Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Unsur 'Menghendaki' Tak Bisa Dihubungkan dengan Kode Etik DPR
October 23th 2009
 

Unsur ‘menghendaki’ yang tertuang dalam Pasal 12 huruf a UU No, 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tak bisa dihubungkan dengan Kode Etik DPR. Pasalnya, Kode Etik DPR hanya menyangkut aturan etika internal DPR yang tidak mengandung ancaman hukuman pidana penjara. Hal itu terungkap dalam nota pembelaan pribadi (pleidoi) Abdul Hadi Djamal yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Kamis (22/10).

 

Seperti diketahui dua pekan lalu (7/10), Abdul Hadi dituntut selama lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Mantan anggota Panggar DPR RI itu dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap yang diancam dalam Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer.

 

Dalam pembelaan setebal 31 halaman, Abdul Hadi berdalih bahwa dirinya tak pernah memberikan persetujuan atas usulan program stimulus fiskal APBN 2009 di Dephub. Pasalnya, yang berwenang memberikan persetujuan adalah unsur pimpinan Panita Anggaran (Panggar) DPR termasuk didalamnya Jhonny Allen Marbun selaku Wakil Ketua Panggar. Sementara dirinya hanya sebagai anggota Panggar yang hanya berperan sebagai fasilitator untuk menghubungkan Hontjo Kurniawan selaku pemberi uang (Rp3 miliar) dan Jhonny Allen sebagai penerima uang.

 

Dalam tuntutan, jaksa menyebutkan Abdul Hadi secara aktif melakukan pertemuan dan meminta sejumlah dana. Namun ia membantah. Ia menyatakan bahwa dirinya yang justru digerakkan oleh  Hontjo dan Jhonny Allen sesuai keterangan saksi-saksi. Hal ini dilakukan semata-mata untuk membantu kawasan Indonesia bagian Timur yang jauh tertinggal dalam sarana dan prasarana transportasi. Terlebih, tak ada anggota Panggar yang berasal dari Indonesia bagian Timur.

 

Ia mengutip keterangan saksi Pattekai yang mengetahui Hontjo berbicara dengan Darmawati yang intinya meminta untuk diperkenalkan dan dihubungkan dengan Abdul Hadi terkait program stimulus. Selain itu dalam beberapa kali pertemuan juga terungkap Hontjo meminta bantuan kepadanya untuk memperjuangkan program stimulus. Dari fakta itu, membuktikan bukan Abdul Hadi yang memulai untuk bertemu Hontjo dan menawarkan bantuan untuk mendapatkan proyek stimulus.   

 

“Dari sini terlihat jelas unsur menghendaki dan menggerakkan sebagaimana yang didalilkan penuntut umum tak terbukti,” kata Abdul Hadi.

 

Meski demikian ia mengakui bahwa dirinya yang menerima uang (Rp1 miliar, red) dari Hontjo melalui Darmawati secara riil. Namun, tak ada bukti bahwa pemberian uang itu ditujukan kepada dirinya. Bahkan, dalam tuntutan terungkap bahwa pemberian uang itu ditujukan buat Jhonny Allen melalui Abdul Hadi. “Satu rupiah pun saya tak mengambil dari uang itu, padahal saya yang menerima uang itu,” tegasnya.

 

Dari fakta itu, memberikan gambaran unsur menerima hadiah yang dianggap terbukti seharusnya dimaknai bahwa hadiah atau uang itu untuk siapa? Sangat jelas, kata Abdul Hadi, dalam surat tuntutan, pemberian uang dari Hontjo memang terbukti ditujukan atau diniatkan untuk Jhonny Allen. “Saya hanya pihak yang menerima atau menjadi fasilitator dari Hontjo sebagai pemberi uang,” katanya.  

 

Untuk itu, semestinya unsur menerima hadiah dimaknai bukan dari sudut siapa yang secara riil menerima hadiah itu, melainkan dimaknai dari sudut lain yakni kepada siapa uang itu dimaksudkan atau diniatkan Hontjo. Terlebih, Jhonny Allen telah menerima pemberian tahap pertama sebesar Rp1 miliar. “Karena terdakwa hanya sebagai fasilitator bagi Hontjo dan Jhonny Allen, mestinya pihak yang memenuhi unsur menerima hadiah adalah Jhonny Allen,” dalihnya.

 

Lebih lanjut, ia memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Namun, jika majelis berpendapat lain yang mengganggap dirinya bersalah sesuai dakwaan subsider karena dianggap sebagai penerima suap pasif, ia mohon hukuman yang seringan-ringannya.

 

Menanggapi pembelaan itu, penuntut umum tetap pada tuntutannya semula. Demikian pula terdakwa dan penasehat hukum terdakwa. Sidang yang dipimpin hakim Sutiyono ditunda hingga Jumat pekan depan (30/10) dengan agenda pembacaan putusan.

 

Sumber: Hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us