Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Antasari Hormati Putusan Sela Pengadilan
October 30th 2009
 

Eksepsi tim penasihat hukum Antasari dinilai sudah memasuki pokok perkara

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengatakan tetap menghormati putusan hakim yang telah menolak dalil-dalil pembelaannya. Ia yakin majelis hakim sudah melalui berbagai pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan sela. Sebagai warga negara yang taat hukum, Antasari menghormati putusan meskipun kelak ia dan tim penasihat hukum tetap memperjuangkan hak-haknya di persidangan. “Kami harus menghormati keputusan hakim yang tentunya sudah dilaksanakan dengan penuh pertimbangan. Dan kita lihat proses persidangan selanjutnya,” katanya.

 

Dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain Kamis (29/10), majelis hakim PN Jakarta Selatan dipimpin Heri Swantoro menolak seluruh eksepsi Antasari dan penasihat hukumnya. Dengan penolakan ini berarti proses persidangan dengan pemeriksaan saksi-saksi akan dilanjutkan. PN Jakarta Selatan, simpul majelis, berwenang mengadili perkara pembunuhan Nasrudin.

 

Anggota tim penasihat hukum Antasari, Juniver Girsang, bersikukuh akan melakukan perlawanan hukum pada sidang berikutnya. Tim pengacara tetap mengkritik putusan sela majelis karena dianggap tidak menyentuh substansi keberatan terdakwa dan penasihat hukum. “Harusnya mengenai peran yang dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan pasal 55 ayat (2) ke -1 yang menurut kami dakwaan yang disusun oleh JPU tetap berkesimpulan kabur istilah hukumnya obscur libel,” jelas Juniver.

 

Juniver melanjutkan, perlawanan yang dia maksud adalah memberikan analisis dan tanggapan terhadap putusan sela. “Kami hormati, oleh karenanya kita ajukan perlawanan apa yang diputuskan majelis hakim hari ini,” ujarnya.

 

Tim pengacara kini menanti siapa saja saksi yang bakal disodorkan jaksa ke persidangan. Salah satu yang ditunggu-tunggu tentu saja keterangan Rhani Juliani, saksi penting dalam kasus pembunuhan Nasrudin. Rani adalah isteri siri Nasrudin yang dekat dengan Antasari. Menurut Juniver, keterangan Rhani dalam surat dakwaan dan berita acara pemeriksaan bisa menjadi kontroversi. “Kami tertarik dengan ketrangannya Rani akan dipanggil pada sidang berikutnya,” ujarnya.

 

Juniver enggan berkomentar lebih jauh. Tetapi ia memastikan siapapun saksinya, tim pengacara akan menganalisis untuk mengetahui apakah keterangan saksi itu bisa dipercaya atau tidak.

 

Penuntut umum Cirus Sinaga mengatakan jaksa akan menghadirkan lima orang saksi pada sidang pekan depan. Selain Rhani, empat saksi lain yang bisa dihadirkan adalah seorang anggota polisi bernama Rusli, isteri pertama Nasrudin Sri Martuti, isteri kedua Nasrudin Irawati Ariendha, dan sopir korban Suparmin. Jumlah saksi kemungkin besar mencapai 45 orang.

 

Mengingat jumlah saksi cukup banyak, majelis hakim mengubah jadwal sidang dari sekali seminggu menjadi dua kali seminggu, yakni Selasa dan Kamis.

 

Pertimbangan majelis

Dalam putusannya, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal yang dipermasalahkan oleh Antasari dan penasihat hukumnya. Perihal pertama locus delicti. Dalam pertimbangannya, majelis berpendapat tempat kejadian dihubungkan dengan surat dakwaan penutut umum  ternyata tindak pidana terjadi d rumah Sigit Haryo Wibisono.

 

Sigit yang notabene adalah pengusaha bertempat tinggal di Jalan Pati Unus No 35, kebayoran Baru, Jakarta selatan. Meskipun tidak di rumah Sigit, setidak-tidaknya berada di wilayah hukum PN Jakarta Selatan, sebagaimana  tertuang dalam Pasal 84 KUHAP.  Sehingga, majelis berpendapat PN  Jakarta Selatan berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. “PN Jakarta Selatan adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum Sebagai kelengkapan penyebutan locus delicti dari peristiwa hukum yang menjadi dasar surat dakwaan penuntut umum tersebut.  PN yang berwenang memeriksa  dan mengadili perkara quo harus diberlakukan ketentuan pasal 84 KUHAP yakni PN Jakarta Selatan,” ujar Herri.

 

Kedua, perihal surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas. Tim penasihat terdakwa dalam eksepsinya menilai surat dakwaan penuntut umum  tidak disusun  secara cermat dan jelas. Pasalnya, dalam surat dakwaan tidak menguraikan secara gamblang perihal siapa pihak yang dianjurkan atau yang dibujuk dari sepuluh cara pengajuran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

 

Sehingga, tim penasihat hukum mempertanyakan cara mana yang dipergunakan Antasari melakukan penganjuran. Selain itu, tim juga menilai penuntut umum dalam surat dakwaan mencampur adukan bentuk penyertaan Pasal 55 ayat (1) dan (2) dalam surat dakwaan.

 

Dalam uraian surat dakwaan yangbrejumlah tujuh halaman,  penuntut umum menjerat Antasari dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (2) ke-1 jo Pasal 340 KUH Pidana. Majelis berpendapat, surat dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan perdana 8 Oktober 2009.

 

Selain itu,  juga memuat identitas terdakwa, status terdakwa, juga uraian singkat tindak pidana yang didakwakan. “Serta diberi pula tanggal dan ditanda tangani jaksa penuntut umum,” ujarnya. Dengan demikian, majelis berpandangan dari segi formal surat dakwaan telah sah sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Berdasarkan penjelasan tersebut, majelis hakim menolak eksepsi terdakwa dan penasihat hukum. “Dari apa yang dipertimbangkan di atas maka eksepsi terdakwa dan penasihat hukm mesti ditolak,” ujarnya.

 

Ketiga, perihal delik penyertaan. Dalam surat dakwaan, terdakwa dan penuntut umum menilai tidak jelas perihal siapa yang dibujuk dan membujuk. Terlepas adanya perbedaan antara penuntut umum dan penasihat hukum, majelis berpendapat bahwa surat dakwaan penuntut umum dalam uraian singkat telah jelas, lengkap dan terpenuhi sebagaimana dimaksud  Pasal 143 ayat (2) huruf b. “Jika masih ada yang tidak jelas dan tidak terang maka pembuktian di persidanganlah  yang akan membuat menjadi terang dan jelas,” ujarnya. Sehingga, Majelis berpendapat eksepsi terdakwa dan penasihat hukum ditolak.

 

Keempat, perihal mengubah surat dakwaan. Penasihat hukum menilai adanya perbedaan dalam surat dakwaan antara yang diserahkan ke pengadilan dengan surat dakwaan yang dibacakan pada persidangan perdana. Penuntut umum pun bersikukuh tidak adanya perubahan surat dakwaan. Bahkan adanya perbedaan frasa kata kekerasan dan kekuasaan mempunyai arti yang berbeda.

 

Namun sesuai dengan pasal yang didakwakan, majelis berpendapat, terdakwa dan penasihat hukum seyogianya tidak mengartikan lain. “Selain bunyi-bunyi pasal tersebut,” ujarnya. Majelis hakim dalam pertimbangannya tetap berpedoman pada pasal sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan. Sehingga, eksepsi terdakwa dan tim penasihat hukum berkenaan perbedaan kata tersebut dan tidak relevan dan patut untuk ditolak. Majelis juga menilai eksepsi terdakwa dan penasihat hukum telah memasuki esensi pokok perkara. “Karenanya masih harus dibuktikan di persidangan,” ujarnya.

Sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us