Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Kelemahan KUHAP, Lubang untuk Rekayasa
November 16th 2009
 

Koalisi LSM menyebutkan banyaknya rekayasa yang dilakukan penyidik disebabkan banyaknya lobang dalam pengaturan di beberapa pasal KUHAP.

 

 

Rekayasa. Kata ini menjadi sering terdengar di telinga kita dalam beberapa pekan ini, khususnya dalam penanganan kasus oleh aparat penegak hukum. Setelah santer terdengar dalam kasus Bibit-Chandra, kata ‘rekayasa’ penanganan penegakkan hukum belakangan juga terdengar dalam kasus Antasari Azhar. Adalah Wiliardi Wizard yang berani mengungkapkan hal itu di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan lalu.

 

Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana -yang terdiri dari beberapa LSM seperti LBH Jakarta, Imparsial, LBH Masyarakat, PSHK, LeIP dll- di Jakarta akhir pekan lalu menyampaikan bahwa rekayasa suatu kasus tidak hanya terjadi karena kepiawaian sang aparat penegak hukum. Melainkan juga karena beberapa celah yang terdapat di dalam KUHAP. Dalam rilisnya, Komite membeberkan beberapa hal prosedural KUHAP yang dilanggar dalam proses hukum dalam kasus Bibit-Chandra.

 

Pertama pelanggaran Pasal 51 KUHAP. Komite menilai telah terjadi pelanggaran dengan membuat tuduhan yang berubah-ubah kepada Bibit dan Chandra. Hal ini menyebabkan tersangka menjadi tidak mengetahui secara pasti tuduhan pidana yang ditunjukkan kepadanya dan merugikan kepentingan tersangka dalam mempersiapkan pembelaan hukum yang memadai.

 

Pasal lain yang menjadi sorotan adalah Pasal 21 KUHAP yang mengatur tentang syarat-syarat penahanan terhadap seorang tersangka. Menurut Komite, syarat subyektif penahanan tidak terpenuhi karena tersangka selalu kooperatif dan banyak pihak yang menjaminkan diri ke polisi. Uniknya, lanjut Komite, polisi juga menggunakan alasan penahanan lain yang tak diatur dalam KUHAP, yaitu karena Bibit dan Chandra kerap melangsungkan konfrensi pers sehingga mengganggu pemeriksaan perkara.

 

Pasal lain yang juga dinilai bermasalah adalah Pasal 75 Ayat 3 KUHAP dimana penyitaan bisa dilakukan dengan sewenang-wenang dengan tidak membiarkan penasihat hukum tersangka mengetahui apalagi menandatangani berita acara. Pasal 72 KUHAP dianggap bermasalah karena dalam kenyatannya BAP tidak diberikan meski sudah diminta berkali-kali.

 

KUHAP dianggap memiliki celah yang menyebabkan semakin terbukanya peluang melakukan pelanggaran. Mereka juga menganggap lemahnya KUHAP memberi peluang bagi oknum kepolisian yang korupsi untuk merekaya kasus. Komite menyebutkan bahwa beberapa kali kelompok marginal menjadi kelompok yang seringkali menjadi sasaran rekayasa kasus oleh kepolisian yang biasanya berkonsekuensi dengan terlanggarnya hak atas fair trial dan hak untuk bebas dari penyiksaan termasuk bebas dari penahanan sewenang-wenang.

 

Oleh karenanya, Komite berharap agar pemerintah dan DPR mempercepat proses pembaharuan KUHAP yang lebih menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Selain itu, Komite juga mendesak pemerintah untuk membentuk lembaga pengawas eksternal kepolisian yang lebih independen dan memadai.

 

Dihubungi terpisah, pengajar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chaerul Huda juga setuju bila diadakan penguatan KUHAP terutama berkenaan dengan pengontrolan publik terhadap proses penyidikan dan penuntutan. “Tapi dalam kerangka pembaharuan KUHAP. Jangan dalam kerangka membela Bibit sama Chandra. Itu namanya tambal sulam,” ungkapnya lagi.

 

Huda juga membenarkan pernyataan LSM yang menyatakan bahwa sistem penyidikan dan penuntutan di negara ini relatif tertutup. Menurut Huda, penyidikan dan penuntut umum hanya diketahui oleh penyidik itu sendiri juga penuntut umum. Memang ada yang bisa dibawa ke area publik seperti melalui pra peradilan hanya saja ada bagian lain yang tidak bisa.

 

“Itu kan cuma soal pas tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penututan. Tapi untuk mengetahui apakah sudah berlangsung benar atau tidak, itu tidak praperadilan karena tegantung profesionalitas penyidik dan penuntut umum itu. Bisa dikatakan sebagai sisi lemah dari KUHAP kita,” kata Huda.

 

Dalam rancangan KUHAP yang akan datang Huda merasa ada beberapa hal yang harus diperkuat misalnya dengan adanya hakim komisaris. “Ini juga waktu hakim komisaris dimunculkan yang banyak menentang LSM juga,” lanjut Huda

 

Huda melanjutkan bahwa harus ada beberap hal yang diperbaiki lagi seperti dalam penggunaan upaya paksa, disebutnya, dalam KUHAP hanya penangkapan, penahanan padahal menurutnya  penyitaan, penyadapan, pembukaan surat, pemeriksaan badan itu harusnya bisa diperiksa di hakim komisaris atau praperadilan.

 

Selain itu juga harus ada  petunjuk yang jelas dan rinci tentang pembuktian. Huda mencontohkan dengan penyadapan yang dilakukan Anggodo. Huda menjelaskan bahwa  prosedur untuk melakukan penyadapan harus dipastikan sesuai dengan prosedur. Hal-hal rinci tentang petunjuk melakukan penyadapan juga harus dijelaskan.

 

Hal lain dikatakan oleh Anggota komisi III DPR, Ahmad Yani. “Saya kira memang KUHAP belum sempurna, tapi bukan KUHAP yang lemah kita melakukan rekayasa di peradilan. Kawan-kawan LSM kalau merasa begitu tolong aja ngajuin permohonan revisi KUHAP.”

 

Ia juga menyatakan bahwa rekayasa tidak hanya terjadi di dunia peradilan dan juga tidak hanya dilakukan oleh orang hukum saja. Tapi Yani menyatakan bahwa memang KUHAP masih banyak kekurangan-kekurangan makanya perlu banyak perbaikan. Ia menyatakan bahwa komisi III sudah memasukkan Revisi KUHAP dalam 10 prioritas komisi III.

 

 

 

Sumber: Hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us