mengenai status DPO Anggoro, serta meminta Polri untuk menginformasikan dan menangkap Anggoro. Ya ada (tanggung jawab Polri untuk menangkap), tapi kalau dia (Anggoro) di Indonesia. Kalau dia DPO di Indonesia ya pasti akan ditangkap.”

 

Walau terganjal masalah yurisdiksi, tim advokasi Chandra dan Bibit tetap menganggap pertemuan Susno-Anggoro tidak dapat dibenarkan apapun alasannya. Surat yang dikirim pimpinan KPK kepada Kabareskrim, kemudian seluruh Kapolda di seluruh Indonesia, tembusan Kapolri itu adalah untuk menangkap dan menginformasikan. Tapi, pada kenyataannya kan mereka tidak melaporkan itu semua. Nah, ini sudah merupakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Kabareskrim. Itu tidak bisa dibenarkan, tutur salah satu anggota tim advokasi, Ahmad Riva´i.

 

Lalu, mengenai alasan yurisdiksi yang seringkali didalilkan pihak Kepolisian, menurut Ahmad merupakan hal yang tidak masuk akal. Masalahnya, Polri yang menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan Kepolisian, seperti menangkap DPO dengan alasan yurisdiksi, malah melakukan tindakan Kepolisian lain, seperti memeriksa Anggoro. Logikanya gini, gimana dia mau meriksa, wong dia katakan bahwa mereka tidak bisa menangkap. Lho kok malah diperiksa di sana, itu kan lucu. Jadi, rasionalitas hukum yang dibangun, konstruksi hukum yang dibangun oleh Kepolisian itu seperti apa? Ini yang patut dipertanyakan. Itu kan nggak benar, terangnya.

 

Bisa disupervisi KPK

Oleh karena itu, Ahmad sempat menduga ada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Susno. Sehingga, dilaporkanlah Susno ke Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri. Namun, laporan ini tidak ditindaklanjuti Itwasum. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Jusuf Manggabarani sudah mengumumkan hasil pemeriksaan Susno. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut, Susno dianggap tidak terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang terkait penanganan kasus Chandra dan Bibit di Bareskrim.

 

Sementara, untuk laporan penyalahgunaan wewenang mengenai pertemuan Susno-Anggoro di Singapura, tidak disertakan dalam hasil pemeriksaan. Irwasum, ketika itu, beralasan belum menerima laporan dari tim advokasi. Padahal, menurut Ahmad, laporan itu telah pula disampaikan pada laporan pertama. Sebenarnya, dalam laporan pertama sudah ada itu. Laporan kedua kan hanya menambahkan.

 

Namun, karena pada kenyataannya laporan ini tidak ditindaklanjuti, maka menurut Ahmad KPK dapat melakukan supervisi, memanggil Susno, atau bahkan menarik/mengambil alih kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Susno, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU KPK.

 

UU KPK

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

 

Pasal 9

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;

b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;

d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;

e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau

f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ini, sudah ada beberapa hal yang memenuhi persyaratan. Seperti, adanya laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang tidak ditindaklanjuti, serta keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian sulit untuk dilaksanakan  secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Pasal 9 UU KPK pengambilalihan penyidikan, penuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 8 UU KPK dilakukan KPK dengan alasan, adanya laporan masyarakat mengenai tindak pidana yang tidak ditindaklanjuti. Artinya apa? Kami sudah pernah mengajukan untuk diprosesnya SD (Susno). Ternyata di sana (Mabes Polri) kan diputuskan tidak terbukti.”

 

Kemudian, untuk alasan berikutnya, Ahmad menjelaskan, Dengan dinyatakan tidak terbuktinya Susno melakukan penyalahgunaan wewenang, artinya persyaratan berikutnya kan ada. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian sulit untuk dilaksanakan. Kemarin kan SD dinyatakan tidak terbukti, berarti kan sulit dinyatakan mereka untuk memintai pertanggungjawaban hukumnya. Maka sudah sangat layak kalau kasusnya Kabareskrim ini ditarik ke KPK.

 

Selain menarik kasus Susno ke KPK, bisa saja tim advokasi melaporkan Susno melalui jalur pidana biasa, misalnya ke Bareskrim, karena Susno dianggap telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan sebagaiman diatur dalam Pasal 421 KUHP. Namun, hal tersebut terdengar sangat mustahil bagi Ahmad. Sebenarnya kita juga ingin melaporkan kasus ini dan diproses. Tapi, kan penyalahgunaan kewenangan kemarin ke (Itwasum) Mabes Polri saja tidak terbukti. Kita bisa membayangkan, gimana kalau kita lapor sendiri ke Bareskrim.”

 

Apa jeruk makan jeruk itu ada? Itu masalahnya. Kalau itu kita ajukan ke Bareskrim, apa iya? Wong, Kabareskrimnya SD (Susno) sendiri. Kemudian, yang diduga melakukan adalah beliaunya sendiri. Jadi, susah dibangun. Artinya, konstruksi hukum yang dibangun di sini tidak bisa diterapkan dalam kasus ini. Itu satu poin yang harus digarisbawahi, pungkas Ahmad.

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us