Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Pemerintah: Harusnya yang Digugat Surat Ketua MA, Bukan UU Advokat
October 22th 2009
 

Sidang pengujian ketentuan sumpah advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memasuki agenda mendengarkan keterangan pemerintah. Direktur Litigasi Depkumham (Departemen Hukum dan HAM) Qomaruddin hadir membacakan keterangan yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Andi Mattalatta, di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (21/10).

 

Qomaruddin menilai para pemohon salah alamat menguji Pasal 4 ayat (1) UU Advokat. Ketentuan itu mengharuskan calon advokat bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi. Ia mengatakan sebenarnya pokok persoalan yang dianggap merugikan pemohon adalah surat Ketua MA. Surat ini berisi perintah kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menunda pengambilan sumpah calon advokat sebelum adanya perdamaian antara organisasi advokat yang berseteru.

 

Dalam permohonannya maupun keterangan ahli dari pemohon yang dihadirkan, memang berulangkali mempersoalkan keluarnya Surat MA itu. “Menurut pemerintah, permohonan para pemohon tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tetapi berkaitan dengan Surat Ketua MA,” ujar Qomaruddin.

 

Qomaruddin bahkan menyarankan para pemohon untuk melakukan perlawanan atau menggugat Surat MA itu ke lembaga peradilan. Itu bila memang Surat Ketua MA itu dianggap telah membatasi atau setidak-tidaknya mengganggu aktifitas pemohon selaku calon advokat. “Atau para advokat segera mengakhiri konflik internal dengan membentuk organisasi advokat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Advokat itu sendiri,” tuturnya.

 

Ketua MA, dalam surat yang bernomor 052/KMA/V/2009 itu, memang berjanji bila konflik organisasi advokat berakhir maka pengambilan sumpah akan dilakukan kembali. Pasalnya, meski UU Advokat telah menyatakan harus ada wadah tunggal organisasi advokat, faktanya ada tiga organisasi yang mengklaim sebagai wadah tunggal organisasi advokat. Mereka adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI).  

 

Qomaruddin juga mengingatkan bila permohonan ini dikabulkan maka berpotensi menimbulkan masalah. “Permasalahan selanjutnya adalah siapa yang melantik? dihadapan siapa calon advokat tersebut bersumpah?” ujarnya. Jika demikian, menurut pemerintah, akan timbul kesemrawutan atau keruwetan baru, yang dapat merugikan para advokat itu sendiri.

 

Sekedar mengingatkan, permohonan pengujian UU Advokat ini diajukan oleh tiga calon advokat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kandidat Advokat Indonesia (Forkom KAI). Mereka menguji tiga pasal dalam UU Advokat. Salah satunya adalah Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan advokat harus bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi di domisilinya.

 

Dewan Pengurus Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) juga mengajukan pengujian Pasal 4 ayat (1). Namun, akhirnya KAI hanya bertindak sebagai pihak terkait dalam perkara ini. “Pengurus DPP KAI secara tertulis sudah menyampaikan keterangan ke majelis hakim konstitusi. Kami dukung sepenuhnya agar Pasal 4 ayat (1) di-drop,” ujar Kuasa Hukum DPP KAI, Tommy Sihotang.

 

Tommy membantah bila pemerintah menilai pokok persoalan permohonan adalah Surat Ketua MA. “Ketua MA justru berlindung di balik Pasal 4 ayat (1) itu,” katanya. Ia juga mengatakan tak perlu khawatir bila Pasal 4 ayat (1) itu dibatalkan. Lagipula, yang diminta pembatalan bukan seluruh isi pasal, melainkan frase yang berbunyi 'di Sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya'.

 

Pasal itu secara lengkap berbunyi 'Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sunguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domilisi hukumnya'. Tommy mengatakan bila permohonan ini dikabulkan maka ketentuan mengenai sumpah tetap ada, cuma tidak lagi di Pengadilan Tinggi. “Kan bisa di hadapan rohaniawan, notaris, atau ketua organisasi advokat,” ujarnya.

 

Selain itu, Tommy yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden KAI mengakan pihaknya akan menguji Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Ketentuan itu mengharuskan adanya wadah tunggal advokat. “Kami akan daftarkan minggu depan,” ujarnya. Ia beralasan, faktanya, saat ini banyak organisasi advokat sehingga tidak memungkinkan untuk membentuk wadah tunggal. Berdasarkan catatan hukumonline, Pasal 28 ayat (1) itu pernah diuji ke MK. Namun, MK memutuskan bahwa pasal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.


(hukumonline)

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us