Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Aturan Fee Jasa Kurator Perlu Direvisi
November 15th 2009
 

Safitri Hariyani dan William Eduard Daniel membuat pengumuman di media massa. Kedua kurator Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) itu merasa berkepentingan menyampaikan informasi berkaitan dengan tugas mereka mengurus boedel pailit. Salah satu pengumuman itu menyinggung wewenang debitur pailit yang beralih ke kurator. “Direksi diminta untuk tidak menghalang-halangi kegiatan kurator untuk melakukan tugas dan kewajibannya,” begitu rilis kedua kurator, Kamis (12/11) lalu.

 Hambatan dari debitur merupakan salah satu problem yang dihadapi kurator di lapangan. Sesuai amanat pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Atas jasa pengurusan atau pemberesan harta pailit itu, kurator berhak mendapat bayaran (fee).

 Besaran fee kurator selama ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman (SK Menkeh) No. M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Besaran Imbalan Jasa Kurator. Setelah lebih dari sepuluh tahun berlaku, Mahkamah Agung memandang perlu merevisi SK Menkeh tersebut. Urgensi merevisi SK Menkeh mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional MA 2009 yang berlangsung di Palembang. Mahkamah Agung meminta para hakim pengawas di pengadilan niaga mempertimbangkan imbalan jasa kurator yang wajar.

 Usulan revisi merupakan jawaban atas pertanyaan yang muncul dari sejumlah hakim. Misalnya pertanyaan apa saja yang termasuk biaya kepailitan? Bagaimana menentukan imbalan jasa kurator, apa saja biaya yang mesti diperhitungkan?

 

Usulan revisi SK Menkeh 1998 tersebut didukung Yan Apul. Kurator yang juga advokat ini punya pengalaman yang kurang mengenakkan berkaitan dengan imbalan jasa saat mengurus aset pailit suatu perusahaan. Ia merasa sudah bersusah-susah menjalankan tugas, tetapi hakim hanya menyetujui prosentase yang jauh di bawah perhitungan. “Jadi, kurang begitu fair,” ujarnya kepada hukumonline.

 Penentuan fee itu memang ditentukan proses tawar menawar. Tetapi kalau terlalu kecil, itu akan menyulitkan kurator menjalankan tugas. Kalau harta pailit ternyata sudah tidak ada, misalnya dialihkan debitur, bisa jadi kurator hanya gigit jari. Atau sebaliknya, bisa terjadi imbalan jasa yang terlalu besar akhirnya membebani aset pailit. Itu sebabnya, Yan Apul mendukung revisi SK Menkeh 1998. “Saya kira bagus itu,” ujarnya.

 Pandangan berbeda disampaikan kurator, Swandy Halim. Fee kurator yang relatif besar memang sejalan dengan tugas berat yang harus dia emban. Kurator lebih sering membereskan aset pailit yang sedang terbelit masalah. Walhasil, dalam menjalankan tugas kurator harus berhati-hati.

 Swandy melihat ada hubungan timbal balik antara besaran fee dan resiko pekerjaan. Kalau kurator berhasil menyelesaikan aset-aset bermasalah, ia layak dibayar dengan prosentase besar. Sebaliknya, “kalau dia tidak dapat membereskan sesuatu, dia tidak dapat apa-apa”. Lagipula, dalam menentukan fee kurator, hakim pengawas biasanya mendengar pendapat dari debitur dan para kreditur. Pada ujungnya, besaran fee bisa diselesaikan secara musyawarah, dan tidak perlu ribut-ribut. Karena itu pula, Swandy menganggap belum perlu merevisi SK Menkeh 1998. “Saya melihatnya belum perlu direvisi,” ujarnya.

 

Bukti yang jelas

Hakim pengawas pada pengadilan niaga PN Jakarta Pusat, Maryana, mengatakan kurator harus mengajukan bukti-bukti yang jelas saat mengajukan klaim biaya dan fee yang akan dibayar. Maryana juga berpendapat harus ada pemisahan yang tegas antara biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan dengan imbalan jasa buat kurator.

 Kolega Maryana di PN Jakarta Pusat, Sugeng Riyono, menjelaskan nilai maksimal untuk fee kurator adalah 10 persen dari nilai aset pailit. Sepengetahuan Sugeng, nilai maksimal itu tidak dikabulkan. Bagaimanapun, harus ada kepantasan dalam menentukan besaran fee. Senada dengan Swandy, menurut Sugeng penentuan besaran fee tergantung beban kerja kurator. Tetapi harus ada batas maksimalnya. Nilai minimal tergantung penilaian hakim pengawas.

 Dalam praktek, ada kurator yang menjalankan tugas berdasarkan timesheet, ada pula yang mematok rate dolar. Ada juga kurator yang tidak susah-susah karena baru sekali rapat. “Sehingga dia bisa cepat dapat fee,” kata Sugeng.

 Menurut ketentuan, fee kurator dibayar setelah proses kepailitan berakhir. Tetapi dalam praktik, cerita Sugeng, ada juga kurator yang sudah mengklaim fee terlebih dahulu.

 Dalam konteks inilah perlu revisi SK Menkeh. Kalau pada akhirnya regulasi itu diterbitkan Mahkamah Agung, maka Mahkamah perlu membuat pedoman untuk menilai tingkat kesulitan proses pemailitan. Selain menentukan jumlah atau prosentase maksimal fee, Sugeng berharap revisi SK Menkeh 1998 mengatur tata cara kapan fee harus dibayar dan dalam hal apa saja dibayarkan.

 Sekadar catatan, SK Menkeh 1998 dibuat dan ditandatangani Menteri Kehakiman Muladi pada 22 September 1998. Setelah UU Kepailitan diperbarui pada 2004, belum ada rujukan baru mengenai fee kurator. Hingga akhirnya sejumlah hakim menyuarakan perlunya revisi itu dalam Rakernas MA 2009 di Palembang.


sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us