Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Ketua MA: Bibit-Chandra Bisa Gunakan Mekanisme Praperadilan
November 01th 2009
 

Salah satu alasan untuk memohonkan praperadilan adalah untuk menguji sah atau tidaknya penahanan. Namun, Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa mengakui sulitnya mengabulkan praperadilan. Apa sebab?

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, telah resmi menjadi penghuni rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri sejak Kamis (29/10). Penyidik Mabes Polri benar-benar telah menggunakan haknya untuk menahan kedua tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dan penyuapan itu.

 

Namun, sejumlah kalangan secara tegas memprotes langkah penyidik itu. Puluhan massa yang tergabung dalam Cinta Indonesia Cinta KPK (CICaK) bahkan 'menyerbu' Mabes Polri memprotes penahanan tersebut. Selain langkah non-hukum, sebenarnya masih ada langkah hukum yang masih tersedia digunakan oleh Bibit-Chandra. Yakni, mengajukan permohonan praperadilan.

 

Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa mempersilahkan Bibit-Chandra menggunakan langkah itu. “Silahkan saja,” ujarnya di gedung MA, Jumat (30/10). Ia mengatakan hukum acara (KUHAP) memang membolehkan tersangka menempuh langkah tersebut. “Untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan,” tegasnya.

 

Namun, lanjutnya, perkara apakah permohonan praperadilan itu dikabulkan atau tidak, itu urusan belakangan. “Apa dikabulkan atau tidak itu persoalan lain,” ujarnya. Berdasarkan catatan hukumonline, permohonan praperadilan memang kerap tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Harifin mengakui fakta ini. Menurutnya, memang agak sulit untuk mengabulkan permohonan praperadilan.

 

Harifin mengatakan pemohon praperadilan harus membuktikan sah atau tidaknya, penyidik melakukan penahanan. Apalagi bila menyangkut alasan subjektif penyidik. “Itu kan memang sulit,” ujarnya. Sekedar mengingatkan, Wakabareskrim Mabes Polri Irjen (Pol) Dikdik M Arief Mansur mengungkapkan dalam menahan Bibit-Chandra, penyidik memiliki alasan objektif dan subjektif.

 

Alasan objektifnya adalah kedua tersangka disangka melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun. Sedangkan alasan subjektifnya, penyidik khawatir kedua tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi lagi tindak pidana.

 

Alasan-alasan itu memang diatur dalam KUHAP. Satu lagi alasan subjektif penahanan yang dilontarkan Dikdik justru tidak ada dalam KUHAP. Yakni, Bibit-Chandra kerap melontarkan opini kepada publik sehingga mengaburkan proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kepolisian. Tim Pembela Bibit-Chandra menolak semua alasan penahanan tersebut. 

 

Anggota Tim Pembela Bibit-Chandra, Taufik Basari sempat mengatakan opsi mengajukan praperadilan memang terbuka lebar setelah penahanan ini. “Objek dari praperadilannya jadi muncul,” ujarnya. Ia mengatakan sebelumnya penetapan tersangka memang bukan objek yang bisa diatur untuk dipraperadilankan. Namun sampai saat ini, Tim Pembela masih mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan praperadilan itu.

 

Peneliti Lembaga untuk Independensi Peradilan, Arsil mengakui selama ini permohonan praperadilan selalu kandas. Pasalnya, selama ini praperadilan hanya mempersoalkan bukti-bukti formal penahanan. Misalnya, ada atau tidaknya surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga. Padahal, lanjutnya, yang seharusnya menjadi fokus sasaran bukan itu.

 

Contoh terakhir kandasnya praperadilan yang terekam hukumonline adalah praperadilan yang diajukan Aguswandi Tanjung, tersangka pencuri listrik. Ia menggugat Polsek Gambir lantaran tak memberikan surat penangkapan dan perpanjangan penahanan kepada keluarganya. Namun PN Jakarta Pusat menolak permohonan Aguswandi ini.

 

“Fokusnya seharusnya ada atau tidak keadaan yang mengkhawatirkan penyidik terhadap tiga alasan penahanan. Ini bukan alasan subjektif. Bisa diukur, kok,” ujar Arsil yang juga aktivis CICaK ini, kepada hukumonline.

 

Arsil mendasarkan alasan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Ketentuan itu berbunyi 'Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana'.   

 

Arsil mengatakan tersangka seharusnya meminta hakim praperadilan memerintahkan penyidik untuk membuktikan ada atau tidak keadaan tersebut. Lalu, apakah keadaan itu benar-benar menimbulkan kekhawatiran penyidik bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. “Keadaan itu harus bersifat konkret. Fakta,” sebutnya.

 

Pilih hakim terbaik

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ikut angkat bicara seputar kasus yang menimpa dua pimpinan KPK non-aktif ini. Jimly menyarankan agar kasus ini diselesaikan melalui mekanisme hukum. “Semua forum dan upaya hukum bisa dipakai,” ujarnya. Salah satunya adalah praperadilan. Ia mengatakan alasan penahanan penyidik yang menyatakan bahwa tersangka kerap membentuk opini publik bisa menjadi dasar praperadilan. “Itu bisa menjadi dasar,” tegasnya.

 

Jimly juga mengingatkan bahwa kasus ini akan menjadi landmark case dalam sejarah hukum Indonesia. “Hakim yang menyidangkan perkara ini harus yang terbaik. Termasuk dalam perkara praperadilan,” ujarnya. Ia mengatakan, di dalam persidangan akan diuji secara transparan terhadap kasus yang melibatkan tiga lembaga penegak hukum ini.

 

Guru Besar Hukum Tata Negara UI ini mengingatkan agar Ketua MA maupun Ketua Pengadilan Negeri nanti memilih hakim-hakim terpercaya dalam menangani perkara ini. Tentunya, bila perkara ini benar-benar bermuara ke ruang sidang. “Di tangan hakim lah, satu-satunya peluang untuk mengembalikan kepercayaan publik,” pungkasnya.

 

Sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us