Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
PT Bungo Nusantara Ajukan Pembatalan Putusan SIAC
November 01th 2009
 

Putusan SIAC dinilai berdasarkan tipu muslihat dari PT Jambi Resources saat pemeriksaan sengketa. Sementara kuasa hukum PT Jambi Resources menyatakan putusan arbitrase internasional hanya bisa diajukan di negara atau berdasarkan hukum dimana putusan dijatuhkan.

Jika waktu bisa diputar kembali, PT Bungo Raya Nusantara mungkin tak akan mau menandatangani perjanjian subkontraktor penambangan batu bara dengan PT  Nusantara Termal Coal. Berbekal perjanjian itu, PT Bungo Raya kemudian mensubkontrakan (back to back) perjanjian itu dengan PT Jambi Resources. Belakangan, perjanjian itu malah membelit PT Bungo Raya. Sebab PT Jambi tidak membayar royalti sebesar AS$375,486 juta kepada PT Bungo. Di sisi lain, PT Nusantara juga memutus perjanjian untuk mengelola kuasa pertambangan milik PT Nusantara di Muara Bungo, Provinsi Jambi. Ibaratnya, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak.

 

Masalah belum berhenti di situ. Lantaran mandeknya pembayaran royalti dari PT Jambi, PT Bungo akhirnya memutus perjanjian dengan perusahaan yang sebelumnya bernama PT Basmal Utama Internasional itu pada September 2007. Gara-gara pemutusan itu, PT Jambi membawa masalah ini ke Singapura International Arbitration Center (SIAC). PT Jambi berhasil menang telak. Berdasarkan final award (putusan akhir) pada 6 Agustus 2009, SIAC memutuskan pemutusan kontrak antara PT Bungo dan PT Jambi tidak sah dan tidak berlaku. Perjanjian antara kedua perusahaan dinyatakan sah dan berlaku sehingga PT Jambi berhak untuk menambang.

 

Setelah ditinjau ulang, keseluruhan perjanjian seharusnya tidak lahir. Sebab menabrak sejumlah aturan tentang pertambangan. Karena itu melalui kuasa hukumnya, Agustinus Hutajulu, PT Bumi akhirnya mengajukan pembatalan putusan SIAC ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhir September 2009. Perkaranya teregister No. 03/PembatalanArbitrase/2009/PN.JKT.PST. Kini, persidangan yang dipimpin Tjokorda Rae Suamba ini telah memasuki tahap tangkisan dari PT Bungo atas eksepsi PT Jambi.

 

Agustinus menyatakan putusan SIAC yang membolehkan PT Jambi melanjutkan penambangan, bertentangan dengan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan No. 11 Tahun 1967. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini berintikan penambang illegal diancam dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda maksimal Rp500 ribu. Begitu juga dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) No. 4 Tahun 2009, ditentukan bahwa penambangan illegal dapat dikenakan hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp10 miliar.

 

Dengan begitu, seharusnya PT Jambi tak boleh menambang lagi. Ketika proses arbitrase berlangsung, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Minerba Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang PT Nusantara menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Penambangan maupun mengalihkan hak jualnya. Departemen ESDM menilai SPK Penambangan kepada PT Bungo bertentangan dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tertanggal 19 Februari 1998 antara pemerintah dengan PT Nusantara. Sebab, yang disubkontrakan tidak hanya penambangan, melainkan termasuk mereklamasi, mengangkut, memasarkan dan menjual batu bara. Padahal seharusnya terbatas pada penambangan.

 

Gubernur Jambi juga memerintahkan PT Nusantara tidak menerbitkan SPK penambangan dan tidak melimpahkan hak jual batu bara ke pihak lain. Karena itu pada 25 September 2008, PT Nusantara dan PT Bungo sepakat menghentikan perjanjian kerja, lalu meminta PT Bungo untuk menghentikan kegiatan penambangan.

 

Sebulan kemudian, Departemen ESDM kembali memerintahkan PT Nusantara untuk menghentikan kegiatan penambangan di wilayah konsesi PT Nusantara. Pada 13 November 2008, PT Bungo memerintahkan seluruh subkontraktornya agar menghentikan keguatan penambangan di wilayah konsesi PT Nusantara.

 

Informasi itu telah disampaikan saat persidangan di SIAC. PT Bungo sempat meminta majelis arbiter untuk mengeluarkan putusan sela yang berisi perintah penghentian kegiatan penambangan bagi PT Jambi. Namun permintaan ini ditolak majelis arbiter.

 

Tipu Muslihat

Agustinus menilai putusan SIAC No. 25/2009 dijatuhkan berdasarkan tipu muslihat dari PT Jambi saat pemeriksaan sengketa. Sebab PT Jambi tidak memberitahukan pada arbiter bahwa perjanjian subkontraktor antara PT Bungo dan PT Nusantara sendiri bertentangan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Nusantara, PKP2B dan perundang-undangan yang berlaku.

 

Selain itu, seharusnya PT Jambi tidak membawa perkara ini ke SIAC. Sebab sesuai Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan perkara yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa perdagangan. Sementara sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peruaturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Nah, perjanjian antara PT Nusantara dan PT Bungo serta PT Bungo dan PT Jambi masuk kategori sengketa yang dikecualikan dari arbitrase.

 

Dalam PKP2B ditegaskan perusahaan yang berhak menjadi subkontraktor adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha pertambangan dari pemerintah. Seharusnya, PT Bungo juga tidak boleh mensubkontrakan SPK pertambangan ke PT Jambi. Seluruh kontrak seharusnya batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Putusan SIAC juga dinilai bertentangan dengan ketertian umum dengan begitu tidak dapat diakui dan dilaksanakan sesuai Pasal 66 huruf c UU Arbitrase.

 

Sementara kuasa hukum PT Jambi dari Temmy Taher & Partners menyatakan putusan arbitrase internasional hanya bisa diajukan di negara atau berdasarkan hukum dimana putusan dijatuhkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai tidak berwenang mengadili permohonan pembatalan arbitrase. Seharusnya di Singapura, tempat SIAC berkedudukan.

 

Soal tudingan adanya tipu muslihat, dari dokumen yang diperoleh hukumonline dijelaskan, seharusnya PT Bungo membuktikan tuduhan itu terlebih dulu di pengadilan. Bukan langsung mengajukan permohonan pembatalan arbitrase. Kuasa hukum PT Jambi juga berpendapat putusan SIAC bisa dilaksanakan sesuai dengan Penetapan Eksekuatur No. 098/2009.EKS dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syahrial Sidik, pada 17 September 2009

 

Dalam tanggapan atas eksepsi itu, Agustinus meragukan penetapan eksekuatur itu. Pasalnya, ada dua penetapan yang diterima kliennya namun dengan nomor dan tanggal yang sama. “Kalau ada dua surat, ada dua kemungkinan, salah satunya palsu atau dua-duanya palsu,” ujarnya.

 

Persidangan perkara ini akan dilanjutkan Selasa (3/11) pekan depan.

Sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us