Hakim tunggal Marsudin Nainggolan menolak praperadilan yang diajukan Aguswandi Tanjung, tersangka pencurian listrik, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/10). Pasalnya, prosedur penangkapan dan perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh petugas Polsek Gambir dinilai sudah sesuai KUHAP.

Seperti diberitakan sebelumnya, Rabu (21/10) lalu, Aguswandi melalui kuasa hukumnya dari DPP LIRA mengajukan permohonan praperadilan lantaran proses penangkapan dan perpanjangan penahanan oleh aparat Polsek Gambir dianggap tidak sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP. Sebab, saat Aguswandi ditangkap dan ditahan atas tuduhan kasus pencurian listrik tanpa surat pemberitahuan penangkapan dan perpanjangan penahanan kepada pihak keluarga.

Dalam pertimbangan putusan, hakim mengacu pada bukti-bukti dari Polsek Gambir selaku termohon. Dari bukti itu diperoleh fakta bahwa saat Aguswandi ditangkap pada 8 September 2008 sekitar pukul 23.00 WIB, sebelumnya ada laporan polisi pada pukul 00.16 WIB. Saat penangkapan itu, Aguswandi kedapatan telah men-charge hand phone-nya di dinding koridor rumah susun ITC Roxy Mas.

Saat penangkapan pun terbukti kalau istri Aguswandi telah menandantangani surat penangkapan itu. Meski ia mengaku tak mengetahui kalau surat yang ia tanda tangani merupakan surat penangkapan. Sebab, ketika itu suasana rumah susun dalam keadaan gelap.

Terkait soal perpanjangan penahanan, menurut hakim, ternyata terbukti permohonan perpanjangan penahanan, termohon telah mengajukannya jauh-jauh hari sebelumnya. Sebab, keesokan harinya pada 9 September, termohon sudah sekaligus mengajukan perpanjangan penahanan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Alhasil, surat perpanjangan itu terbit pada 14 September.

“Kemungkinan ada keterlambatan dari kurir dalam menyampaikan surat perpanjangan itu ke pemohon atau keluarganya. Karena yang jelas polisi sudah memberitahukan surat perpanjangan itu,” kata hakim.

Atas dasar itu, hakim berpendapat bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan aparat Polsek Gambir kepada Aguswandi adalah sah dan prosedurnya sudah sesuai KUHAP. “Karenanya, permohonan pemohon haruslah dinyatakan ditolak,” simpulnya. 

Tak sesuai hukum

Menanggapi putusan itu, kuasa hukum pemohon, Vera T Tobing berpendapat bahwa pertimbangan hakim tak sesuai hukum. Sebab, dengan hanya memperlihatkan surat penangkapan dinilai sama dengan memberikan surat itu sesuai Pasal 18 KUHAP. Padahal, menurutnya Pasal 18 KUHAP telah menegaskan bahwa surat pemberitahuan penangkapan itu harus diserahkan ke pihak keluarga tersangka.

“Memperlihatkan kan tidak sama dengan menyerahkan. Terlebih, saat diperlihatkan surat penangkapan itu Ibu Aguswandi tidak tahu surat apa yang sebenarnya diperlihatkan polisi itu karena memang dalam kondisi gelap jadi tidak terbaca. Seharusya surat penangkapan itu diserahkan pada pihak keluarga, tetapi ini tidak diserahkan,”dalihnya.

Sama halnya dengan surat penangkapan, surat perpanjangan penahanan juga harus diserahkan ke pihak keluarga atau kuasa hukumnya. Menurut tanggapan termohon, surat perpanjangan penahanan itu diterima oleh istri pemohon. Namun yang terjadi surat perpanjangan penahanan itu justru diterima oleh kuasa hukumnya. “Usai sidang permohonan praperadilan dibacakan tanggal 21 Oktober kemarin, saya pergi ke polsek Gambir sekitar pukul 12.15 WIB, justru disana saya baru terima surat perpanjangan itu,” akunya.

Untuk itu, pihaknya akan mengirimkan laporan ke Komisi Yudisial untuk memeriksa hakim yang memutus perkara ini. “Rencananya besok kita akan melapor ke Komisi Yudisial untuk pemeriksaan hakim ya. Ada apa dibalik putusan yang dikeluarkan itu. Secara hukum sebenarnya kami bisa menang karena banyak prosedur yang seharusnya dilakukan kepolisian, tetapi tidak dilakukan. Saya tidak su’udzon, tetapi wajar dong saya melihat ada sesuatu di balik putusan yang dikeluarkan itu,” imbuhnya. 

Sekedar catatan, perkara pokoknya (pencurian listrik, red) sendiri masih dalam proses prapenuntutan. Berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, namun pihak kejaksaan mengembalikan berkas perkara ke pihak penyidik kepolisian untuk dilengkapi.

(Hukumonline)