Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Direktur Perusahaan Pengelola Sisminbakum Dinyatakan Bersalah
October 29th 2009
 

Pengacara menilai pertimbangan majelis hakim banyak menuai kejanggalan dan kontradiktif. Terhukum berencana ajukan banding.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan kepada Direktur PT Sarana Rekatama Dinamika Yohanes Woworuntu selama empat tahun bui. Terdakwa dalam kasus dugaan korupsi Sisminbakum di Ditjen Administrasi Hukum Umum Depkumham itu dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp417,4 miliar.

 

Vonis terhadap Yohanes menambah daftar orang yang dinyatakan bersalah dalam proyek sistem administrasi badan hukum tersebut. Sebelumnya, pengadilan yang sama sudah menjatuhkan hukuman bersalah terhadap dua mantan Dirjen Administrasi Umum, yakni Romli Atmasasmita dan Syamsudin Manan Sinaga.

 

Selain vonis empat tahun, majelis hakim dipimpin Ida Bagus DY menjatuhkan denda kepada Yohanes sebesar Rp200 juta subsider empat bulan kurungan. Yohanes juga masih dikenakan membayar uang pengganti sebesar Rp3,5 miliar  dengan ketentuan jika uang pengganti tidak dibayar, harta Yohanes akan dilelang dan ditambah dengan kurungan bui selama satu tahun. Majelis hakim memerintahkan agar Yohanes tetap dalam tahanan.

 

Dalam menjatuhkan putusan, majelis mempertimbangkan hal yang meringankan, yaitu, terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga, dan tindakan terdakwa bukan atas inisiatif sendiri. Sebaliknya sebagai unsur yang memberatkan, menurut majelis, perbuatan terdakwa dilakukan saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan korupsi.

 

Yohanes  dituntut lima tahun bui oleh jaksa penuntut umum. Jaksa sebenarnya menjerat Yohanes dengan dakwaan alternatif. Namun belakangan penuntut umum menjerat dengan  Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

 

Dalam putusan, rupanya majelis hakim punya penilaian dan pandangan berbeda. Majelis justru menjerat Yohanes dengan dakwaan ke tiga, yakni melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Menurut majelis, dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  lebih menjurus kepada perbuatan terdakwa. Sehingga dalam pasal tersebut terdapat empat unsur.

 

Dalam unsur setiap orang, jelas majelis, Yohanes adalah subyek atau pelaku yang ditujukan pada orang perorangan. Fakta persidangan berbicara, Yohanes telah mengakui kebenaran data pribadi. Maka, majelis hakim menilai dengan sendirinya telah terpenuhi subjek hukum.

 

Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor telah jelas perihal unsur perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan hukum secara formal. Dalam pandangan majelis, perbuatan melawan hukum secara formal didukung tiga faktor: melawan hukum, bertentangan dengan subyek yang berbuat, dan kesusilaan. Ternyata, menurut pendapat hakim terdapat kesesuaian antara yang satu dengan yang lain. Sudah ada permintaan untuk membangun sistem administrasi badan hukum, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat perjanjian. Perjanjian kerjasama diteken pada pada 8 November 2000.

 

Dalam perjanjian kerja sama tersebut dimuat antara lain pelanggan Sisminbakum adalah notaris. Begitu pun dengan penetapan biaya akses yakni pemeriksaan dan pemesanan nama perusahaan sebesar Rp350 ribu. Pendirian dan perubahan badan hukum sebesar Rp1 juta, pemeriksaan profile perusahaan sebesar Rp250 ribu, dan konsultasi hukum sebesar Rp500 ribu.

 

Terbitnya  SK Menteri Kehakiman No 19/KL/Kep/KPPDK/X tanggal 10 Oktober 2000 tentang Penunjukan Pengelola Sisminbakum, menurut majelis, berarti terdakwa mendapat kewenangan untuk mengelola Sisminbakum. Majelis menilai Sisminbakum seharusnya adalah kewenangan Departemen Hukum dan Ham (Depkumham) Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).  “Berbeda dengan ketua KPPDK,” ujarnya.

 

Perihal biaya akses semestinya Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp200 ribu sudah meliputi pendirian, pengesahan, pemesanan nama perusahaan. Namun kenyataannya tidak demikian. Sehingga, majelis menilai perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada departemen Kehakiman. “Menurut majelis biaya akses yang dilakukan, terdakwa sudah melakukan penyimpangan,” ujarnya.  Bahkan jumlah biaya akses selama Sisminbakum berjalan sebesar Rp420 miliar.

 

Namun hanya Pajak Penghasilan saja yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp3,2 miliar. Sehingga, majelis menilai negara mengalami kerugian sebesar Rp417,4 miliar. “Dengan demikian, apa yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum,” ujar Ida. Begitu pun  unsur memperkaya diri telah terpenuhi.

 

Tentang unsur yang dapat merugikan keuangan negara, majelis merujuk pada Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Beleid ini mengharuskan pungutan sejenis Sisiminbakum masuk ke kas negara. “Seluruh pungutan Sisminbakum disetor sepenuhnya ke kas negara,” papar majelis.

 

Lantaran tidak disetor sebesar Rp417,4 miliar, majelis berpendapat tindakan tersebut telah merugikan keuangan negara. Sehingga telah memenuhi unsur yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Majelis berkesimpulan, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberatansan Tipikor, perbuatan terdakwa telah terbukti dan memenuhi keempat unsur tersebut.

 

Ditemui usai persidangan, Yohanes Woworuntu mengaku kecewa atas putusan. Menurut dia, pihak yang mesti bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Hartono Tanoesoedibjoe. Dalam pertimbangan hakim nama Hartono tidak disebut-sebut. “Aneh Hartono kok tidak terlibat dan tidak disebut-sebut. Padahal  tinktank-nya Hartono, Gerald Yakobus, sama Yusril Ihza Mahendra. Ada apa ini? Saya mohon keadilan,” ujarnya. Itu sebabnya, Yohanes menyatakan akan mengajukan banding

 

Senada, penasihat hukum Yohanes, Alvin Suherman menilai ada kejanggalan dalam putusan majelis. Majelis lebih banyak merujuk pada tuntutan jaksa, bukan pada fakta persidangan. Ia balik menuding fakta persidangan malah diabaikan. “Hakim mengabaikan fakta persidangan,” ujarnya. Alvin juga mempermasalahkan uang pengganti yang dibebankan kepada kliennya.  Menurutnya, uang pengganti sebesar Rp3,5 miliar adalah gaji Yohanes selama bekerja di PT SRD.

 

Namun oleh majelis hakim gaji Yohanes selama bekerja dijadikan sebagai uang pengganti. Itu haknya terdakwa, bukan didapat dari hasil korupsi. Itu gaji haknya karyawan,” tegasnya dengan nada kesal. Uang pengganti yang dibebankan ke kliennya, bagi Alvin satu hal yang aneh.


Sumber: hukumonline

 

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us