Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
BPK Masih Ngotot Bisa Audit Ditjen Pajak
October 27th 2009
 

Salah satu pekerjaan rumah yang belum diselesaikan Anwar Nasution selama menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu mengaudit Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Hadirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketetuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang melindungi kerahasiaan wajib pajak, membuat BPK tak leluasa untuk mengaudit salah satu sumber penerimaan negara tersebut. Dengan melakukan komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah, ke depan BPK berharap mendapat akses lebih luas dibanding tahun-tahun sebelumnya.

 

Bergantinya pucuk pimpinan, tidak mengendurkan semangat BPK untuk bisa mengaudit Ditjen Pajak. Auditor negara itu masih ngotot untuk bisa mengaudit penerimaan negara dari pajak. Anggota III BPK Hasan Bisri, mengatakan akan tetap memperjuangkan keterbukaan akses data pajak guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam audit penerimaan negara. Dalam hal ini BPK akan melakukan beberapa strategi, diantaranya melakukan komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

 

Menurut Hasan, selama ini BPK memang bekerja sesuai Undang-Undang, akan tapi bukan berarti proses audit akan berhenti sampai di data wajib pajak. Diakuinya proses audit penerimaan negara memang sulit karena terbentur dengan UU KUP. Hal ini pula yang menjadikan penilaian kinerja BPK Indonesia oleh BPK Belanda sebagai salah satu catatan. “Untuk itu kami akan lakukan beberapa strategi, tapi belum tahu akan seperti apa itu,” ujar Hasan usai mengikuti pelantikan Ketua dan Wakil Ketua BPK di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (26/10).


Sebagai salah satu cara, BPK akan melakukan komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah. “Mudah-mudahan bisa dibuka agar akses kami lebih luas dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya. Langkah komunikasi ini, dikatakan Hasan, akan menjadi strategi penyelesaian, karena upaya untuk revisi UU KUP merupakan jalan yang sulit ditempuh. Bagaimanapun, kata Hasan, BPK harus tetap mendapatkan akses penerimaan negara untuk mendapatkan akuntabilitas hasil audit.

 

Hasan berharap pemerintah dan DPR mau merevisi Pasal 34 UU KUP, yang menyebutkan setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Padahal, sambung Hasan, banyak negara yang memberikan kesempatan kepada BPK-nya untuk memeriksa kantor pajak lebih jauh.

 

Jelas, untuk masalah yang satu ini BPK sangat beharap kepada pemimpinnya yang baru, yakni Hadi Purnomo. Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak ini diharap dapat membantu melobi pemerintah agar BPK dapat mengaudit penerimaan negara dari direktorat yang pernah dipimpinnya tersebut. “Diharapkan terjadi kerjasama yang baik antara presiden, DPR dan lembaga tinggi lain,” kata Hadi Purnomo usai acara pelantikan. 

 

Pengamat pajak Darussalam menjelaskan, keinginan BPK memeriksa secara menyeluruh Ditjen Pajak tetap harus mempertimbangkan hak-hak wajib pajak. Soalnya, audit secara langsung ke wajib pajak hanya akan menimbulkan ketidakpastian bagi wajib pajak. Apalagi, pasal 29 ayat 1 UU KUP menyebut, yang berwenang hanya Ditjen Pajak.

 

Sementara itu anggota DPR Harry Azhar Azis mengatakan, revisi Pasal 34 UU KUP sangat bergantung pada keinginan politik pemerintah dan DPR. “BPK dapat mengajukan rancangan itu. Tinggal DPR nanti memutuskan secara politik apakah setuju dengan usulan itu atau tidak,” katanya.


(hukumonline)

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us