Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Lambatnya Birokrasi Timbulkan Ketidakpastian Hukum bagi Perusahaan Pertambangan
October 27th 2009
 

Sidang pengujian terhadap Pasal 172 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (22/10), di Ruang Sidang Panel MK. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Panel Hakim Maruarar Siahaan beserta dua anggota panel hakim Maria Farida Indarti dan Muhammad Alim ini mengagendakan pemeriksaan perbaikan permohonan.

Dalam perbaikannya, Pemohon perkara Nomor 121/PUU-VII/2009 ini tidak lagi memohonkan pembatalan keseluruhan Pasal 172 UU Minerba, melainkan hanya beberapa frase saja dari pasal a quo. "Pemohon merasa diperlakukan secara diskriminatif dengan adanya frasa ‘kepada menteri paling lambat 1 (satu) tahun’ dan ‘sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan’ yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba," jelas Hamdan.

Seharusnya semua permohonan kontrak karya dan perjanjian karya pertambangan batubara yang sudah diajukan sebelum adanya UU Minerba tetap dihormati. "Undang-undang tersebut seharusnya berlaku prospektif, bukan retroaktif," jelas Hamdan.

Para Pemohon sesungguhnya telah beritikad baik, sebagai warga negara yang baik, mengikuti aturan-aturan hukum dan perundang-undangan dengan baik. Menurut Hamdan, Pemohon telah mengajukan permohonan Kontrak Karya (KK) dan Perkanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, pengajuan permohonan tersebut belum selesai karena belum dikeluarkannya persetujuan pencadangan wilayah serta persetujuan prinsip atau ijin penyelidikan pendahuluan dari pejabat yang berwenang (Kepala Daerah atau Menteri terkait) karena lamanya prosedur birokrasi yang harus ditempuh walaupun seluruh persyaratan hukum dan administrasi telah dipenuhi. "Dengan adanya ketentuan frasa ‘kepada menteri paling lambat 1 (satu) tahun’ dan ‘sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikkan pendahuluan’ di dalam Pasal 172 UU Minerba, Pemohon merasa tidak mendapatkan jaminan hukum karena segala upaya dan hasil yang telah dicapai Para Pemohon diabaikan, dicampakkan, serta tidak dihormati dan dianggap tidak ada,"jelasnya.

Oleh karena itu, dalam perbaikan petitumnya, Pemohon

meminta kepada MK untuk menyatakan bahwa frasa "kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun" dan frasa "dan sudah mendapatkan surat pesetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan" yang terdapat dalam Pasal 172 UU Minerba tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. "Pasal a quo sepanjang frasa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, beserta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945," tegas Hamdan.

Dalam persidangan ini, Majelis Hakim Konstitusi mensahkan sebanyak 89 alat bukti (P-1 sampai dengan P-56C).

(mahkamahkonstitusi)
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us