Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Saksi Sebut Mantan Menakertrans Terima Uang Rp1,15 Miliar
October 28th 2009
 
Persidangan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Ketua Tim Pelaksana dan Pengelola Aset (TPPA) Yayasan Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (YDTP), Muzni Tambusai, kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Selasa (27/10). Sedianya jaksa akan menghadirkan empat orang saksi. Karena berhalangan, jaksa hanya menghadirkan seorang saksi. Ia adalah Kresensia Harianja, bekas Bendahara TPPA.

 

Dalam persidangan ini Kresensia menyebutkan Jacob Nuwa Wea menerima uang ucapan ‘terima kasih’ sebesar Rp 1,15 miliar. Pemberi uang ini adalah salah satu dari tiga rumah sakit yang mendapatkan hibah dari dana likuidasi YDTP yaitu Rumah Sakit Imelda, Medan.  Dua rumah sakit  lain yang juga mendapatkan hibah adalah Rumah Sakit Petala Bumi Pekan Baru dan Rumah Sakit Sele Be Solu Sorong.

 

Sebenarnya bukan Jacob saja yang menerima uang ‘terima kasih’ itu. Muzni sendiri dan Krisensia mengaku pernah mendapatkan sejumlah uang. Menurut keterangan Kresensia, RS Imelda memberikan uang sebesar Rp500 juta, RS Petala Bumi sebesar Rp250 juta dan RS Sele Be Solu sebesar Rp885 juta. Uang ini kemudian dibagi-bagikan kepada Anggota TPPA. Pembagian yang dilakukan, kata Kresensia, didasarkan pada catatan yang ia tulis ketika Muzni sedang rapat dengan Sekretaris TPPA, Lumban Gaol.

 

Di dalam dakwaan, selama menjabat Ketua TPPA, Muzni telah menggunakan dana sekitar Rp41 milyar. Dana sebesar itu antara lain digunakan untuk pembayaran honor atau uang saku atau tunjangan hari raya kepada jajaran TPPA. Alokasi paling banyak yakni Rp30 miliar, digunakan Muzni untuk hibah kepada ketiga Rumah Sakit itu. Hibah ke beberapa rumah sakit ini menurut Kresensia berdasarkan pada SK Menakertrans yang menyuruh Muzni selaku Dirjen PHI untuk menggunakan dana eks YDTP.

 

Kresensia juga menambahkan bahwa MoU dan perjanjian antara Depnakertrans dan ketiga rumah sakit tersebut semuanya atas ijin Jacob. Hanya saja di Pekan Baru perjanjian ditandatangani Muzni dengan surat kuasa dari Jacob. Sedangkan di Sorong, Muzni memang hadir dalam kapasitasnya sebagai Dirjen PHI mewakili Jacob.

 

Dalam persidangan, pengacara Muzni, Mudzakir juga membeberkan bukti sebuah notulen rapat tertanggal 26 Januari 2004. Dalam notulen rapat itu ditemukan fakta arahan dari Jacob untuk tidak mengkonsultasikan pemanfaatan dana eks YDTP Migas itu ke Departemen keuangan karena bukan berasal dari APBN atau APBD, tetapi itu milik pekerja. Kresensia mengaku pernah melihat notulen rapat yang disodorkan oleh pengacara namun tidak ingat jelas isinya.

 

Menanggapi keterangan Kresensia ini, Mudzakir menyatakan dalam perkara ini semakin jelas terlihat  bahwa ada banyak pihak selain kliennya yang menerima uang ‘terima kasih’ ini. ”Dan semuanya itu bersumber pada perjanjian yang dibuat oleh Menteri kepada pihak rumah sakit,” lanjut Mudzakir.

 

Menanggapi seringnya nama Jacob disebut dalam persidangan ini, Mudzakir menyatakan bahwa dari keterangan saksi terungkap bahwa tidak ada yang berani menolak perintah Menteri. ”Saya kira mereka semua ini menjalankan perintah dari Menakertrans. Artinya itu tidak mungkin terjadi semua ini tanpa ada semacam campur tangan atau perintah dari menteri..”

 

Sementara Muzni sendiri membantah keterangan Kresensia yang menyatakan bahwa Muzni berinisiatif melakukan pembagian uang kepada anggota TPPA. Ia malah mengaku baru mengetahui ada uang ‘terima kasih’ ini dari Kresensia di kemudian hari.

 

Di dalam dakwaan, jaksa m Persidangan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Ketua Tim Pelaksana dan Pengelola Aset (TPPA) Yayasan Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (YDTP), Muzni Tambusai, kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Selasa (27/10). Sedianya jaksa akan menghadirkan empat orang saksi. Karena berhalangan, jaksa hanya menghadirkan seorang saksi. Ia adalah Kresensia Harianja, bekas Bendahara TPPA.

 

Dalam persidangan ini Kresensia menyebutkan Jacob Nuwa Wea menerima uang ucapan ‘terima kasih’ sebesar Rp 1,15 miliar. Pemberi uang ini adalah salah satu dari tiga rumah sakit yang mendapatkan hibah dari dana likuidasi YDTP yaitu Rumah Sakit Imelda, Medan.  Dua rumah sakit  lain yang juga mendapatkan hibah adalah Rumah Sakit Petala Bumi Pekan Baru dan Rumah Sakit Sele Be Solu Sorong.

 

Sebenarnya bukan Jacob saja yang menerima uang ‘terima kasih’ itu. Muzni sendiri dan Krisensia mengaku pernah mendapatkan sejumlah uang. Menurut keterangan Kresensia, RS Imelda memberikan uang sebesar Rp500 juta, RS Petala Bumi sebesar Rp250 juta dan RS Sele Be Solu sebesar Rp885 juta. Uang ini kemudian dibagi-bagikan kepada Anggota TPPA. Pembagian yang dilakukan, kata Kresensia, didasarkan pada catatan yang ia tulis ketika Muzni sedang rapat dengan Sekretaris TPPA, Lumban Gaol.

 

Di dalam dakwaan, selama menjabat Ketua TPPA, Muzni telah menggunakan dana sekitar Rp41 milyar. Dana sebesar itu antara lain digunakan untuk pembayaran honor atau uang saku atau tunjangan hari raya kepada jajaran TPPA. Alokasi paling banyak yakni Rp30 miliar, digunakan Muzni untuk hibah kepada ketiga Rumah Sakit itu. Hibah ke beberapa rumah sakit ini menurut Kresensia berdasarkan pada SK Menakertrans yang menyuruh Muzni selaku Dirjen PHI untuk menggunakan dana eks YDTP.

 

Kresensia juga menambahkan bahwa MoU dan perjanjian antara Depnakertrans dan ketiga rumah sakit tersebut semuanya atas ijin Jacob. Hanya saja di Pekan Baru perjanjian ditandatangani Muzni dengan surat kuasa dari Jacob. Sedangkan di Sorong, Muzni memang hadir dalam kapasitasnya sebagai Dirjen PHI mewakili Jacob.

 

Dalam persidangan, pengacara Muzni, Mudzakir juga membeberkan bukti sebuah notulen rapat tertanggal 26 Januari 2004. Dalam notulen rapat itu ditemukan fakta arahan dari Jacob untuk tidak mengkonsultasikan pemanfaatan dana eks YDTP Migas itu ke Departemen keuangan karena bukan berasal dari APBN atau APBD, tetapi itu milik pekerja. Kresensia mengaku pernah melihat notulen rapat yang disodorkan oleh pengacara namun tidak ingat jelas isinya.

 

Menanggapi keterangan Kresensia ini, Mudzakir menyatakan dalam perkara ini semakin jelas terlihat  bahwa ada banyak pihak selain kliennya yang menerima uang ‘terima kasih’ ini. ”Dan semuanya itu bersumber pada perjanjian yang dibuat oleh Menteri kepada pihak rumah sakit,” lanjut Mudzakir.

 

Menanggapi seringnya nama Jacob disebut dalam persidangan ini, Mudzakir menyatakan bahwa dari keterangan saksi terungkap bahwa tidak ada yang berani menolak perintah Menteri. ”Saya kira mereka semua ini menjalankan perintah dari Menakertrans. Artinya itu tidak mungkin terjadi semua ini tanpa ada semacam campur tangan atau perintah dari menteri..”

 

Sementara Muzni sendiri membantah keterangan Kresensia yang menyatakan bahwa Muzni berinisiatif melakukan pembagian uang kepada anggota TPPA. Ia malah mengaku baru mengetahui ada uang ‘terima kasih’ ini dari Kresensia di kemudian hari.

 

Di dalam dakwaan, jaksa memang menyebutkan peran Jacob baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Muzni melakukan perbuatan korupsi dalam kasus ini. Namun sejauh ini Jacob belum ditetapkan sebagai tersangka.


(Sumber: Hukumonline)


 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us