Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Alasan Polisi “Konyol” dan Bukan Alasan Yuridis
October 30th 2009
 

Setiap tersangka tetap berhak mengeluarkan pendapat dan pernyataan. Polisi menantang pihak yang keberatan untuk mengajukan praperadilan. Menurut polisi, penahanan Bibit dan Chandra dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan Hukum.

Polisi akhirnya secara resmi menahan Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Penahanan kedua pimpinan KPK nonaktif itu langsung menuai reaksi dan kecaman. Alasan polisi dinilai tidak berdasar dan mengada-ada. Bahkan ada dalil di luar alasan yuridis yang dibenarkan KUHAP.

 

Taufik Basari, anggota tim penasihat hukum Bibit dan Chandra, mengatakan tidak ada alasan kuat bagi polisi untuk menahan kliennya. Apalagi selama ini kedua tersangka bersikap kooperatif dan selalu memenuhi kewajiban melapor. Tidak ada pula indikasi keduanya melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan.

 

Tobas –begitu Taufik Basari biasa disapa—malah mempersoalkan alasan lain yang digunakan polisi untuk menahan kliennya. Polisi memang berdalih Bibit dan Chandra mempersulit pemeriksaan karena sering mengeluarkan pernyataan, konperensi pers dan membentuk opini publik di luaran. Alasan polisi tersebut dianggap Tobas bukan saja sebagai alasan yang konyol, tetapi bisa menjadi preseden buruk penegakan hukum di masa mendatang. Ketika pihak yang disangkakan mau menyampaikan fakta yang memang mereka alami, malah dijadikan alasan untuk penahanan, berarti penahanan tidak lagi berfungsi sebagaimana maksud KUHAP. Bisa jadi penahan tak lebih sebagai alat tawar bagi  polisi untuk melakukan upaya paksa apabila orang yang diperiksa tak mau mengikuti kemauan penyidik. “Jangan sampai penahanan jadi alat seperti itu. Kalau itu dijadikan alasan, ini merupakan preseden buruk,” imbuhnya.

 

Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Chaidir Ramli, berpendapat senada. Alasan penahanan Bibit dan Chandra dinilai tidak kuat. Sebagai bentuk penolakan atas penahanan, kata Chaidir, Chandra dan Bibit menolak menandatangani surat penahanan.

 

Bahkan menurut Chairul Huda, alasan polisi untuk menahan karena Bibit dan Chandra sering menggelar konsperensi pers dan membentuk opini di luar sulit diterima akal. Alasan semacam itu bukan alasan yang bersifat yuridis. Walaupun keduanya berstatus tersangka, bukan berarti mereka kehilangan hak berpendapat. “Ini hak asasi manusia untuk menyatakan pendapat/pikiran, hak itu tak bisa dicabut, dikurangi, meski orang itu sebagai tersangka/terdakwa. Jadi tak ada korelasinya kalau polisi menahan dengan alasan itu, sebab itu merupakan alasan lain di luar alasan yuridis,” kata akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta itu.

 

Untuk itu, lanjut Chaerul, apabila penyidik menggunakannya sebagai alasan tunggal, penahanan sudah sepatutnya ditolak. Karena, alasan penahanan semacam itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Sehingga, dapat diajukan praperadilan.

 

Tim biro hukum KPK sendiri, lanjut Chaidir, tengah mempersiapkan langkah hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan. Opsi praperadilan sudah dibicarakan di tim kuasa hukum, baik yang dari KPK maupun dari luar KPK.

 

Alasan sebenarnya?

Terkait dengan alasan penahanan Chandra dan Bibit, Chaerul berpendapat penahanan sebenarnya berhubungan dengan alasan subjektif, yakni menghilangkan barang bukti. Sebab, keduanya masih memiliki akses ke KPK walaupun sudah non aktif. Hal ini sehubungan dengan beredarnya transkrip pembicaraan antara Anggodo dan pejabat Kejaksaan Agung di masyarakat. “Saya mengasumsikan Pak Chandra dan Bibit masih punya akses ke KPK walaupun statusnya nonaktif. Ini bisa dipahami bahwa beliau mempunyai kemampuan untuk merusak dan menghilangkan barang bukti karena masih punya akses,” ujarnya.

 

Chaerul menambahkan, “alasan inilah (menghilangkan barang bukti, red) yang seharusnya dipakai oleh polisi untuk menahan, sebab orang sekelas Chandra dan Bibit saya kira tidak akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana”.Tetapi Taufik Basari menampik asumsi Chairul karena Chandra dan Bibit sudah dinyatakan nonaktif.

 

Terkait rekaman?

Penahanan Bibit dan Chandra diduga banyak orang terkait beredarnya rekaman percakapan antara oknum polisi, petinggi Kejaksaan dengan orang-orang dalam lingkaran Anggodo. Apalagi percakapan itu mencatut nama Presiden SBY. Terungkapnya rekaman tersebut bagaimanapun semakin memperkeruh hubungan KPK dengan polisi dan jaksa.

 

Polisi sendiri membantah penahanan dilatarbelakangi balas dendam akibat terungkapnya rekaman tersebut. Seperti disampaikan Waka Bareskrim Mabes Polri Dikdik Mulyana Arief Mansyur, polisi lebih memilih bersikap pasfi menunggu dan tetap melengkapi berkas untuk dikembalikan lagi ke jaksa penuntut. Menurut Dikdik, tidak ada hubungan antara terungkapnya rekaman dengan penyidikan yang dilakukan polisi. Kalaupun benar ada rekayasa kasus, ia mempersilakan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. “Laporlah pada yang berhak," ujarnya.

 

Dikdik menegaskan sejak awal penetapan tersangka dan penyidikan yang dilakukan terhadap kedua pimpinan KPK non aktif itu tidak sembarangan. Tidak ada upaya Polri untuk mengkriminalisasi ataupun mengkerdilkan KPK. Polri hanya menindaklanjuti laporan mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang menduga telah terjadi suap di tubuh KPK. “Saya urut dari awal, darimana titiannya kami mengkerdilkan? Tanggal 16 Mei, Antasari buat testimoni, 6 Juli Antasari membuat laporan polisi. Dalam kurun 6 Juli sampai 25 agustus kami memeriksa empat ahli dan 15 saksi. Dari sini diperoleh bukti permulaan cukup,” terangnya.

 

Dengan bukti permulaan yang cukup ini, penyidik memiliki keyakinan untuk melakukan penyidikan terhadap Chandra dan Bibit. Begitu pula ketika melimpahkan berkas ke penuntut umum, penyidik sudah meyakini berkas yang mereka limpahkan sudah lengkap. Apabila sedari awal penyidik tidak yakin, Kadiv Humas Mabes Polri Nanan Sukarna mengatakan penyidik tidak akan melakukan pengusutan. “Mending dihentikan dari awal,” ujarnya.

 

Namun, munculnya transkrip rekaman percakapan tersebut memunculkan opini yang cukup membuat gerah Kepolisian. Diduga ada rekayasa dalam penanganan kasus Chandra dan Bibit. Padahal, kata Dikdik, penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Buktinya, “kita digugat soal penetapan tersangka, ternyata kita menang”.

 

Sayang, isu seputar rekayasa tetap tak mampu diredam, karena belakangan mencuat transkrip rekaman percakapan sejumlah pihak yang ingin mengkriminalisasi pimpinan KPK. Dari perjalanan panjang itu, Dikdik mengatakan dengan lantang, “mulai hari ini (Kamis, 29 Oktober 2009) kami penyidik akan menggunakan hak kami untuk melakukan penahanan terhadap kedua tersangka”.

 

Alasan subjektif dan objektif

Ditegaskan Dikdik, penahanan ini dilakukan bukan atas dasar pengkerdilan terhadap KPK. Penahanan yang mereka lakukan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan hukum. Karena, alasan obyektif, maupun subyektif penahanan yang diatur dalam Pasal 21 KUHAP telah terpenuhi. “Persyaratan obyektif dan subyektif sudah terpenuhi. Syarat obyektif sesuai pasal 21 KUHAP ancamannya di atas lima tahun. Syarat subyektifnya, tidak mengulangi perbuatannya, dikhawatirkan melarikan diri, dan sebagainya,” tuturnya.

 

Lebih lanjut, Dikdik menjelaskan, “sesuai Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yang boleh dilakukan penahanan adalah yang ancamannya lima tahun. Dan kebetulan pasal yang disangkakan dan sudah mampu kami sidik ancamannya jauh dari lima tahun”. Namun, yang perlu diketahui, beberapa waktu lalu penuntut umum mengembalikan berkas penyidikan dengan petunjuk memperdalam alat bukti untuk dugaan percobaan pemerasan. Petunjuk penuntut umum ini mengindikasikan bahwa alat bukti yang dimiliki penyidik belum cukup kuat. Bagaimana bisa digunakan sebagai alasan obyektif untuk melakukan penahanan? Atas pertanyaan ini, Dikdik beralasan tidak akan mengungkapkan bukti-bukti yang mereka miliki kepada publik. “Itu kan teknis. Kalau bicara bukti, kita tunggu di pengadilan. Kita berhak menyimpan dan tidak membuka semua telanjang bulat,” katanya.

 

Sementara, untuk alasan subyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, benar-benar subyektifitas penyidik. Meski demikian, subyektifitas itu tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.  “Seseorang tidak ditahan itu dengan pertimbangan tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak memengaruhi saksi, dan tidak mempersulit proses penyidikan,” kata Dikdik. Namun, faktanya, jenderal bintang dua ini menambahkan, “sekarang, kami sangat kesulitan proses, karena kami dihakimi oleh cerita tuduhan dan kriminalisasi. Setiap saat tersangka bisa konferensi pers. Ini salah satu bukti tersangka mempengaruhi opini dan proses pembuktian”.

 

Alasan penahanan yang seperti ini tentunya akan menjadi persoalan. Namun, Dikdik bersikeras apa yang mereka lakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Malahan, ia mempersilahkan pihak yang merasa keberatan untuk mengajukan praperadilan. “Kontrol ada di Pengadilan. Silakan uji yang kami lakukan,” tantangnya.

sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us