Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Inpres Pengembangan Ekonomi Kreatif Masih Jauh dari Harapan
October 28th 2009
 

Malang nian nasib industri kreatif tanah air. Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 5 Agustus lalu seperti tidak berarti. Soalnya, hingga kini Bank Indonesia (BI) belum memberikan kelonggaran jaminan pinjaman dan suku bunga yang kompetitif. Ironisnya, pemerintah melalui Menteri Perdagangan mematok industri ini dapat berkontribusi 7 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2010.

 

Sejatinya, dalam Inpres No. 6/2009 disebutkan, Pemerintah akan memberikan berbagai insentif dan kemudahan untuk mengembangkan sektor idustri kreatif, baik insentif ekspor maupun subsidi impor bahan baku. Sebanyak 14 sektor industri kreatif akan dikembangkan. Mulai dari industri periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi hingga riset dan pengembangan.

 

Dalam inpres itu juga terpampang akan dibentuk tim koordinasi pengembangan ekonomi kreatif untuk melakukan aksi pengembangan pada periode 2009-2014. Tim itu akan diketuai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dengan wakilnya Menteri Koordinator Perekonomian. Selain itu, Pemerintah akan memberikan berbagai insentif ekspor dan subsidi impor bahan baku, termasuk mengembangkan infrastruktur transportasi dan infrastruktur telekomunikasi guna memperluas jangkauan produk. Pemerintah juga akan memberikan prioritas bantuan dan fasilitas pembiayaan industri di bidang ekonomi kreatif yang sudah layak dan mandiri tetapi belum bankable melalui koordinasi Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

 

Selain dukungan fiskal dan pembiayaan, juga akan dibuat program dari sisi pendidikan untuk menciptakan SDM kreatif dengan peningkatan anggaran dan revisi kurikulum pendidikan yang berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan. Tak sampai di situ, Pemerintah juga akan memberikan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha, regulasi impor dan ekspor, subsidi untuk menjamin nilai tambah yang dinikmati dengan adil hingga mendorong penegakan hukum atas penyelundupan, pembajakan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

 

Namun sayang, semua janji yang tertuang dalam Inpres belum sesuai dengan kenyataan. Hingga kini, industri kreatif masih 'kocar-kocir' mencari dana untuk modal. Atas dasar ini Menteri Perindustrian MS Hidayat berniat melakukan pembicaraan dengan Bank Indonesia (BI) terkait kebijakan regulasi perbankan bagi industri kecil dan menengah (IKM). Bank sentral diminta untuk memberikan kelonggaran jaminan pinjaman dan suku bunga yang kompetitif.

 

Ada dua hal yang akan disampaikan mantan Ketua Kadin tersebut kepada BI. Pertama, ia meminta industri kreatif akan diberikan kelonggaran persyarataan kredit misalnya kredit tanpa jaminan. Kedua, masalah regulasi modal ventura khusus sektor industri kreatif. “Saat ini, industri kreatif secara resmi seperti tidak dikenal bank, tidak dalam prioritas untuk dibantu,” katanya, Selasa (27/10), di Jakarta. Hal Itu semata-mata karena modal pengusaha kreatif yang berupa ide dan kretaifitas belum bisa diterima perbankan sebagai jaminan.


Masalah lain yang membelit pelaku usaha di industri ini adalah soal suku bunga.
Menperin berharap suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar diturunkan suku bunga pinjamannya dari saat ini sekitar 16 persen menjadi minimal 12 persen. Menurutnya, sektor IKM khususnya industri kreatif akan sangat sulit mendapat pinjaman bank jika regulasinya masih seperti sekarang. Padahal, kontribusi industri kreatif telah terbukti mendorong ekonomi nasional. “Selain itu kontribusinya sangat signifikan bagi ekonomi, memperkuat citra bangsa Indonesia dan menambah lapangan kerja,” tutur Hidayat.

 

Lepas dari itu semua, para palaku industri kreatif di tanah air sepertinya masih harus bersabar. Soalnya, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan belum ada koordinasi antara departemen yang dipimpinnya dengan departemen lain untuk membahas pemberian insentif bagi industri kreatif. Mari malah berpendapat seharusnya Departemen Keuangan-lah yang merancang kebijakan tersebut. “Itu tanggungjawab Menkeu. Kan ada pembagian tugas jadi harus Menkeu yang menyusun policy itu,” katanya.

 

Selain Menkeu, Menko Kesra dan Menko Perekonomian juga dilibatkan dalam hal ini. Keduanya memiliki peranan kunci dalam implementasi Inpres 6 tahun 2009. Menko Kesra dan Menko Perekonomian masing-masing menjadi ketua dan wakil ketua. Mendag pun berjanji akan meminta keduanya untuk menggelar rapat koordinasi guna menetapkan program aksi Inpres tersebut.


(hukumonline)

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us