Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Ketua YLBHI nilai Komisioner LPSK keliru tafsirkan UU
November 10th 2009
 
Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dinilai keliru menafsirkan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban karena menyatakan tak dapat memberikan perlindungan terhadap Ary Muladi.

LPSK menolak memberikan perlindungan terhadap Ary selama berstatus sebagai tersangka.

Ketua Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) Patra M Zen kepada Primair Online, di Jakarta, Selasa (10/11), menyatakan, UU itu tak membedakan hitam-putih status seseorang untuk dilindungi.

"Dalam proses pidana, seorang tersangka sekaligus dapat menjadi saksi kunci untuk menguak kebenaran materiil suatu perkara pidana," kata Patra.

Lebih lanjut Patra mengatakan UU Perlindungan Saksi dan Korban sebetulnya memperkuat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bukan menghapus ketentuan dalam pasal 50-68 KUHAP, tentang perlindungan tersangka dan/atau tedakwa.

"Tetapi justru memperkuat perlindungan kepada seseorang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UU PSK," jelasnya.

Di luar negeri, kata Patra, seorang gembong mafia pun dilindungi jika keterangannya bisa mengungkap gembong mafia yang lebih besar dan pejabat kotor di lembaga hukum.

Selain itu, kata dia, mestinya LPSK mendengarkan terlebih dahulu keterangan Ary Muladi baru mengambil kebijakan atau gelar perkara, termasuk menggali apakah ada ancaman baik fisik maupun psikis kepada yang bersangkutan.

"Saya heran dan merasa aneh mendengar paradigma berpikir komisioner LPSK dan prosedur pemberian perlindungan kepada saksi dan korban," katanya.

(PrimairOnline)

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us