Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Saatnya Kontraktor Lokal Menjadi Tuan di Negeri Sendiri
October 30th 2009
 

Aspindo khawatir Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009 akan mengganggu investasi asing yang sudah ada di Indonesia. Pemerintah optimis, investor asing tidak akan kabur meski kontraktor lokal lebih didahulukan dibanding asing.

Keberadaan perusahaan jasa kontraktor pertambangan asing tengah terancam. Soalnya, kehadiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 28 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Jasa Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) belum mengakomodir seluruh kepentingan pelaku yang bergerak di jasa pertambangan, terutama perusahaan tambang asing. Oleh sebab itu, Asosiasi Jasa Penunjang Pertambangan Indonesia (Aspindo) menganggap Permen ini belum 100 persen mengakomodasi kepentingan perusahaan jasa.

 

Ketua Badan Pengurus Pusat Aspindo Tjahyono Imawan, mengatakan kehadiran Permen No. 28/2009 tidak menguntungkan semua perusahaan dan memberikan dampak yang berbeda bagi perusahaan jasa pertambangan yang ada di dalam negeri. Soalnya, dalam Permen tersebut disebutkan hanya perusahaan jasa pertambangan lokal dan nasional yang bisa melakukan penambangan, sedangkan perusahaan jasa pertambangan lain belum terakomodir dalam permen ini. Tjahyono khawatir kehadiran Permen tersebut akan mengganggu investasi asing yang sudah ada di Indonesia.

 

Untuk diketahui, Permen tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Minerba membagi wilayah kerja kontraktor tambang menjadi tiga. Yakni perusahaan jasa pertambangan lokal, nasional, dan perusahaan jasa pertambangan lain. Namun, hal itu belum cukup bagi Aspindo. Oleh karena itu, Tjahyono meminta pemerintah untuk memberikan kriteria yang jelas mengenai perusahaan public company dan bagaimana kriteria untuk perusahaan asing. “Bagaimana kalau kepemilikan asingnya hanya 5 persen, apakah bisa diakomodir menjadi perusahaan nasional sehingga memiliki kesempatan sebagai kontraktor jasa pertambangan,” katanya.


Tjahyono mengakui tidak dimasukkannya kontraktor asing dalam Permen tersebut, sudah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Pasal 124 ayat (1) UU itu menyebutkan, pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. Namun menurutnya, Aspindo telah mengusulkan agar keberadaan kontraktor asing juga diakomodir dalam Permen tersebut.

 

Selain itu, ada regulasi lain yang menyebabkan tidak dimasukkannya kontraktor asing dalam Permen tersebut, diantaranya UU Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU Minerba sendiri, pengaturan kontraktor asing tidak bisa dimasukkan dalam Permen No. 28/2009. “Tapi ini lebih memberikan kepastian hukum, ketimbang Permen-nya tidak kunjung lahir. Terlebih saat ini Menteri ESDM-nya baru, dan industri tambang kita dikejar target produksi batubara untuk proyek 10.000 Megawatt,” ujar Tjahyono.


Kendati kurang setuju 100 persen atas keberadaan Permen tersebut, Tjahyono mengakui aturan itu membuka peluang yang lebih besar bagi kontraktor lokal dan nasional untuk berkiprah. Dia berharap, ke depan, pengusaha jasa pertambangan dalam negeri harus mampu terus meningkatkan kompetensinya, sehingga mencapai standar kualitas kerja yang tidak kalah dari kontraktor asing.

 

Sementara itu, Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara Departemen ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, Permen No. 28/2009 sudah diakomodir secara baik dan berguna bagi semua pihak. Namun, ia mengakui lembaganya tidak mungkin membuat peraturan yang sesuai dengan keinginan tiap-tiap pihak. “Paling tidak itu memberikan ruang atau usaha yang masih tetap bisa berjalan,” ujarnya kepada hukumonline.

 

Bambang tetap optimis Permen No. 28/2009 tidak akan mengganggu investasi asing yang ada di Indonesia. Sebab menurutnya, adalah hal yang bagus bila pemerintah lebih mendahulukan perusahaan jasa pertambangan lokal dibanding asing. Kondisi ini merupakan peluang bagi kontraktor nasional untuk menjadi tuan di negeri sendiri.


Sumber: Hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us