Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Sehari Sebelum Penahanan, Berkas Bibit dan Chandra Sudah Dilimpahkan Polisi
November 01th 2009
 

Masih ada waktu empat belas hari bagi jaksa untuk menganalisis berkas Bibit dan Chandra. Jika belum lengkap, bukan tidak mungkin jaksa akan mengembalikan berkas ke polisi.

Selang sehari sebelum penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, sebenarnya polisi telah melengkapi berkas kedua pimpinan KPK nonaktif itu sebagaimana petunjuk jaksa penuntut umum. Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa alasan polisi untuk menahan Bibit dan Chandra tidak cukup kuat. Sebab, polisi sudah melimpahkan berkas perkara kepada penuntut.

 

Kapolri Bambang Hendarso Danuri menyampaikan informasi itu dan dibenarkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendi. Menurut Marwan, polisi melimpahkan berkas pada Rabu pagi, 28 Oktober. Berkas itu berisi antara lain berita acara pemeriksaan, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan tersangka. “Sudah kami terima,” kata Marwan usai ditemui usai shalat Jum’at (30/10).

 

Ini berarti ketika Bibit dan Chandra ditahan, berkas perkaranya sudah dlimpahkan ke penuntut umum. Kalau polisi sudah mengantongi bukti, bahkan sudah menyelesaikan pemberkasan, mengapa kedua tersangka ditahan? Polisi berdalih ancaman hukuman pasal yang didakwakan lima tahun lebih. Secara subjektif polisi juga khawatir kedua tersangka melarikan diri atau mengulangi perbuatan.

 

Dijelaskan Marwan, penuntut punya waktu 14 hari untuk memeriksa kembali berkas yang sudah dilengkapi polisi. Pasal 110 ayat (4) KUHAP menyebutkan “penyidikan  dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan  atau apabila sebelum batas waktu tersebut telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.” Dengan rumusan ini berarti polisi tinggal menunggu sikap Kejaksaan. Kalau jaksa mengatakan berkas belum lengkap, polisi berkewajiban untuk melengkapi.

 

Marwan mengatakan jaksa penuntut akan memelototi pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal inilah salah satu yang dipakai polisi menjerat Bibit dan Chandra. Pasal ini dimasukkan ke dalam jerat berdasarkan petunjuk kejaksaan. “Masih dipelajari dirtut. Sabarlah. Kan jaksa punya waktu 14 hari,” ujarnya.

 

Tak terpengaruh putusan MK

Marwan menegaskan kejaksaan akan tetap meneruskan proses pemeriksaan berkas tanpa terpengaruh oleh terbongkarnya rekaman dan putusan sela Makhamah Konstitusi (MK) Kamis (29/10) atas pengujian Pasal 32 ayat (1) butir c UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam amar putusan sela MK, “menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Makhamah  terhadap pokok permohonan a quo.”


Meskipun telah terbit putusan sela MK, Marwan memastikan belum terpikir untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian penuntutan (SK2P). Kejaksaan, sambung Mawan, tetap akan bekerja secara profesional dan proporsional.  “Artinya kalau terbukti maju, nanti kita akan uji di persidangan. Benar atau tidak, salah atau tidak. Kalau fakta hukumnya kuat kita majukan kita uji di pengadilan,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Benny H Harman menyatakan akan segera memanggil Kapolri Bambang Hendarso Damanhuri. Malahan, Benny telah menjadwalkan pada pekan depan. Tidak hanya Kapolri, KPK, dan Kejaksaan akan dimintai penjelasan. Pasalnya Komisi yang dipimpin oleh Benny ini juga ingin mendengar penjelasan perihal transkrip rekaman yang kini telah beredar di masyarakat.

 

Berbeda dengan Benny, Ketua DPR Marzuki Alie kemarin malah enggan mengomentari perihal penangkapan Chandra dan Bibit. Marzuki beralasan, DPR adalah lembaga politik dan bukan lembaga hukum. Ia pun meminta kepada semua pihak agar menghormati proses hukum yang berjalan. “Biarkan proses hukum berjalan,” ujarnya.

 

Mulai Kamis, 29 Oktober, Bibit dan Chandra oleh polisi dinyatakan resmi ditahan. Wakabareskrim Mabes Polri Dikdik Mulyana Arif menyatakan penahanan dilakukan ancaman hukuman yang dijerat sebagaimana pasal pemerasan di atas lima tahun. Sehingga polisi menilai alasan obyektif telah terpenuhi. Untuk alasan subyektif penahanan, polisi menganggap Bibit dan Chandra kerap melontarkan opini kepada publik sehingga bisa mengaburkan proses hukum yang sedang dilakukan oleh kepolisian.

 

Perihal penahanan, menurut Marwan bukan wewenang dari kejaksaan. Sebagaimana tugas jaksa, sambung Marwan, kejaksaan hanya melakukan penuntutan. Untuk kasus Bibit dan Chandra, kini kejaksaan masih sebatas meneliti berkas. “Yang nahan kan penyidik. Tak ada kaitannya denga berkas,” pungkasnya.

Sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us