Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Komisi Penyiaran Tunggu Putusan Kasasi Pailit TPI
October 29th 2009
 

KPI baru akan mencabut izin siaran TPI jika putusan kasasi menguatkan putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Persoalan hukumnya: apakah lembaga penyiaran yang dinyatakan pailit masih tetap bisa melakukan siaran?

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memailitkan TPI beberapa waktu lalu tampaknya benar-benar membuat pihak pekerja gusar. Hari Rabu (28/10) saja, para pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Cipta Kekar TPI mendatangi dua tempat, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi I DPR RI. Sebelumnya, mereka sudah melakukan aksi demo di depan Mahkamah Agung.

 

Serikat Pekerja mendesak agar KPI dan Komisi I DPR berkirim surat kepada hakim agung yang menangani perkara kasasi kasus pailit ini. Isinya lebih kurang meminta agar Mahkamah Agung memutus perkara pailit ini dengan tetap memperhatikan kepentingan publik, dan bukan hanya berdasarkan sengketa bisnis. Selain itu, Serikat Pekerja meminta agar KPI tetap mempertahankan izin siaran TPI.

 

Usai pertemuan dengan Serikat Pekerja, Komisioner KPI Bimo Nugroho mengatakan KPI tak akan melakukan intervensi dalam perkara ini. “Yang akan KPI sampaikan adalah hak masyarakat jangan sampai terganggu dengan adanya putusan pailit ini,” kata Bayu kepada wartawan.

 

Lebih jauh Bimo menuturkan, KPI memandang bahwa perusahaan media bukan hanya entitas bisnis. “Perusahaan media bertugas memberikan informasi, pendidikan, hiburan dan juga kontrol sosial. Fungsi itu dilakukan oleh TPI dan stasiun televisi yang lain,” ujarnya.

 

Khusus mengenai izin siaran yang saat ini dikantongi TPI, KPI mengaku tak akan mengutak-atik. Menurut Bimo, UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memang tak menyebutkan bahwa putusan pailit adalah salah satu syarat pencabutan izin siaran. Pasal 34 Ayat (5) UU Penyiaran secara limitatif sudah mengatur enam keadaan yang menyebabkan izin siaran suatu lembaga penyiaran dapat dicabut.

 

KPI, lanjut Bimo, baru akan menentukan sikap mengenai pencabutan izin setelah putusan kasasi menguatkan putusan pailit ini. “Ketika nanti MA juga tetap menyatakan bahwa TPI pailit, izin siaran dan frekuensi siaran yang dikantongi TPI saat ini harus dikembalikan kepada negara, dalam hal ini Depkominfo dan KPI,” tambahnya.

 

Secara terpisah, Kurator TPI Safitri H Saptogino mengapresiasi tindakan Serikat Pekerja mendatangi KPI. Dalam waktu dekat ia pun berencana mendatangi KPI untuk memberikan pemahaman bahwa dirinya bukanlah algojo pembunuh TPI. “TPI ini masih going concern, maka selayaknya masih harus dipertahankan. Berapapun utang yang dimiliki TPI, akan kami bayar,” kata Safitri melalui gagang telepon, Rabu (28/10).     

 

Status badan hukum

Merujuk pada Pasal 16 Ayat (1) UU Penyiaran disebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Seperti diketahui, badan hukum TPI adalah PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.

 

Pengamat sekaligus praktisi hukum kepailitan, Ricardo Simanjuntak menyatakan bahwa putusan pailit tak serta merta mengakibatkan badan hukum TPI bubar. Dengan demikian, lanjut Ricardo, badan hukum TPI masih berhak melanjutkan siarannya.  

 

Sebagai penikmat tayangan televisi, Ricardo juga melihat TPI masih layak beroperasi. “Dari tayangan-tayangan programnya terlihat tak ada masalah walaupun TPI sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Jadi kurator sebenarnya berhak memutuskan agar TPI tetap melangsungkan aktivitasnya seperti biasa,” kata Ricardo kepada hukumonline lewat telepon, Rabu (28/10).

 

Selain itu, lanjut Ricardo, putusan pailit juga tak serta-merta mengubur impian TPI untuk terus memanjakan penontonnya. Selain upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, TPI juga bisa mengajukan perdamaian. Hal itu diatur dalam Pasal 144 UU Kepailitan.

 

Putusan pailit, masih menurut Ricardo, paling berpengaruh terhadap siapa yang paling berhak melakukan pengurusan dan pemberesan aset perusahaan. “Ketika putusan pailit dibacakan, Direksi TPI tak berhak lagi melakukan pengurusan dan pemberesan aset perusahaan. Yang berhak adalah kuratornya.”

 

Namun fakta berbicara lain. Safitri menuturkan bahwa pihak manajemen TPI sejauh ini masih belum kooperatif. “Kami sudah datang ke TPI tapi direksinya belum mau menyerahkan pengurusan aset perusahaan kepada kami,” kata dia.

 

Padahal mengacu pada Pasal 98 UU Kepailitan, sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

 

Lebih lanjut Pasal 99 Ayat (1) UU Kepailitan merumuskan, Kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada Pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui Hakim Pengawas.

 

“Kita lihat ke depan. Mudah-mudahan pihak direksi TPI bisa segera bekerja sama dengan kami,” Safitri berharap.

Sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us