Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Tim Advokasi Persoalkan Ari Muladi ‘Lolos’ dari Pasal Pemerasan
October 22th 2009
 

Dua belas jam lebih Wakil Ketua KPK non aktif Chandra M Hamzah diperiksa penyidik Direktorat III Tipikor Mabes Polri. Dari pengakuannya, penyidik tidak sekalipun melontarkan pertanyaan terkait dugaan pemerasan/penyuapan. Padahal, beberapa waktu lalu Kejaksaan Agung mengembalikan berkas Chandra dengan petunjuk agar mempertajam alat bukti untuk dugaan Pasal 12 huruf e jo Pasal 15 UU Korupsi  (percobaan pemerasan/penyuapan).

 

Memang, penyidik telah berupaya mengkonfrontir Ari Muladi dengan adik Anggoro Widjojo, Anggodo Widjojo. Namun, untuk pemeriksaan selanjutnya terhadap Chandra, penyidik sama sekali tidak menyinggung tentang dugaan pemerasan/penyuapan. Chandra mengatakan secara garis besar, penyidik hanya menanyakan seputar surat pencekalan Anggoro, Joko Tjandra, dan pencabutan cekal Joko Tjandra.

 

Kurang dielaborasinya pertanyaan seputar dugaan pemerasan/penyuapan yang dilakukan Chandra menjadi pertanyaan bagi tim advokasi Chadra-Bibit. Menurut Taufik Basari, salah satu anggota tim advokasi, penyidik minim sekali mengeluarkan pertanyaan terkait dugaan pemerasan/penyuapan. Apabila diprosentase, lanjutnya, mungkin hanya 5 persen pertanyaan yang terkait dengan dugaan tersebut. Sisanya, 95 persen, menyangkut penyalahgunaan wewenang.

 

“Dan itu pun tidak dielaborasi. Jadi, hanya ditanyakan kenal atau tidak, pernah bertemu atau tidak? Ya karena jawabannya tidak pernah maka tidak ada elaborasi. Sehingga, kami menilai itu hanya pertanyaan sisipan. Karena, selain sangat sedikit, pertanyaannya juga tidak fundamental, dan tidak fokus ke soal itu,” ujar Tobas –begitu Taufik Basari akrab disapa-.

 

Tidak sampai di situ, Tobas mengatakan penyidik juga tidak pernah menunjukkan bukti dugaan pemerasan/penyuapan yang terkait langsung dengan Chandra. Dua bukti tertulis yang pernah disampaikan penyidik hanyalah bukti penerimaan uang yang diserahkan Anggodo kepada Ari, dan surat pencabutan cekal palsu bos PT Masaro Radiokom, Anggoro. “Jadi, tidak ada bukti terkait suap atau pemerasan yang kemudian membuat tidak bisa membantah,” terangnya.

 

Tindakan penyidik ini menimbulkan tanda tanya besar, mengapa dugaan pemerasan/penyuapan tetap dipaksakan terhadap Chandra. Padahal, pernyataan Ari-Anggodo dalam dokumen tanggal 15 Juli 2009 yang berisi kronologi suap di KPK sudah dicabut Ari. Sepertinya, penyidik masih berpegang pada dokumen tersebut. Namun, kalaupun penyidik memang menjadikan dokumen itu sebagai pegangan, kata Tobas, harusnya Ari dikenakan juga pasal pemerasan/penyuapan.

 

Ada yang nggak match. Kalau dia menyerahkan uang sebagaimana dikatakan pada dokumen 15 Juli, seharusnya tindak pidananya pemerasan/penyuapan,” tukasnya. Pada kenyataannya, Ari malah dikenakan pasal penipuan/penggelapan.

 

Menurut sumber hukumonline pengenaan kedua pasal ini tak lain karena Ari memang diduga melakukan penipuan/penggelapan terhadap uang Angggoro yang seharusnya sampai ke tangan pimpinan KPK. Dengan kata lain, ada dua perkara yang berbeda. “Untuk perkara pemerasan/penyuapan belum dilakukan tindakan. Kan ada tahapannya. Satu-satu dulu,” tutur sumber.

 

Jawaban multi tafsir

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, Rabu (21/10), penyidik menurut Chandra hanya menanyakan seputar surat pencekalan Anggoro, Joko Tjandra, dan pencabutan cekal Joko Tjandra. Seperti diketahui, Senin (19/10) lalu, penyidik menyita 36 barang bukti yang tersimpan di KPK. Terhadap sejumlah barang bukti itu, penyidik memperlihatkan dan menanyakan kepada Chandra. Namun, pertanyaan yang dikemukakan penyidik, kata Tobas, cenderung hanya bersifat afirmasi.

 

“Misalnya, surat ini ditandatangani oleh berapa orang? Jelas-jelas semua orang juga melihat bahwa surat itu ditandatangani oleh satu orang. Jadi, hanya ingin agar ‘kata tanda tangan berapa orang’ itu dari Pak Chandra. Pertanyaan cuma mengarahkan dijawab ya atau tidak, ada atau tidak,” papar Tobas.

 

Jawaban-jawaban seperti ini, lanjut Tobas, bisa saja diartikan secara luas. Karena yang ditanyakan penyidik adalah pendapat atas satu surat keputusan dibandingkan dengan surat keputusan yang lain. Bukan apa yang ada di balik surat keputusan itu. “Ya, seperti itu tadi, sudah jelas-jelas tanda tangannya satu, ditanya ini tanda tangannya ada berapa? Ya sudah pasti satu. Dia mengharapkan dengan adanya jawaban ‘satu’ itu, bisa diartikan lain atau secara luas, ketika nanti di persidangan”.


(hukumonline)


 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us