Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Peternak Uji Ketentuan Impor Ternak ke Mahkamah Konstitusi
October 28th 2009
 

Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal hak konstitusional warga negara memang makin dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat di Indonesia. Beragam masyarakat dari profesi berbeda pun kerap memperjuangkan haknya yang dilanggar ke gedung yang beratapkan kubah itu. Kali ini yang hadir di Gedung MK adalah para peternak lokal.

 

Para peternak itu mengajukan uji materi empat pasal dalam UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Keempat pasal itu adalah Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 68 ayat (4). Yang bertindak sebagai pemohon bukan hanya para peternak saja, tetapi juga perhimpunan dokter hewan dan konsumen daging ternak.

 

Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, Teguh Boediyana lebih menyoroti ketentuan Pasal 59 ayat (2). Pasal itu dinilai berpotensi merugikan para peternak lokal dan juga mengancam kesehatan hewan ternak lokal.

 

Secara lengkap, ketentuan itu berbunyi 'Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan.

 

Ketentuan tersebut dinilai merugikan pemohon. Terutama frase 'atau zona dalam suatu negara'. Artinya, Indonesia boleh mengimpor hewan ternak berdasarkan zona. Contohnya, impor ternak dari Brasil. Bila salah satu zonanya dinilai bebas dari penyakit, maka zona itu boleh mengimpor, meski di belahan Brasil lainnya (zona lain) dinyatakan masuk kategori memiliki penyakit ternak. Karenanya, pemohon meminta MK membatalkan frase tersebut.

 

Teguh menilai ketentuan ini berbahaya. Karena, peredaran penyakit hewan ternak di dalam suatu negara (antar zona) sangat cepat. Bisa saja hewan ternak yang berasal dari zona bebas terjangkit dari hewan yang berasal dari zona penyakit. Karenanya, pembagian impor ternak berdasarkan zona, bukan negara itu dinilai sangat merugikan karena hewan ternak di Indonesia berpotensi juga terjangkit penyakit.

 

“Kalau pemerintah buka kesempatan dari negara-negara yang status hewannya belum bebas dari penyakit, itu jelas akan merugikan kami para peternak di desa,” jelas Teguh di ruang sidang MK, Selasa (27/10).  

 

Selain masalah kesehatan, Teguh juga menilai ketentuan itu juga berpotensi membuat impor hewan ternak semakin meningkat. Ujung-ujungnya peternak lokal akan terpinggirkan. “Peternak lokal akan bangkrut karena tak ada proteksi dari pemerintah,” tuturnya.

 

Kuasa hukum pemohon, Hermawanto mengkritik aturan tersebut. “Sejak sebelum kemerdekaan hingga UU No. 6 Tahun 1967 tentang Pokok Kehewanan, Indonesia tidak mengenal sistem zona,” ujarnya. Hal ini bertujuan untuk menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat dan keamanan hewan ternak serta masyarakat Indonesia selaku konsumen.

 

Lagipula, lanjut Hermawanto, batasan zona yang dimaksud dalam UU itu juga tidak jelas. “Tidak dapat diketahui pasti batas-batas zona atau teritorial, spasial atau administratif dimana kewenangan pengawasan dan pengendaliannya berada di tangan negara bersangkutan dan bukan negara pengimpor,” sebutnya lagi. 

 

Hakim Konstitusi M Alim menduga pasal-pasal itu ada kaitannya dengan sistem pasar bebas yang masuk ke Indonesia. Dengan sistem ini, negara berkembang kerap menjadi sapi perahan negara maju. Karenanya, lanjut Alim, negara memang harus memproteksi rakyatnya. “Khususnya para petani ternak,” tuturnya. 

 

Ganti Rugi

Teguh menambahkan Pasal 59 ayat (2) ini berkaitan langsung dengan Pasal 44 (3) yang juga diajukan pengujian. Pasal 44 ayat (3) menyebutkan 'Pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana pada ayat (1)'.

 

Teguh menilai pasal tersebut merupakan bentuk inkonsistensi pembentuk UU. Dalam Pasal 59 ayat (2), seakan tidak dipedulikan apakah hewan ternak yang masuk ke Indonesia berpenyakit atau tidak. Sehingga sangat berpotensi menjangkiti hewan ternak milik peternak lokal. Begitu hewan ternak lokal tertular penyakit, berlaku Pasal 44 ayat (3).

 

“Bertahun-tahun kita beternak, begitu terjangkiti penyakit dari luar, hewan ternak kami dimusnahkan tanpa ganti rugi,” ujar pemohon yang lain, Tirta Subadu, Wakil Ketua Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia.  

 

Para pemohon menilai ketentuan-ketentuan itu bertentangan dengan UUD 1945. Salah satu norma konstitusi yang menjadi acuan adalah Pasal 33 ayat (4). Yakni, 'Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional'.


Sumber: Hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us