Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
KUHAP Bertujuan Mengontrol Aparat, Bukan Tersangka
November 16th 2009
 

Perlu sanksi tegas kepada aparat yang melakukan penyimpangan terhadap prosedur acara pidana.

Ketua Komisi Hukum Nasional Prof. J.E. Sahetapy mengingatkan konsep dasar tujuan hukum acara pidana yaitu mengontrol dan mengawasi aparat penegak hukum. Bukan malah untuk mengawasi tersangka atau terdakwa. Sahetapy mengutip pandangan Jerome Skolnick, profesor New York University yang pernah menjadi Presiden American Society of Criminology, bahwa criminal procedure is intended to control authorities, not criminals.

Jadi, harus dipahami bahwa hukum acara pidana (KUHAP) dibuat untuk membatasi kekuasaan negara –yang diwakili penyidik dan jaksa—dalam bertindak terhadap warga negara yang terlibat proses pidana. Oleh karena itu, penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam proses pidana harus dihindari semaksimal mungkin.

Tausiah itu disampaikan Prof. Sahetapy saat membuka paparan hasil penelitian KHN terhadap RUU KUHAP di Jakarta, Kamis (12/11). Berdasarkan kajian Komisi Hukum Nasional (KHN) 2007 memang banyak penyimpangan atau penyiasatan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap KUHAP. Tahun ini, KHN kembali melakukan penelitian terhadap RUU KUHAP. Ada 343 responden yang mengembalikan kuestioner. Lebih dari separuh responden setuju revisi terhadap KUHAP. Dari hasil penelitian itu tergambar pandangan sekaligus harapan masyarakat untuk memperbaiki kelemahan KUHAP yang sering disalahgunakan.


Kajian KHN itu dibenarkan seorang pensiunan perwira tinggi polisi yang banyak bergerak di bidang pendidikan kepolisian. Pemanggilan seorang saksi pun, kata sang polisi, bisa menjadi “objek” dalam penyidikan. “Kalau saksinya kaya, biasanya akan dipanggil berkali-kali,” ujarnya.


Aturan mengenai saksi dalam perkara pidana memang menjadi salah satu objek kajian KHN. Setelah mendapatkan pandangan dari hakim, polisi, jaksa, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, KHN memandang perlu ketentuan baru yang menjamin pelaksanaan asas wajar dan berimbang dalam KUHAP. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengatur kewajiban menyediakan saksi meringankan bagi tersangka. “RUU KUHAP perlu mengatur saksi a de charge dalam penyidikan,” jelas Prijo Djatmiko, anggota peneliti KHN yang juga akademisi Universitas Brawijaya Malang.

Salah satu tahap yang potensial diselewengkan adalah penyidikan. RUU KUHAP mengatur bahwa penghentian penyidikan harus mendapat persetujuan penuntut umum. Tetapi, kata Djatmiko, kelemahannya adalah tidak ada batas waktu pemberian persetujuan tersebut.


Praperadilan adalah kelemahan lain KUHAP. Sebanyak 55 persen responden setuju mekanisme praperadilan selama ini merupakan salah satu kelemahan KUHAP. Bahkan 28 persen resenponden memberikan pendapat sangat setuju. Dalam praperadilan hakim dinilai terlalu terpaku pada syarat-syarat formil, dan kurang berani mengkaji kebenaran materil.

Untuk mengatasi kelemahan itu tim penyusun RUU KUHAP sudah memasukkan konsep hakim komisaris. Hasil penelitian KHN menunjukkan pengaturan tentang hakim komisaris dengan segala kewenangannya sangat tepat untuk menghindari abuse of power di tingkat penyidikan dan penuntutan. Problemnya, kata Djatmiko, adalah problem kultural. “Bagaimana masyarakat (tersangka atau terdakwa) mau memanfaatkan fasilitas hukum ini secara optimal”.


Advokat Bambang Widjojanto berpendapat bahwa RUU KUHAP kelak harus mengakomodir perlindungan tiga pihak sekaligus, yaitu tersangka, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Jadi, kepentingan masyarakat juga tidak boleh dicederai dalam proses penegakan hukum.

sumber : hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us