Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Meski Bukan Tersangka, KPK Berwenang Menyadap Anggodo
November 01th 2009
 

Korupsi adalah organized crime, sehingga orang-orang yang dicurigai keras memiliki hubungan dengan tindak pidana korupsi bisa saja disadap dengan dasar surat perintah penyadapan.

Laporan Anggodo Widjojo yang didampingi kuasa hukumnya, Bonaran Situmeang diterima Bareskrim Mabes Polri dengan No. Pol TBL/315/X/2009 (30/10). Adik bos PT Masaro Radiokom ini merasa difitnah karena dituduh melakukan rekayasa terhadap kasus Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Tudingan itu muncul setelah mencuatnya transkrip rekaman percakapan Anggodo dengan sejumlah pihak, termasuk petinggi Polri dan Kejaksaan Agung.

 

Padahal, menurut Anggodo, percakapannya dengan sejumlah pihak tersebut tidak ada hubungannya dengan rekayasa kasus Chandra dan Bibit. Pertemanannya dengan sejumlah petinggi Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, adalah hal biasa dan bukan perbuatan yang salah. “Kalau telpon ya saya telpon. Saya kenal Pak Ritonga (Wakil Jaksa Agung), tapi saya tidak pernah berkomunikasi dengan dia soal ini. Masa’ hanya berteman saja salah,” ujarnya.

 

Bonaran menambahkan, walau benar ada percakapan antara kliennya dengan sejumlah petinggi Kejaksaan Agung, tapi transkrip rekaman percakapan yang beredar di media itu tidak sempurna. Sehingga, maksud dari percakapan itu seolah-olah menunjukan adanya rekayasa atas kasus Chandra dan Bibit.

 

Seperti dalam percakapan Anggodo dan Wisnu Subroto (mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung). Bonaran mengatakan, ketikan itu, Anggodo hanya sedang berkonsultasi dengan mantan pejabat dan ahli hukum, sehubungan dengan keadaaan yang sedang dialaminya. “Bahwa salah satu saksi yang beri uang kepada pimpinan KPK, Edi Sumarsono, tidak mengakui apa yang terjadi”.

 

Oleh sebab itu, Anggodo, lanjut Bonaran, meminta tolong kepada Wisnu supaya Edi Sumarsono kembali ke jalan yang benar. “Ingat, Pak Wisnu mengatakan, sudah semua yang anda rasakan masukan ke dalam BAP. Apa itu rekayasa? Edi Sumarsono dan Wisnu itu berteman. Dia minta tolong supaya Wisnu mengingatkan pada Edi Sumarsono untuk kembali ke keterangan yang sebenarnya,” jelasnya.

 

Konteks pembicaraan Anggodo dan Wisnu ini, menurut Bonaran, hanyalah sebuah saran yang diucapkan kepada seorang teman. Bukan bermaksud untuk mengintervensi kasus yang saat ini sedang ditangani penyidik Direktorat III Tipikor Mabes Polri. Untuk itu, Bonaran meminta agar rekaman itu dibuka secara lengkap, agar jelas duduk perkaranya.  

 

Karena, jika hanya dikeluarkan sepotong-sepotong, konteksnya jadi tidak jelas. Bahkan menimbulkan spekulasi-spekulasi yang tidak baik, seperti rekayasa kasus dua pimpinan KPK non aktif ini. Jujur saja, kata Anggodo, ia dan kakaknya selama ini sudah merasa didzolimi. Maka dari itu, untuk mencari keadilan, Anggodo melaporkan KPK dan sejumlah pihak terkait ke Mabes Polri dengan dugaan yang dikenakan penyalahgunaan wewenang yang diikuti dengan pencemaran nama baik, Pasal 421 jo Pasal 310 jo Pasal 311 KUHP.

 

Dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilaporkan Anggodo dan Bonaran, terkait dengan penyadapan yang dilakukan terhadap mereka. Bonaran merasa aneh, mengapa dirinya dan Anggodo disadap, padahal KPK bukan sedang menangani perkara dirinya dan Anggodo, melainkan kakak Anggodo, Anggoro Widjojo.  

 

Namun, ketika dimintai tanggapannya, juru bicara KPK Johan Budi hanya mengatakan, “Silahkan saja melapor, itu hak dia”. Karena, selama ini KPK tidak pernah menyatakan bahwa transkrip yang beredar itu sama dengan rekaman yang dimiliki KPK. “Seolah-olah seperti transkrip yang beredar itu bedasar dari rekaman yang dimiliki KPK. Tapi, kita nggak pernah mengatakan transkrip itu dari KPK. Makanya aneh kalau dipersoalkan,” imbuhnya.

 

Memang, KPK, kata Johan, memiliki rekaman percakapan. Tapi, rekaman itu adalah bahan yang digunakan dalam rangka penyelidikan suatu kasus di KPK. Dengan demikian, harus dibedakan antara rekaman yang dimiliki oleh KPK dengan transkrip yang beredar di media. “Jadi, harus dibedakan, rekaman KPK dengan transkrip yang beredar”.

 

Hanya itu saja yang dikemukakan Johan. Mengenai prosedur penyadapan di KPK, mantan pimpinan KPK era Taufiqqurahman Ruqi, Erry Riyana angkat bicara. Menurutnya, bisa saja seseorang yang bukan tersangka disadap oleh KPK. Dengan catatan, KPK mencurigai keras bahwa pihak-pihak tersebut terkait dengan kasus korupsi yang sedang mereka tangani.

 

“Oh, itu bisa saja. Katakanlah anda tersangka, tapi anda berhubungan erat dengan dia, kemudian kita menduga, dia juga berhubungan sama itu. Ya udah, you tetap disadap, dia disadap juga. Jadi, walaupun dia bukan tersangka, tapi diduga keras ada hubungannya, dan ternyata memang terbukti dalam rekaman itu ada hubungannya, maka penyadapan dapat dilakukan,” terangnya.

 

Mengingat korupsi adalah kejahatan yang terorganisir (organized crime), maka Erry berpendapat, tidak mungkin kejahatan itu dilakukan sendirian. Oleh sebab itu, UU KPK menyebutkan bahwa penyadapan dapat dilakukan dalam tahap penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan.

 

Tapi, penyadapan itu harus dilakukan atas dasar Surat Perintah Penyadapan (Sprin Dap) yang dikeluarkan dalam rangka penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan perkara korupsi yang ditangani KPK. Dengan kata lain, sebelum Sprindap itu diterbitkan, harus ada Surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik), Penyidikan (Sprin Dik), ataupun Penuntutan (sprin Tut) yang dikeluarkan terlebih dulu. Dalam kasus korupsi yang masih dalam tahap penyelidikan, Erry menambahkan, bisa saja pihak-pihak lain disadap. “Tapi, harus ada Sprin Dap baru dengan Sprin Lidik yang sama, atau bisa juga dengan Sprin Dap baru dengan Sprin Lidik baru pula”.

 

Sidik tuntas

Atas mencuatnya transkrip rekaman percakapan Anggodo dengan sejumlah pihak, Polri sudah menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan. Tindak lanjut Polri yang terkesan aktif ini, menurut Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) bukan karena kebakaran jenggot ada sejumlah petinggi Polri yang disebut-sebut dalam transkrip rekaman. “Tapi, karena ini ada pihak yang dirugikan, dan ini, bukan merupakan delik aduan”.

 

Karena bukan merupakan delik aduan, BHD sudah memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dengan mencari tahu, siapa yang merekam, siapa yang direkam, dan apakah perekaman itu dilakukan dengan cara yang sah atau tidak. Untuk itu, akan ada ahli-ahli yang dilibatkan.

 

Apabila nanti Polri menemukan adanya penyalahgunaan wewenang dalam hal penyadapan yang dilakukan terhadap Anggodo dan sejumlah pihak yang disebut-sebut dalam transkrip rekaman, maka penyidikan akan dilakukan secara tuntas dan transparan. Dan hal ini ditegaskan BHD, kemarin (30/10) saat menggelar konferensi pers di Rupatama, Mabes Polri.

 

“Dan kalau memang nanti secara transparan bahwa ada pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk menyadap, tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 40 UU No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, tentunya kita akan sidik tuntas dan terbuka secara transparan,” paparnya.

 

Sita rekaman

Selain memerintahkan jajarannya untum melakukan penyelidikan dan penyidikan, BHD juga memerintahkan untuk dilakukan penyitaan terhadap transkrip. Tentunya, penyitaan tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan dan atas izin dari Pengadilan. Manakala trankrip rekaman itu memang sama dengan yang dimiliki KPK, maka rekaman KPK pun akan disita. Namun, penyitaan tidak akan dilakukan sebelum sidang Mahkamah Konstitusi, yang Selasa (03/11) nanti akan membuka isi rekaman itu.

 

BHD menegaskan, bukan hanya keabsahan penyadapan yang akan mereka sidik. Tapi, juga materi dalam percakapan itu. “Untuk kasus yang berkaitan dengan transkrip, tentunya kita bicara tentang UU ITE, baik Pasal 40, Pasal 32. Tidak hanya tentang prosesnya, tapi juga apa yang di dalamnya”.

 

“Itu nanti sebagai unsur-unsur yang melengkapi, tentang adanya tindak pidana yang akan disangkakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri, yang timnya sudah saya arahkan untuk segera melangkah maju ke depan,” imbuhnya.

Sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us