Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
OC Kaligis : Penyalahgunaan Wewenang oleh KPK Memang Ada
November 12th 2009
 

Advokat senior Otto Cornelis Kaligis bersikukuh menuding pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Chandra M Hamzah menyalahgunakan wewenang. Penyelewengan itu dilakukan karena Chandra mencabut surat cegah terhadap terpidana kasus cessie (pengalihan hak tagih piutang) Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra.

 

“Dasar pertimbangan pencabutan cegah menunjukkan ada penyalahgunaan wewenang,” papar Kaligis kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/11).

 

Kaligis menguraikan sejumlah hal yang menguatkan tudingan pada Chandra. Diawali dari proses penyidikan kasus Jaksa Urip Tri Gunawan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No : Sprin. Dik-06/01/III/2008 tertanggal 2 Maret 2008. Urip ditangkap KPK seusai menerima US$660 ribu setara Rp6,6 miliar dari Arthalyta Suryani pada tanggal sama.

 

Hasil penyidikan KPK menunjukkan indikasi keterlibatan Joko S Tjandra, sehingga diperlukan keterangan penyidik. Lalu pada 24 April 2008, pimpinan KPK menerbitkan Keputusan Pimpinan KPK : KEP-110/01/IV/2008 untuk mencegah pemilik Bank Bali keluar negeri.

 

“Pelarangan tersebut disebabkan karena diduga US$660 ribu yang diterima Urip dan Arthalyta berasal dari Joko,” ujar Kaligis.

 

Namun, pada 26 September 2008, lahir Keputusan Pimpinan KPK No 351/01/IX/2008 yang mencabut pelarangan keluar negeri DJoko Tjandra. Pada tanggal yang sama keluar surat pencabutan cegah bos Bank Bali itu dengan nomor R-3609/01/IX/2008.

 

“Kedua surat tersebut ditandatangani Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah,” tandas Kaligis.

 

Namun, menurut Kaligis, ada yang ganjil dari kedua surat tersebut. Berdasarkan SK Pimpinan KPK, dalam butir menimbang huruf b, alasan pencabutan cegah Djoko S Tjandra karena yang bersangkutan telah selesai menjalani pemeriksaan baik ditingkat penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan serta yang bersangkutan untuk sementara telah cukup didengar keterangannya. Penjelasan yang sama juga diulang dalam bagian rujukan surat pencabutan larangan bepergian keluar negeri.

 

Ironisnya, lanjut Kaligis, KPK tidak pernah memeriksa Djoko Tjandra dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun dalam sidang di pengadilan terdakwa Urip Tri Gunawan dan Arthalyta Suryani.

 

Menurut Kaligis, pernah ada usulan untuk dilakukan pencabutan pelarangan bepergian keluar negeri kepada Djoko S Tjandra pada satu Rapat Pimpinan KPK. Namun, penyidik mengusulkan untuk tidak mencabut.

 

Dia melanjutkan, satuan tugas kasus penyuapan memberikan kesimpulan melalui email kepada Direktur Penyidikan dan ditembuskan kepada Direktur Penuntutan, Deputi Penindakan dan Pimpinan KPK. Inti dari kesimpulan tersebut, lanjut Kaligis agar tidak mencabut pencekalan terhadap Djoko Tjandra.

 

“Satgas mengusulkan untuk dilakukan penyelidikan khusus pada Djoko Tjandra atas perkara tindak pidana korupsi lain,” urai Kaligis.

 

Pengacara senior itu juga membeberkan adanya SK pencabutan pencekalan Djoko S Tjandra Nomor : 351/01/IX/2008 tanpa tanggal pada bulan September 2008. Namun, lanjut dia, pengeluaran surat tersebut tanpa persetujuan pimpinan KPK lain.

 

Menurut berbagai keterangan yang dihimpun, pencabutan tersebut atas permintaan dari pihak Djoko S Tjandra. Permohonan tersebut disampaikan pada pimpinan lalu ditembuskan pada Direktur Penuntutan KPK.

 

Pada kesempatan yang sama, pengajar Hukum Acara Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chaerul Huda menyatakan KPK memang berwenang untuk mencegah orang ke luar negeri. Hanya tindakan itu harus diawali dengan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan. "Tindakan ini sifatnya pro yustisia," kata Huda.

 

Dengan begitu, pencegahan tunduk pada hukum acara sehingga harus mengacu pada ketentuan undang-undang. "Tidak bisa berdasarkan kebiasaan," imbuh Huda.

 

Jika mekanisme pencekalan hanya didasarkan pada kebiasaan, lanjut Huda, berarti KPK seperti membentuk norma hukum baru. Padahal pencekalan itu pada dasarnya melanggar HAM. Hanya saja, Undang-Undang membolehkan pencekalan berdasarkan syarat tertentu. "KPK tidak boleh mencekal orang tanpa berdasar pada undang-undang," kata Huda.

 

Huda menilai pencekalan yang tanpa prosedur bisa dikategorikan sebagai kejahatan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHP. Pasal itu kemudian diadopsi menjadi Pasal 23 pada UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi SP membenarkan KPK pernah memanggil Djoko S Tjandra untuk kasus yang ditangani KPK terkait penyupan Urip dan Arthalyta. Namun, dia tak pernah hadir sampai kasus ini memiliki kekuatan hukum tetap.

 

Dia menyatakan jika pencabutan cegah atas Joko S Tjandra kini tengah ditangani Polri. “Jika Polri melihat ada kesalahan, maka hanya kesalahan administrasi dan bukan ranah pidana,” paparnya.

 

Sedangkan mengenai surat pencabutan pencegahan, Johan menyatakan yang diterima media massa berupa fotokopi. “Saya belum lihat asli, tapi memang surat itu benar adanya,” imbuhnya.


Sumber: HukumOnline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us