Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Mahkamah Konstitusi Kabulkan Tuntutan Provisi Bibit-Chandra
October 29th 2009
 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diperintahkan untuk tidak mengeluarkan Keppres pemberhentian tetap bagi Bibit-Chandra bila keduanya dinyatakan sebagai terdakwa. Pertama kali dalam sejarah MK putusan provisi untuk pengujian undang-undang dikabulkan.

Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi non-aktif, mungkin sudah bisa sedikit tersenyum puas. Langkahnya menguji UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK mulai membuahkan hasil. Salah satu permintaannya agar Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan provisi (putusan sela) dikabulkan. “Mengabulkan permohonan provisi para pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD di ruang sidang MK, Kamis (29/10).

 

Dalam putusan selanya itu, Mahkamah memerintahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) yang memberhentikan tetap Bibit - Chandra bila keduanya dinyatakan sebagai terdakwa. Mahkamah meminta agar pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) UU KPK ditunda sementara. Penundaan sampai Mahkamah mengeluarkan putusannya terhadap Pasal 32 ayat (1) huruf c apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak.  

 

Pasal 32 ayat (1) huruf c adalah ketentuan yang sedang diuji di MK. Ketentuan itu berbunyi ‘Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhenti atau diberhentikan karena: menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan’. Pemohon memang meminta agar pelaksanaan ini ditunda sementara. Alasannya, permohonan pengujian pasal itu akan sia-sia bila Bibit-Chandra sudah keburu ditetapkan sebagai terdakwa. Saat ini Bibit - Chandra telah ditetapkan sebagai tersangka.  

 

Sekedar mengingatkan, pemohon sebenarnya memberi tiga opsi kepada Mahkamah dalam permintaan provisinya. Pertama, kepolisian diminta agar menghentikan penyidikan untuk sementara. Kedua, kejaksaan untuk tidak melimpahkan berkas ke pengadilan. Ketiga, Presiden diminta tak mengeluarkan Keppres pemberhentian tetap bila keduanya ditetapkan sebagai terdakwa.

 

Mahkamah tampaknya memilih opsi yang terakhir. Mahfud beralasan Mahkamah hanya bisa mengeluarkan putusan provisi yang terkait dengan perkara pengujian UU, yakni, tindakan administratif dalam mengeluarkan Keppres pemberhentian tetap. Sedangkan, permintaan agar kepolisian menghentikan penyidikan serta kejaksaan tidak melimpahkan perkara Bibit-Chandra ke pengadilan dinilai tidak relevan.

 

“Mahkamah tidak berwenang memberikan penilaian terhadap proses hukum yang sednag berjalan sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan Kepolisian maupun Kejaksaan Agung untuk menghentikan sementara proses hukum pidana para pemohon yang sedang berjalan,” demikian salah satu pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan selanya. 

 

Putusan Provisi Pertama

Kuasa Hukum Bibit - Chandra, Bambang Widjojanto mengapresiasi putusan provisi tersebut. Ia mengatakan baru pertama kali dalam sejarah MK, permintaan provisi dikabulkan dalam pengujian Undang-Undang. “Sebelumnya, (putusan provisi di MK,-red) hanya ada di perkara sengketa kewenangang lembaga negara dan sengketa hasil pemilu,” ujarnya.

 

Dalam pertimbangannya, Mahkamah memang mengakui ada Pasal 58 UU MK yang berisi MK tak berwenang untuk menghentikan sementara pelaksanaan undang-undang yang diuji. “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

 

Namun, Mahkamah menilai ketentuan tersebut bisa disimpangi. “Mahkamah tidak dapat berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara,” ujar Hakim Konstitusi Akil Mochtar membacakan pertimbangan Mahkamah. Dalam menjatuhkan putusan provisi, Mahkamah tidak boleh sembarangan. Harus mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, dan kejelasan tujuan.

Sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us