Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Audit BPK Tersandung UU Tindak Pidana Pencucian Uang
November 04th 2009
 

Presiden diminta mengeluarkan Perppu supaya BPK bisa mendapatkan hasil analisa keuangan dari PPATK terkait kasus Bank Century.

Audit investigasi terhadap aliran dana yang digelontorkan ke PT Bank Century Tbk (sekarang PT Bank Mutiara Tbk) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengalami kendala. Ternyata tak mudah bagi auditor negara itu untuk mendapatkan hasil analisis yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pasalnya, BPK tersandung Pasal 26 huruf g UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal itu menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, PPATK bertugas melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindakan pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan.

 

Ketua PPATK Yunus Husein tidak mengangkat ponselnya ketika dihubungi hukumonline berulang kali. Sementara Manuarar Sirait, Anggota Komisi XI DPR, mengatakan apabila aliran dana tidak bisa didapat, maka sulit bagi BPK untuk mengaudit kasus aliran dana Bank Century. Dia khawatir apabila BPK mendapatkan hasil audit PPATK dari kepolisian atau kejaksaan, BPK maupun PPATK bisa dikriminalisasi. ”Selain itu jangan sampai aliran dana bisa diintervensi pihak lain,” katanya, Selasa (03/11), di Gedung DPR, Jakarta.

 

Manuarar juga menyatakan pentingnya dibentuk hak angket guna menyelidiki aliran dana ke Bank Century. Sejauh ini baru tiga fraksi yang mendungkung hak angket, yakni PDIP, Gerindra dan Hanura. “Kasus ini punya sisi politik yang besar tidak akan ada partai politik yang tidak peka terhadap kasus ini,” paparnya.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, usulan pembentukan panitia angket DPR terkait Bank Century mulai direalisasikan. Hal ini dikarenakan ada beberapa kejanggalan bailout Century. Misalnya terkait perubahan jumlah dana bailout yang digelontorkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Saat pengambilan keputusan bailout, DPR sebenarnya hanya menyetujui Rp1,3 triliun, tetapi yang keluar membengkak menjadi Rp6,7 triliun.

 

Kemudian terkait selisih dana antara jumlah yang disetujui dengan dana yang keluar atau mengalir. Informasi yang beredar, dana itu mengalir kepada 20 deposan besar. Aliran dana inilah yang perlu diungkap karena masalah yang terjadi di Bank Century seharusnya tidak merugikan para nasabah kecil.

 

Manuarar menilai, dukungan terhadap hak angket dikarenakan rakyat butuh kejelasan atas kasus Bank Century. Dia menambahkan untuk mengungkap kasus ini, BPK dalam melakukan audit harus melakukan tiga hal, yakni mengaudit data keuangan, audit kinerja terkait dengan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan Bank Century, dan audit tujuan tertentu terkait dengan motif, modus dan skenario aliran dana Bank Century. “Semuanya harus jelas, dimana letak tindak pidananya, apakah di Bank Indonesia, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) atau ternyata pada Bank Century itu sendiri? Jadi supaya tidak masuk area yang dipolitisir,” tambah Manuarar.

 

Dia menambahkan, angket ini juga diperlukan agar DPR bisa menjembatani kepentingan BPK untuk memperoleh analisa keuangan aliran dana ke Bank Century oleh PPATK. Alasannya ya itu tadi, PPATK tidak boleh menyerahkan dokumennya kepada BPK, melainkan hanya ke polisi dan jaksa.

 

Selain itu, menurut Maruarar perlu adanya revisi terkait dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Masalahnya adalah revisi Undang-Undang tidak mudah dan butuh waktu yang lama. Oleh sebab itu, Maruarar mengusulkan agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait audit yang dilakukan BPK. “Hal ini diperlukan demi adanya suatu transparansi dan akurasi, sehingga dibutuhkan suatu terobosan dimana Perpu tersebut akan memberikan dukungan kepada BPK secara profesional,” ujarnya.

Sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us