Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Tersangka Tetap Punya Hak Berbicara
November 01th 2009
 

Melarang tersangka berbicara ke publik sama saja polisi tidak menghargai asas praduga tidak bersalah.

Salah satu alasan polisi menahan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah adalah karena kedua pimpinan KPK non-aktif itu terlalu sering menggelar konperensi pers atau mengeluarkan pernyataan publik. Bagi polisi, apa yang dilakukan Bibit dan Chandra dianggap menghambat proses penyidikan yang tengah berlangsung.

 

Tetapi bagi sebagian kalangan kalangan, argumentasi polisi itu terkesan dibuat-buat. Berbicara dengan pengacara, keluarga, dokter, penasihat hukum, dan anggota masyarakat adalah hak seorang tersangka. “Setiap warga negara punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat, dan itu dijamin konstitusi,” ujar Yulianto, aktivis Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). “Status seseorang tidak bisa menjadi alasan bagi pihak manapun untuk membungkam yang bersangkutan,” sambungnya.

 

Nezar Patria, Ketua Aliansi Jurnalis Independen berpendapat serupa. Konstitusi telah menjamin hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat lisan atau tulisan. Alasan polisi dia nilai mengada-ada, lebih dilandasi kekhawatiran informasi yang dimiliki Chandra dan Bibit, termasuk orang-orang yang berimpati kepada keduanya, tidak sampai diketahui publik. Muncul kesan bahwa polisi dan jaksa bersinergi untuk meredam informasi tersebut diketahui publik. “Dengan penahanan sekarang ini, seakan-akan mengkonfirmasikan konstruksi bahwa memang ada konspirasi antara Jaksa dan Polisi untuk menghajar KPK,” ungkapnya.

 

Jika dibiarkan dan dianggap sebagai langkah yang benar, Yulianto khawatir akan muncul praktik fasisme oleh aparat penegak hukum. Sebagian orang justru yakin penahanan itu lebih karena rivalitas lembaga. Menurut Yulianto, adalah wajar jika seorang tersangka menyampaikan bukti versi dia untuk menangkis argumentasi polisi. Kalau publik lebih berpihak kepada tersangka, semestinya polisi introspeksi diri mengapa dukungan masyarakat itu muncul.

 

KUHAP sebenarnya menjamin banyak hak bagi tersangka. Mulai dari hak mendapat bantuan hukum hingga hak berkomunikasi dengan sejumlah pihak.

 

Tabel

Aturan KUHAP tentang Hak Tersangka

Pasal

Hak Tersangka

51

Mendapat informasi tentang apa yang disangkakan kepadanya.

52

Memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim

53

Setiap waktu mendapat bantuan dari juru bahas

54

Bantuan hukum dari penasihat hukum untuk setiap tingkat pemeriksaan

55

Memilih sendiri penasihat hukumnya

57

Menghubungi penasihat hukum jika tersangka ditahan.

58

Menghubungi dan menerima kunjungan dokter.

59

Mendapat informasi tentang penahananya.

60 dan 61

Menerima kunjungan dari keluarga atau orang lain yang mempunyai hubungan dengan tersangka guna mendapatkan jaminan penangguhan penahanan.

62

Mengirim kepada dan menerima surat dari penasihat hukum dan keluarga. Dalam hal ini tersangka mendapatkan alat-alat tulis.

63

Menerima kunjungan dari rohaniwan

65

Mengajukan saksi dan ahli yang meringankan

68

Menuntut ganti kerugian dan rehabilitas

 

 

Koordinator Badan Pekerja ICW Danang Widoyoko menilai penahanan Bibit dan Chandra menciderai rasa keadilan. Bersama sejumlah aktivis hak asasi manusia, Danang menggalang dukungan buat kedua pimpinan nonaktif KPK itu. “Sejak awal proses hukum terhadap dua pimpinan KPK non aktif Bibit dan Chandra sudah menunjukkan keganjilan,” ujarnya.

 

Terkait dengan kasus transkrip rekaman yang kini marak dibicarakan, menurut Danang mengandung banyak keganjilan. Seharusnya aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan orang-orang yang disebut namanya dalam rekaman. “Tapi yang terjadi justru Bibit dan Chandra ditahan. Langkah Kepolisian ini jelas menunjukkan reaksi berlebihan dan jelas membahayakan demokrasi serta penegakan hukum,” ujar Danang.

 

Dengan melihat keadaan yang terjadi, Koalisi lanjut Danang mengajukan tiga rekomendasi untuk bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi. Rekomendasi yang pertama adalah, mendesak Presiden untuk membentuk Tim penyelidik independen untuk mengusut dugaan keterlibatan petingg-petinggi Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam skenario penetapan tersangka Bibit dan Chandra.

Sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us