Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
MK Uji UU Pajak Penghasilan
October 27th 2009
 

Mahkamah Konstitusi (MK) menyidangkan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Senin (19/10/09), dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Perkara Nomor 128/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh Prof. Moenaf Hamid Regar dengan diwakili Mariam Darus, T. Septiansyah Q Riza, Yusuf Pramono, dan Fery Astuti sebagai Kuasa Hukum Pemohon. Sidang panel dipimpin oleh Hakim Konstitusi Achmad Sodiki dan didampingi Hakim Anggota M. Arsyad Sanusi dan M. Akil Mochtar.

Pemohon mendalilkan 15 (lima belas) norma materiil dalam UU 36/2008 yang dianggapnya bertentangan dengan UUD 1945. Yakni, Pasal 4 ayat (2) berbunyi Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: a) penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; b) penghasilan berupa hadiah undian; c) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; d) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan e) penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berikutnya, Pasal 7 ayat (3) berbunyi Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 17 ayat (7) berbunyi Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

Pasal 14 ayat (1) berbunyi Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pasal 14 ayat (7): Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 17 ayat (2): Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 17 ayat (2a): Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Pasal 17 ayat (2c): Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Pasal 17 ayat (2d): Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 17 ayat (3): Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 19 ayat (2): Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). Selanjutnya bunyi Pasal 21 ayat (5): Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 22 ayat (1) huruf c: Menteri Keuangan dapat menetapkan: c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Selanjutnya Pasal 22 ayat (2): Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 25 ayat 8: Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lima belas norma di atas, oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Alasan Pemohon, pasal-pasal a quo dianggap menimbulkan ketidakadilan yang sangat menyolok. Wajib pajak yang berpenghasilan kecil menurut Pasal 17 ayat (1) UU Pajak Penghasilan dikenakan tarif 5% atau 20%. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 mengenakan pajak dengan tarif 20% yang bersifat final terhadap bunga deposito yang tidak dapat digabung dengan penghasilan yang lain.

Lalu, Pasal 17 ayat (3) juga dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena menetapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sama dengan menetapkan jumlah pajak yang mempengaruhi penghasilan bersih. Kemudian, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (7) dianggap terlalu memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak yang seharusnya, menurut Pemohon, menjadi wewenang DPR melalui UU untuk menentukannya. Sementara wewenang untuk menentukan (menaikkan atau menurunkan) tarif pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) dan (2a), menurut Pemohon, juga menjadi wewenang DPR melalui UU dan bukan pemerintah.

Pada prinsipnya, Pemohon mempermasalahkan wewenang pemerintah yang terlalu besar, padahal wewenang-wewenang yang dimaksud, menurut Pemohon semestinya menjadi wewenang DPR melalui UU.

Terhadap permohonan itu, Majelis Hakim Konstitusi menasehati Pemohon untuk memperhatikan pula adanya sistem pendelegasian wewenang dalam struktur hukum ketatanegaraan di Indonesia. "Tolong dipertimbangkan keberadaan sistem ini agar sesuai dengan posita dan petitum permohonan saudara," ujar Arsyad Sanusi menasehati Pemohon.

Majelis juga meminta Pemohon mempertimbangkan Pasal 20 UUD 1945 yang menyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. "Jadi kalau DPR dan pemerintah setuju (dengan pendelegasian itu), (artinya) undang-undang sudah sah," tutur Achmad Sodiki.

Untuk itu, Majelis Hakim Konstitusi memberi waktu 14 hari bagi Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

(mahkamahkonstitusi)
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us