Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Hakim Boleh Menjatuhkan Vonis di Bawah Syarat Minimal
October 26th 2009
 

Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung (MA) dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2009 telah selesai minggu lalu. Seperti yang sudah-sudah, Rakernas itu membahas permasalahan hukum yang terjadi di dalam praktek. MA pun berupaya menyamakan persepsi permasalahan hukum yang terjadi di tingkat bawah.


Salah satu yang disamakan persepsinya adalah dibolehkannya penjatuhan vonis di bawah syarat pidana minimal. Dalam beberapa Undang-Undang, memang kerap disebut adanya pidana minimal yang harus dijatuhkan kepada terpidana untuk kasus tertentu yang mendapat perhatian publik. Contohnya, kasus korupsi. Lalu, bolehkah seorang hakim menjatuhkan vonis yang hukumannya jauh di bawah pidana minimal tersebut? 

 

Rakernas MA akhirnya menyepakati bahwa penjatuhan hukuman di bawah empat tahun dibolehkan. Tetapi, harus memenuhi syarat tertentu. "Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum sistematis, jelas dan logis. Harus diingat bahwa penerapan hal tersebut bersifat kasuistis, tidak berlaku umum," demikian bunyi salah kesimpulan dalam Rakernas itu.

 

Ketua MA Harifin A Tumpa menjelaskan pada prinsipnya hakim memang wajib melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Termasuk ketentuan pidana minimal dalam kasus korupsi. Namun, prinsip itu tak berlaku secara rigid. "Tentu hakim itu bukan hanya corong dari Undang-Undangh, tapi dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat," ujarnya di Gedung MA, Jumat (23/10).

 

Harifin mencontohkan ketentuan pidana minimal dalam kasus korupsi. "Undang-Undang menyatakan untuk kasus korupsi minimal empat tahun. Tapi kalau korupsinya hanya empat juta, apa memang harus dihukum empat tahun?" tanyanya beretorika. Harifin mengatakan masih banyak kasus korupsi yang jumlah kerugian negaranya tidak terlalu banyak.

 

Salah satunya adalah perkara yang baru saja diputuskan oleh Harifin, yakni, perkara korupsi yang yang dilakukan oleh seorang Kepala Sekolah. Uang yang dikorupsi tidak terlalu banyak, ‘hanya’ sebesar Rp4,5 juta. Di Pengadilan Negeri (PN), terdakwa dihukum satu tahun penjara. Di Pengadilan Tinggi, hukumannya naik menjadi tiga tahun penjara. "Di MA dikembalikan satu tahun lagi karena memang ada rasa keadilan yang harus dikedepankan," ujar Harifin.

 

Harifin menegaskan meski secara prinsip Undang-Undang menyebut syarat minimal, hakim bisa menyimpanginya. "Ada eksepsional-eksepsional yang dimungkinkan untuk menerapkan rasa keadilan itu," ujar Mantan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial ini.

 

Seringnya hakim menjatuhkan vonis di bawah ancaman pidana minimal memang sempat dipersoalkan oleh sejumlah penggiat anti korupsi. Para aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan sempat melaporkan 31 hakim yang telah memvonis di bawah syarat minimal.

 

Para hakim itu dilaporkan ke pengawasan internal MA dan Komisi Yudisial sekaligus. Hakim-hakim itu memang menjatuhkan vonis percobaan dalam kasus korupsi. Padahal, untuk kasus korupsi ada syarat pidana minimalnya tersendiri.

 

Kala itu, Peneliti Hukum ICW Febri Diansyah mengatakan para hakim itu terdiri dari enam hakim agung dan 25 hakim di tingkat pertama. “Itu melanggar Pasal 3 UU Tipikor,” sebut Febri. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan vonis minimal dalam perkara korupsi adalah satu tahun. Sekedar mengingatkan, syarat pidana minimal dalam UU Tipikor memang bervariatif. Ada yang minimal empat tahun dan ada juga yang minimal satu tahun, tergantung jenis pelanggarannya. 

 

SEMA No. 1 Tahun 2000 jo SEMA No. 1 Tahun 2001 sebenarnya sudah memberikan arahan agar perkara korupsi diprioritaskan dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku setimpal dengan perbuatannya. Spirit yang terkandung dalam SEMA tersebut adalah perbuatan korupsi sangat merugikan masyarakat.

 

Masalah rendahnya putusan perkara korupsi ini pula yang menjadi salah satu temuan tim peneliti putusan hakim kerjasama Komisi Yudisial dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR). Riset putusan itu dibahas bersama puluhan hakim Kamis (21/10) lalu.

 

Putusan ringan untuk perkara korupsi masih ditemukan. Rendahnya putusan hakim menurut tim peneliti membuktikan bahwa hakim kurang peka terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi karena putusan rendah tidak akan menimbulkan efek jera.


Sumber: Hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us