Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Hakim Gunakan Prinsip No Work No Pay dalam Hitung Upah Proses
November 06th 2009
 

Menurut kuasa hukum pekerja, pertimbangan hakim keliru karena menggunakan prinsip ‘no work, no pay’ dalam menghitung upah proses.

Pertimbangan hakim soal prinsip no work no pay dalam putusan gugatan PHK enam orang karyawan Standard Chartered Bank Indonesia (SCBI) dinilai aneh. “No work no pay, pengertiannya ketika pekerja tak bekerja maka tidak mendapat gaji atau upah. Tetapi ketika dalam proses PHK, kemudian perusahaan melarang karyawannya bekerja, maka ada kewajiban perusahaan untuk membayar upah proses sebelum putusan PHK dijatuhkan,” kata Indra Yana, kuasa hukum enam pekerja SCBI ter-PHK usai sidang putusan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Jakarta, Kamis (5/11).

 

Kekesalan itu diungkapkan menyusul dikabulkannya gugatan PHK yang dilayangkan SCBI terhadap enam orang karyawannya yakni Arif Maulana, Fransiscus Roi Lewar, Hotma SP Hutagalung, Muhammad Husni, Yulia Mochtarini, dan Nova Ardinal oleh majelis hakim PHI. Sebab, uang kompensasi yang ditetapkan, dikurangkan dengan upah proses selama enam bulan yang telah diterima Arif dkk. Padahal berdasarkan surat PHK tertanggal 8 Januari 2009, Arif dkk diminta untuk tidak masuk kerja pada hari itu juga.

 

“Dia (perusahaan, red) melakukan skorsing terhadap Arif dkk dan wajib bayar upah proses. Sangat aneh jika putusannya mendasarkan asas no work no pay, pesangon yang ditetapkan harus dikurangi upah proses yang sudah dibayar,” kata Indra.           

 

Menurut Indra pertimbangan majelis hakim pimpinan Ennid Hasanuddin itu yang mengurangi uang pesangon yang telah ditetapkan melanggar Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan itu menyebutkan, “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.”

 

Aturan itu, lanjut Indra, menegaskan pekerja tetap wajib bekerja dan pengusaha wajib membayar upah. Jadi ketika perusahaan melarang kerja, maka SCB Indonesia tetap wajib membayar upah Arif dkk. “Jadi sangat lucu ketika hakim memutuskan, upah proses sudah dibayar diperintahkan untuk dikembalikan. Dasarnya no work no pay, dimana dan pasal berapa. Sebab, hal ini belum pernah terjadi,” kata Indra menegaskan.   

 

Dalam putusannya, majelis mengamini tindakan PHK yang dilakukan SCBI terhadap 92 karyawannya -termasuk Arif dkk- dengan alasan efisiensi sebagai akibat kebijakan restrukturisasi sesuai Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Ia mengacu pada bukti surat perusahaan tertanggal 8 Januari 2009 tentang Pemberitahuan PHK dan memerintahkan ter-PHK untuk tidak masuk kerja lagi. Sehari sebelumnya pun sudah ada surat pemberitahuan kepada Serikat Pekerja SCBI.

 

Menurut majelis, prosedur PHK yang dilakukan perusahaan sudah menempuh jalur bipartit antara perusahaan dan SP SCBI sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 151 UU Ketenagakerjaan untuk mencari solusi. Perundingan itu tak mencapai kesepakatan karena SP SCBI tetap tak setuju jika terjadi PHK yang tak sesuai prosedur hukum. Hal itu terbukti dari adanya risalah perundingan bipartit tertanggal 28 Januari.

 

“Maka syarat Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan telah terpenuhi,” kata salah satu hakim anggota, M Sinufa Zebua. “Demikian pula adanya anjuran mediator Sudinakertrans Jakarta Selatan menyarankan untuk kembali mempekerjakan Arif dkk, namun perusahaan menolak.”   

 

Terkait alasan PHK sesuai Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakejaan, majelis berpendapat alasan PHK karena efisiensi merupakan hak pengusaha sepanjang telah menempuh prosedur yang diatur dalam UU. Majelis menguraikan fakta bahwa perusahaan menawarkan paket kompensasi kepada 92 orang karyawan ter-PHK yang lebih besar dari ketentuan Pasal 163 ayat (3) jo Pasal 156 UU Ketenagakerjaan. Namun Arif dkk menolak paket kompensasi itu hingga akhirnya perusahaan  menggugat PHK. Sementara 86 karyawan lainnya menerima dengan dibuatkan perjanjian bersama. 

 

Namun demikian, lantaran Arif dkk sudah tak bekerja lagi, maka total uang pesangon yang ditetapkan dikurangi dengan upah/gaji yang selama ini diterima Arif dkk selama 6 bulan. Karenanya, Prosedur PHK yang dilakukan perusahan tak melanggar hukum karena terbukti 86 karyawan SCBI telah menerima paket kompensasi yang melebihi UU.       

 

“Majelis berkesimpulan tindakan PHK yang dilakukan perusahaan telah sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga PHK sah sesuai Pasal 163 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan perusahaan mampu membuktikan dalil gugatannya,” kata Tri Hendro.   

 

Menanggapi alasan pertimbangan hukum PHK, Indra menambahkan, ia menyerahkan kepada  pengurus SP SCBI untuk melakukan upaya hukum atau tidak. “Tetapi kalau saya pribadi, saya akan uji ke Mahkamah Agung melalui upaya hukum kasasi, ” katanya. “Saya melihat putusan ini sangat kental intervensinya karena nggak ada dasar hukum yang tepat untuk diterapkan oleh hakim.”    

 

Ketua Umum SP SCBI Hari Susiamto mengaku akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu untuk mengambil keputusan yang terbaik atas kasus ini. Namun dimungkinkan, pihaknya akan mengajukan kasasi. “Ada kemungkinan kita ajukan kasasi,” kata Hari.



Sumber: HukumOnline            

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us