Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Carrefour Harus Lepaskan Sahamnya di Alfa
November 04th 2009
 

KPPU belum bisa menerapkan Pasal 28 UU No. 5/1999 dalam kasus ini lantaran Peraturan Pemerintahnya belum terbit. Uniknya, KPPU tetap menjatuhkan sanksi kepada Carrefour agar melepas sahamnya di PT Alfa Retailindo Tbk sebagai tindakan akuisisi.

PT Carrefour Indonesia harus rela melepaskan kepemilikan saham 75 persen di PT Alfa Retailindo Tbk. Saham itu harus dialihkan kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan Carrefour selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Begitulah perintah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam putusan yang dibacakan Selasa (03/11). “Setelah akuisisi, pangsa pasar terlapor menjadi dominan, oleh karena itu kekuatan pasar terlapor perlu dikurangi,” kata ketua majelis komisi, Deddie S. Martadisastra, saat membacakan putusan.

 

KPPU juga menghukum Carrefour membayar denda Rp25 miliar lantaran akuisisi Carrefour terhadap Alfa berdampak negatif pada persaingan usaha di bidang retail supermarket dan hypermarket. Jika ditinjau dari nilai penjualan Carrefour pada 2008 sebesar Rp1,422 triliun, maka seharusnya ganti rugi yang dibebankan sekitar Rp284,4 miliar. Namun karena jumlah ini melebihi batas maksimal hukuman denda berdasarkan Pasal 47 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka majelis komisi menerapkan denda maksimal pada Carrefour.

 

Majelis komisi berpendapat Carrefour terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5/1999. Pasal 17 mengatur tentang larangan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang (monopoli). Sementara Pasal 25 ayat (1) huruf a mengatur larangan posisi dominan dalam menetapkan syarat-syarat perdagangan.

 

Menurut majelis, Carrefour terbukti menguasai pangsa pasar 57,99 persen pada pasar bersangkutan upstream setelah mengakuisisi Alfa pada Januari 2008 lalu. Sebelumnya, Carrefour menguasai 46,30 persen pangsa pasar upstream, yakni relasi antara Carefour dengan pemasok. Penguasaan pasar juga meningkatkan entry barrier (menghambat pelaku usaha) pada pasar upstream. Pertimbangan itu merujuk dari Pasal 17 ayat (2) UU No. 5/1999 yang menentukan pelaku usaha patut diduga melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang jika menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

 

Penguasaan pasar itu juga mengakibatkan Carrefour memiliki posisi dominan yang kemudian menyalahgunakan keadaan dengan memberlakukan trading terms (syarat-syarat perdagangan) kepada pemasok. Majelis komisi menilai pascaakuisisi, trading terms antara pelaku bisnis, pemasok dan peretail, cenderung naik dari tahun ke tahun tanpa justifikasi yang jelas. Format dan besaran trading terms juga dinilai melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Ketika negosiasi dalam menentukan trading terms, posisi pemasok lebih lemah karena Carrefour menetapkan harga pembelian barang pemasok secara sepihak. Setelah akuisisi, trading terms kepada pemasok Alfa meningkat sebesar 13-20 persen. Pemasok Alfa juga dipaksa untuk memasok ke Carrefour pascaakuisisi. Pemasok tidak berdaya untuk menolak kenaikan itu karena secara faktual nilai penjualan pemasok di Carrefour cukup signifikan sehingga pemasok tak punya pilihan lain.

 

Selain itu, Carrefour melakukan competitor check (mengontrol persaingan), sehingga Carrefour dapat mengetahui harga barang pemasok ke tempat pesaing. Hal ini mempengaruhi besaran trading terms. Akibatnya, besaran trading terms menjadi terbatas. Sebab, jenis trading terms Carrefour cenderung ditiru pelaku usaha lain sehingga trading terms cenderung naik.

 

Walhasil, pemasok tidak fleksibel dalam bernegosiasi untuk menentukan trading terms. Insentif pemasok atas produk baru juga akan berkurang karena keuntungan terserap ke retail. Sebab terjadi pengaturan koordinasi (coordinated conduct) dalam menentukan trading terms kepada pemasok, dimana Carrefour menjadi leader. Tingginya frekuensi perpindahan pekerja Carrefour ke peretail lain menyebabkan trading terms Carrefour juga dilaksanakan oleh pesaing lainnya.

 

Lolos dari Pasal 28

Carrefour masih bisa selamat dari KPPU. Sebab mereka lolos dari jerat Pasal 28 ayat (2) UU No. 5/1999. Memang, pasal itu adalah pasal ‘mandul’. Sebab, KPPU baru bisa menggunakan pasal itu jika sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksana Pasal 28. Hingga kini PP yang memuat aturan merger dan akuisisi tersebut belum terbit.

 

Meski demikian, majelis komisi menilai pengambilalihan saham Alfa membuat Carrefour memiliki market power sehingga terbukti memenuhi Pasal 28 ayat (2) itu. Hanya, pasal itu belum bisa diterapkan karena belum memenuhi syarat formil. “Dampak akusisi terbukti ada kerugian secara nyata, namun belum ada PP yang menyebabkan merger dan akuisisi, belum dapat dikendalikan secara efektif,” kata anggota majelis komisi Anna Maria Tri Anggraini.

 

Oleh karena itu, majelis merekomendasikan pemerintah segera menerbitkan PP tentang Merger dan Akuisisi. Majelis juga menimbang perlu dibentuk UU yang mengatur tentang sektor ritel yang komprehensif. Sebab sektor ritel merupakan usaha strategis namun dasar hukumnya tidak jelas, misalnya banyak Peraturan Daerah yang bersifat anti persaingan.

 

Terkait dengan dugaan Pasal 20 UU No. 5/1999, majelis komisi menyatakan tidak dapat melakukan analisis. Sebab tim pemeriksa tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan jual rugi.

 

Menanggapi putusan ini, Corporate Affairs Director PT Carrefour Indonesia, Irawan D. Kadarman mengatakan pihaknya akan mengkaji telebih dahulu putusan KPPU ini. Yang jelas, kata dia, sejak dari awal Carrefour menyatakan bahwa tuduhan KPPU tidak berdasar.

 

Keberatan

Senada dengan Irawan, kuasa hukum Carrefour Ignatius Andy menyatakan putusan KPPU akan menimbulkan trauma kepada pelaku usaha. Menurutnya, akuisisi maupun merger adalah kegiatan yang biasa dilakukan dalam dunia bisnis selama tidak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. ”Putusan ini menciptakan ketidakpastian hukum. Ini problem besar dalam dunia usaha kita,” katanya.

 

Ignatius juga mempertanyakan dasar KPPU memerintahkan Carrefour untuk melepas sahamnya di Alfa lantaran aksi akuisisi tersebut. Sebab, KPPU mengakui kalau Pasal 28 belum bisa diterapkan lantaran belum ada PP-nya. Namun, KPPU tetap menyinggung dan mengimplementasikan Pasal 28 dalam memeriksa perkara tersebut. ”Secara logika dan struktur hukum salah sekali. Karena putusan ini implementasi Pasal 28 tapi pasal itu kan belum bisa diterapkan,” papar Ignatius.

 

Tak terima dengan putusan itu, Ignatius menegaskan, Carrefour akan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Rencananya, Rabu (04/11), Carrefour akan mengadakan jumpa pers terkait putusan KPPU tersebut.

Sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us