Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Kewenangan BPKP Hitung Kerugian Negara Dipersoalkan
November 12th 2009
 

Pengacara terdakwa berpendapat, berdasarkan UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK, hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum. Bukan BPKP.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dinilai tak berwenang menilai dan menetapkan kerugian negara/daerah, sehingga penuntut umum pada KPK telah keliru mencantumkan kerugian keuangan negara berdasarkan laporan BPKP dalam surat dakwaan. Hal itu terungkap dalam nota keberatan (eksepsi) yang dibacakan tim kuasa hukum Suryadi Sentosa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (11/11).

 

Seperti diketahui, pada Senin pekan lalu (2/11), terdakwa Suryadi Sentosa, Komisaris Utama PT Multi Makmur Jaya Abadi (MMJA) didakwa telah memperkaya diri sendiri dan sejumlah pegawai Pemkab Supiori Papua saat melaksanakan tujuh proyek di Pemkab Supiori dalam kurun waktu 2005-2008. Akibat perbuatannya itu, jaksa menyebutkan bahwa Suryadi mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp36,5 miliar yang bersumber dari APBD 2006-2008 Pemkab Supiori. 

 

Ia dijerat dengan dakwaan berlapis (subsidairitas) yakni primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Sementara untuk dakwaan subsider, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. 

 

Dalam eksepsi yang dibacakan secara bergantian oleh tim kuasa hukum yang diketuai Juniver Girsang mengakui sebelum tahun 2006 terdapat dualisme kewenangan dalam memeriksa, menghitung, menilai, dan menetapkan kerugian negara yakni BPK dan BPKP. Namun sejak terbitnya UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, kata Juniver, hanya BPK yang berwenang menetapkan kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum.

 

Hal itu ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU BPK yang menyebutkan, “BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

 

Dalam Pasal 10 ayat (2) pun dijelaskan, “Penilaian kerugian negara dan atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.”

 

Dari ketentuan itu, menunjukkan bahwa BPKP tak berwenang lagi menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara. Karenanya, kerugian negara yang menggunakan hasil penghitungan BPKP dalam dakwaan primer dianggap tidak cermat, jelas, lengkap, dan kabur, sehingga batal demi hukum.

 

Selain itu, pengacara terdakwa menganggap bahwa tujuh perbuatan dalam pelaksanaan proyek sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pun dianggap tidak cermat, jelas, dan lengkap. Sebab dari ketujuh perbuatan itu tak ada uraian tentang siapa-siapa yang diperkaya, berapa jumlah uang yang diterima masing-masing, dan berapa jumlah kerugian negara, sehingga dakwaan dianggap kabur dan batal demi hukum. 

     

Pada bagian lain, kuasa hukum terdakwa Suryadi mempersoalkan pencantuman ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Namun, penuntut umum hanya mencantumkan pasal yang dilanggar tanpa diuraikan apa isi pasal tersebut. Karenanya, uraian seperti dianggap tidak jelas, cermat, dan lengkap, sehingga dakwaan dianggap kabur dan harus batal demi hukum.

 

Di akhir keberatannya, tim kuasa hukum meminta kepada majelis hakim agar menerima keberatannya dan menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum.

 

Sidang yang dipimpin hakim Nani Indrawati memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi nota keberatan itu selama sepekan. Sidang ditunda pada Senin (16/11) untuk mendengarkan tanggapan atas eksepsi dari penuntut umum.

 

Sumber: HukumOnline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us