Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Perseteruan Blitz dengan 21 Cineplex
October 23th 2009
 
JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membuat terobosan untuk memecahkan persoalan monopoli. Senin (19/10) kemarin, KPPU mencoba mendamaikan PT Graha Layar Prima, pengelola Blitz Megaplex dan PT Nusantara Sejahtera Raya, pemilik jaringan bioskop 21 Cineplex. Juni lalu, Blitz melaporkan 21 Cineplex dengan tuduhan memonopoli peredaran film nasional.

KPPU pun menawarkan mediasi untuk menyelesaikan kasus ini. Menurut Kuasa Hukum Blitz Todung Mulya Lubis, tawaran mediasi tersebut langsung datang dari Benny Pasaribu, Ketua KPPU. Selama ini, mediasi memang tak dikenal dalam proses klarifikasi perkara KPPU. Mediasi baru bisa dilakukan saat perkara sudah memasuki tahap pemeriksaan.

Sebagai catatan, ada dua tahapan yang ditempuh KPPU dalam memutuskan suatu perkara. Pertama, tahap klarifikasi. Pada tahap ini, KPPU mendalami laporan masyarakat. Setelah selesai, mereka memutuskan apakah satu perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan atau tidak.

Kedua, tahap pemeriksaan. Di sini, KPPU melakukan pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan sekaligus mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran. Setelah beres, mereka memutuskan apakah memberikan hukuman bagi pihak yang melanggar atau justru membebaskannya. Nah, pada tahap inilah biasanya ada proses mediasi antara pelapor dan terlapor. "Kami mempertimbangkan mediasi sebagai bentuk perubahan perilaku yang disampaikan tim monitoring KPPU," papar Todung.

Kendati demikian, ia menegaskan, Blitz hanya akan menerima mediasi ini jika KPPU melanjutkan dugaan monopoli peredaran film oleh 21 Cineplex ke tahap pemeriksaan. Selain itu, KPPU juga harus membentuk tim ad hoc untuk mengawasi mediasi.

Rencananya, mediasi ini akan berlangsung dalam kurun waktu 90 hari. Dalam mediasi ini, Blitz akan menyampaikan sejumlah usulan. Di antaranya, perjanjian kerja sama pendistribusian film yang adil, larangan tender abstrak, pelaksanaan pertunjukan pendahuluan, jangka waktu penayangan film, mekanisme penyediaan copy film, transparansi pembayaran dan bagi hasil, peran lembaga negara dalam mengawasi tata edar film nasional, dan larangan monopoli distribusi film.

"Hasil mediasi akan menjadi acuan KPPU menerbitkan rekomendasi mengenai kode etik pelaku usaha perfilman khususnya tentang tata edar film," jelas Wahyuni Bahar, kuasa hukum Blitz lainnya..

(kompas)
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us