Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Carrefour Tidak Bisa Klaim Kerugian Pembatalan Perjanjian Sewa Lahan
November 10th 2009
 

Pemutusan perjanjian sewa lahan PT Carrefour Indonesia dan PT Anugerah Lingkar Selatan (dalam pailit) berbuntut panjang. Pengakhiran perjanjian itu dinilai merugikan Carrefour sebab peritel asal Perancis itu seharusnya berhak menggunakan lahan hingga tahun 2035. Carrefour lalu mengajukan tagihan ganti rugi pada kurator senilai Rp30,026 miliar. Namun tagihan itu ditolak kurator PT Anugerah Lingkar Selatan, Eric P. Rizal dan Anita Kadir.

Carrefour lalu mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun lagi-lagi, Carrefour harus menelan pil pahit. Majelis hakim yang diketuai Sugeng Riyono menolak permohonan Carrefour. “Tagihan baru Rp30,026 miliar berlebihan dan bisa mengakibatkan berkurangnya nilai boedel pailit,” ujar Sugeng saat membacakan putusan, Senin (9/11).

 

Ketika PT Anugerah Lingkar Selatan dinyatakan pailit, Carrefour telah mengklaim tagihan sebesar Rp18,905 miliar. Kurator telah mengakui tagihan itu. Begiupula dengan tagihan atas penggunaan genset dan pembelian bahan bakar solar senilai Rp2,956. Tagihan itu lahir lantaran PT Anugerah Lingkar Selatan menunggak tagihan listrik sebesar Rp431,637 juta. Akibat penunggakan itu PT PLN (Persero) memutuskan aliran listrik sehingga Carrefour menggunakan genset untuk operasional.

 

Pemutusan aliran listrik itu pula yang menjadi pemicu pemutusan perjanjian sewa lahan Carrefour di mall Mollis, Bandung. Lahan itu milik PT Anugerah Lingkar Selatan. Perjanjian sewa menyewa itu ditandatangani pada 14 Mei 2002. Perjanjian berlaku selama 30 tahun. Sesuai perjanjian, masa sewa terhitung dari 16 Juni 2003 dan berakhir 15 Juni 2033.

 

Belakangan perjanjian itu diubah lantaran PT Anugerah Lingkar Selatan tidak dapat memenuhi tenggat waktu pembukaan mall Mollis. Masa sewa lahan pun berubah. Waktu sewa terhitung efektif sejak 27 Mei 2005 dan akan berakhir pada 26 Mei 2035. Selama menjadi penyewa, Carrefour mengklaim selalu memenuhi kewajiban baik dalam melakukan pembayaran sewa ataupun utilitas lain, seperti listrik, air telepon dan reklame.

 

Pada 14 Mei 2009, PT Anugerah Lingkar Selatan dinyatakan pailt berdasarkan putusan No. 13/Pailit.Keberatan/2009/PN.JKT.PST. Akibatnya, perusahaan itu  menjadi tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum termasuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak pernyataan pailit diucapkan. Karena itu, Carrefour meminta PT Anugerah Lingkar Selatan agar menjamin pemenuhan seluruh hak Carrefour sebagai penyewa yang beritikad baik, terutama ketersediaan listrik sebagai faktor utama bagi Carrefour dalam menjalankan kegiatan operasional.

 

Menurut Carrefour, pemutusan listrik itu menunjukan PT Anugerah Lingkar Selatan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Apalagi, pemutusan listrik itu dibarengi dengan pemutusan perjanjian sewa. Hal itu bertentangan dengan Pasal 38 ayat (3) UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal itu menentukan dalam hal uang sewa telah dibayar di muka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut. Karena itulah Carrefour menuntut ganti kerugian sebesar Rp30,026 miliar.

 

Dalam jawabannya, kurator telah berupaya untuk meminta dispensasi kepada PLN untuk membayar tagihan listrik 4 Juni 2009. Namun PLN hanya memberikan waktu satu hari. Jika tidak PLN akan memutus aliran listrik pada 23 Juni 2009. Kurator lalu memilih menghentikan perjanjian sewa menyewa. Sebab, PT Anugerah Lingkar Selatan tak memiliki dana untuk membayar listrik.

 

Apalagi, aset boedel pailit PT Anugerah Lingkar Selatan berupa barang tetap dan barang bergerak telah diikat dengan hak tanggungan dan fidusia oleh PT Bank Mandiri Tbk. Bank berplat merah itu bahkan telah melelang aset yang diikat dengan hak tanggungan itu dan laku terjual dengan harga limit Rp284,9 miliar.

 

Majelis hakim sendiri satu suara dengan kurator. Perjanjian sewa menyewa dinilai menimbukan kerugian secara material sebab apabila perjanjian itu berlanjut dapat mengurangi boedel pailit. Tim kurator dinilai telah berusaha agar debitur pailit tetap menjalankan usaha. Sayangnya, biaya operasional perjanjian sewa terlalu besar sehingga tim kurator tidak mampu untuk mengatasinya.





 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us