Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Penyertaan dalam Penyertaan Tidak Bertentangan dengan KUHAP
October 23th 2009
 

Sidang perkara dugaan pembunuhan berencana Dirut PT Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen kembali digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini, sidang mantan Ketua KPK Antasari Azhar mengagendakan pembacaan tanggapan penuntut umum atas eksepsi. Sementara, dua terdakwa lain, Wiliardi Wizard dan Sigid Haryo Wibisono mengagendakan pembacaan putusan sela majelis hakim yang masing-masing diketuai Artha Theresia dan Charis Mardiyanto.

 

Dalam eksepsinya, Wiliardi dan Sigid sama-sama mempersoalkan bentuk penyertaan dalam dakwaan mereka, yakni Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 jo Pasal 340 KUHP. Menurut mereka, bentuk penyertaan yang diformulasikan penuntut umum aneh. Pasalnya, ada penyertaan dalam penyertaan. Kedua terdakwa dianggap bersama-sama membujuk orang lain untuk melakukan pembunuhan berencana.

 

Atas eksepsi Wiliardi dan Sigid ini, masing-masing penuntut umum memberikan tanggapan yang serupa. Dari beberapa Arrest Hoge Raad dan pendapat ahli hukum pidana, penyertaan dalam penyertaan dibenarkan dalam praktek peradilan. Dan pendapat penuntut umum ini diamini majelis hakim perkara Wiliardi dan Sigid.

 

Walau redaksionalnya sedikit berbeda, pertimbangan Charis hampir serupa dengan Artha. Artha berpendapat konstruksi hukum suatu dakwaan yang menggabungkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dengan Pasal 55 ayat (1) ke-2 dan Pasal 340 KUHP tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasalnya, KUHAP memang tidak mengatur secara jelas berapa jumlah susunan penyertaan yang diperbolehkan.

 

Lebih lanjut, bentuk penyertaan dalam penyertaan yang dihubungkan dengan tindak pidana, haruslah dipandang secara luas atau ekstensif. Artinya, penganjuran atas Pasal 340 KUHP adalah satu tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga bisa dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penggabungan tersebut, menurut Artha, dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa masih jelas, dan secara ratio masih bisa diterima (Arrest Hoge Raad, 24 Januari 1950 atau lebih dikenal dengan nama Examen Arrest).

 

Kemudian, untuk keberatan mengenai saksi mahkota (kroon getnide) dan splitsing (pemisahan perkara), pertimbangan Charis dan Artha juga setali tiga uang. Seperti diketahui, keempat terdakwa pembunuhan berencana Nasrudin, berkasnya dipisah agar masing-masing dapat saling bersaksi sebagai saksi mahkota. Dan ini, menurut Artha, dalam praktek penyidikan dan penuntutan dapat digunakan sebagai alat bukti. Namun, biasanya hanya diterapkan dalam perkara pidana yang mengandung unsur penyertaan (deelneming).

 

Penggunaan saksi mahkota ini sebagai alat bukti, tak lain karena kurangnya alat bukti yang dimiliki penyidik. Sehingga, sedari awal, ketika proses penyidikan berlangsung, dilakukan pemisahan perkara. Tindakan penyidik yang melakukan pemisahan perkara, tutur Artha, dalam hukum acara pidana telah lama dilakukan, bahkan sejak zaman HIR dulu. Dan ini, diakui pula dalam yurisprudensi MA RI No.66/K/Kr/1967 tanggal 25 Oktober 1967 dan MA RI No.1986 K/Pid/1989 tanggal 21 maret 1990.

 

Memang, Artha mengakui bahwa ada dua yuriprudensi menolak keberadaan saksi mahkota, yakni yurisprudensi MA RI No.1595 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995 dan MA RI No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995. "Namun demikian, penggunaan saksi mahkota dalam prakteknya tetap berlanjut, oleh karena kebutuhan praktek untuk penegakan hukum yang disebabkan kekurangan bukti," terangnya.

 

Dengan demikian, Artha melanjutkan, antara terdakwa yang saling memberikan kesaksian tidaklah bertentangan dengan Pasal 168 huruf a dan Pasal 189 ayat (3) KUHAP. Lagipula, KUHAP berbeda dengan HIR. Dalam hal penuntutan, papar Artha, penuntut umum diberi kewenangan untuk melakukan penggabungan (Pasal 141 KUHAP) atau pemisahan perkara (Pasal 142 KUHAP). Dan pemisahan perkara ini, berdasarkan Pasal 142 KUHAP, dapat digunakan penuntut umum sebagai strategi untuk membuktikan surat dakwaannya.

 

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, kedua majelis berpendapat bahwa eksepsi kedua terdakwa sudah sepatutnya ditolak. Karena, selain tidak beralasan menurut hukum, materi eksepsi bukanlah hal-hal yang diatur secara limitatif dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, melainkan hal-hal yang merupakan materi dalam pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian, seluruh eksepsi harus dinyatakan ditolak. Untuk penuntut umum, kedua majelis memerintahkan untuk terus melanjutkan pemeriksaan perkara.

 

Banding

Putusan sela kedua majelis hakim yang menolak eksepsi kedua terdakwa ini, dikritisi pengacara masing-masing. Sastrawan T Paparang, salah satu pengacara Wiliardi, mengatakan akan menggunakan hak kliennya untuk mengajukan banding. Karena, menurutnya, ada kesalahan penerapan hukum dalam putusan hakim. Sehingga, dalam waktu satu dua hari ke depan, tim pengacara akan segera mempertimbangkan pengajuan banding tersebut.

 

"Pendapat hukum kami jelas, dalam eksepsi kami itu tidak menyentil pokok perkara. Untuk itu, pendapat hukum kami ini, dengan versi putusan hakim itu yang akan kami uji. Itu kan ada tenggang waktunya, sampai dengan delapan hari kita pertimbangkan itu. Jadi satu dua hari, proses ini perlu kita pertimbangkan," katanya.   

 

Sementara, salah satu pengacara Sigid, M Soleh Amin juga menyatakan akan pikir-pikir untuk mengajukan banding. Pasalnya, ada beberapa pertimbangan yang mengganjal. Pertama, mengenai saksi mahkota, dan kedua mengenai formulasi dakwaan yang berbentuk penyertaan dalam penyertaan.

 

Untuk saksi mahkota, M Soleh melihat ada yang menarik dalam pertimbangan majelis. "Dia (majelis) bilang penggunaan saksi mahkota itu dibenarkan kalau kurang saksi. Kalau kurang saksi, itu maksudnya, maka jangan dilimpahkan dong." Sementara, untuk formulasi dakwaan yang berbentuk penyertaan dalam penyertaan, ia dengan tegas mengatakan bahwa dalam doktrin hukum pidana dilarang melakukan ekstensifikasi penafsiran terhadap pasal-pasal yang ada dalam ketentuan hukum pidana.

 

"Dia (hakim) meminta harus dilihat dalam perspektif ekstensifikasi. Itu kan tidak boleh dalam hukum pidana. Penafsiran secara ekstensif dilarang," Soleh menambahkan.


(hukumonline)

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us