Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
MNC Ajukan Kasasi Atas Putusan Pailit TPI
October 22th 2009
 

Setelah PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), giliran PT Media Nusantara Cipta Tbk (MNC) mengajukan kasasi atas putusan pailit terhadap TPI ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Rabu (21/10). Kedudukan PT MNC dalam permohonan kasasi itu sebagai kreditur lain. Dalam putusan No. 52/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, majelis hakim memang mendudukan PT MNC sebagai kreditur lain. Sebab PT MNC memiliki tagihan pada TPI sebesar Rp195,109 miliar dan Rp155,500 miliar yang jatuh tempo pada 2009.

 

Kuasa hukum PT MNC, Poltak Siagian membenarkan tagihan itu. “Memang kita kreditur dan ada perjanjiannya,” ujar Poltak saat dihubungi melalui telepon. Meski demikian, PT MNC meminta putusan paiit terhadap TPI dibatalkan. Pasalnya, kalau terjadi pemberesan, belum tentu seluruh tagihan dilunasi. Sementara,  PT MNC selaku pemegang saham menilai TPI masih bisa beroperasi. “Makanya kita invest karena kita berharap bisa profit,” kata Poltak.

 

Lagipula, kata Poltak, belum ada yang menyatakan TPI dalam keadaan ‘goyang’. Pemailitan terhadap TPI akan merugikan bagi seluruh pemegang saham TPI. Menurut Poltak, PT MNC sendiri memiliki saham yang cukup besar di TPI. Untuk itu, PT MNC selaku kreditur lain yang sah dan berhak mengajukan kasasi sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

 

Pasal itu berbunyi: permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

 

Poltak juga meragukan kapasitas Crown Capital Global Limited selaku pemohon pailit. “Kreditur palsu,” kata Poltak. Sebab Crown Capital tidak tercatat sebagai kreditur dalam laporan keuangan TPI. Sekalipun benar sebagai kreditur, seharusnya Crown Capital tak bisa mengajukan tagihan lebih dulu. Sebab Crown Capital hanya pemegang Subordinated Bones Purchase Agreement. “Pemegang bond-nya saja belum menagih,” imbuh Poltak.

 

Senada pernyataan dengan Marx Adryan selaku juru bicara kuasa hukum TPI, Poltak juga menyatakan TPI sudah melunasi utang obligasi itu. Pembuktian pailit ini juga tidak sederhana. Menurut Poltak, sebelum putusan pailit dijatuhkan harus dilakukan pemeriksaan pembukuan keuangan TPI untuk membuktikan kebenaran keterangan dalam laporan itu.

 

Corporate Secretary TPI, Wijaya Kusuma Soebroto, menyatakan mengetahui permohonan kasasi itu. “Yah terserah saja, itu hak mereka,” ujarnya melalui telepon.

 

Sementara kuasa hukum Crown Capital, Ibrahim Senen menyatakan belum mendapat pemberitahuan dari pengadilan atas kedua permohonan kasasi putusan pailit TPI. “Kami akan mempelajari apakah PT MNC memiliki legal standing untuk mengajukan kasasi atau tidak,” ujar Ibrahim.

 

Menurut Ibrahim, kalau berdasarkan hukum acara kepailitan, seharusnya keberatan PT MNC diajukan saat pemeriksaan di Pengadilan Niaga yang merupakan judex factie. Sementara, Mahkamah Agung (MA) merupakan judex juris, artinya hanya memeriksa penerapan hukum apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. MA tidak memeriksa fakta sebagaimana uraian dalil para pemohon kasasi. “Ini memang tidak lazim,” kata Ibrahim.

 

Praktisi hukum, Ricardo Simanjuntak, menyatakan kreditur lain yang dimaksud Pasal 11 ayat (3) adalah seluruh kreditur lain, tidak terkecuali. “Tidak ada pembatasan dalam melakukan perlawanan,” kata Ricardo. Yang penting, sepanjang kreditur bisa membuktikan tagihan, dia berhak mengajukan kasasi. Permohonan kasasi bisa diajukan bila hakim tidak memeriksa seluruh bukti-bukti para pihak dengan benar dan seimbang. Hakim, lanjutnya, bisa melawan hukum karena melanggar ketentuan pembuktian sederhana sebagaimana pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. “Tidak masuk substansi,” imbuh Ricardo.


(hukumonline)

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us