Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
RPP Merger dan Akuisisi Target Pembahasannya Selesai Bulan Desember
November 16th 2009
 

Hasil penilaian KPPU terhadap kegiatan merger atau akusisi akan berbentuk putusan. Seperti halnya perkara, apabila ada pihak yang menolak hasil tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri sampai kasasi ke Mahkamah Agung.


Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) lagi-lagi mendesak Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai merger dan akuisisi. Desakan ini mugkin sudah puluhan kali sejak UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terbit 9 tahun silam. Wajar jilka KPPU mendesak, betapa tidak, Pasal 28 dan 29 yang mengatur merger dan akuisisi, mengamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk PP sebagai peraturan pelaksana kedua pasal tersebut. Dengan kata lain, Pasal 28 dan 29 akan mandul alias tidak berfungsi jika PP-nya belum terbit.

 KPPU sendiri tidak tinggal diam. Mereka awal tahun ini menerbitkan perdoman merger dan akuisisi. Namun pedoman ini dianggap belum mampu mengatasi kekosongan hukum terkait kegiatan merger dan akusisi. Pasalnya, Pedoman KPPU No. 1 Tahun 2009 ini sifatnya sukarela. Tidak ada hukuman bagi pihak yang tidak melapor kegiatan merger dan akuisisi. Sejauh ini saja baru satu pelaku usaha yang melapor ke KPPU, yakni rencana merger PT Komatsu Indonesia dan PT Pandu Dayatama Patria. Hasilnya, KPPU tidak melakukan penilaian terhadap merger yang akan dilakukan kedua perusahaan alat berat tersebut.

 Bom waktu pun meledak. Dalam perkara PT Carrefour Indonesia, KPPU tidak bisa menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU No. 5/1999 untuk menjerat peritel asal Prancis itu. Alasannya ya itu tadi, belum ada PP-nya. Padalah KPPU menilai pengambilalihan (akuisisi) saham PT Alfa Retailindo Tbk membuat Carrefour memiliki market power sehingga terbukti memenuhi Pasal 28 ayat (2). Hanya, pasal itu belum bisa diterapkan karena belum memenuhi syarat formil. “Dampak akusisi terbukti ada kerugian secara nyata, namun belum ada PP yang menyebabkan merger dan akuisisi, belum dapat dikendalikan secara efektif,” kata anggota majelis komisi Anna Maria Tri Anggraini saat membacakan putusan perkara Carrefour tanggal 3 November lalu.

 Putusan ini jelas bisa menjadi cambuk buat pemerintah untuk segera menerbitkan PP merger dan akuisisi. Dalam forum jurnalis KPPU, Kamis (12/11) lalu, Tri Anggraini yang juga Ketua Tim Interdep RPP merger dan akuisisi, mengatakan PP itu amat dibutuhkan KPPU. PP ini akan memberikan kepastian hukum dan usaha bagi pelaku usaha yang akan melakukan merger dan akuisisi. “Kalau tidak ada kepastian hukum, investor akan marah. Investor asing kan paling sebel sama KPPU,” ungkap Tri Anggraini. Dia berharap RPP merger dan akuisis dapat disahkan akhir tahun ini.

 Pernyataan Tri diamini Direktur Perancangan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, Suhariyono. Menurut Suhariyono, pembahasan RPP merger dan akuisisi harus selesai bulan Desember. Dia mengungkapkan ada dua hal yang masih diplenokan. Pertama tentang batas maksimal threshold di perbankan. Perbankan mengusulkan agar bank yang wajib melaporkan kegiatan merger dan akuisisi adalah bank yang akan mengakuisisi di atas 20 persen dari modal kepemilikan dan aset bank yang mau diakuisisi.

 Sebelumnya, KPPU menetapkan treshold bank sebesar Rp10 triliun untuk aset dan Rp15 triliun untuk omzet. Angka ini terlalu rendah buat bank yang memang memerlukan kapitalisasi modal yang besar dalam berbisnis. Awalnya, kata Suhariyono, threshold ingin ditentukan dengan nilai akuisisi atau merger. Namun hal ini dikhwatirkan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari lantaran sifat mata uang rupiah yang fluktuatif. “Karena itu lebih baik presentasi saja, kemarin ditentukan 50 triliun,” ujarnya melalui telepon, Jumat (13/11).

 Masalah kedua, terkait uraian jenis-jenis perusahaan untuk melakukan akuisisi dan merger. Misalnya, perusahaan minyak dan gas bumi atau pemilik modal dan perusahaan kecil, tidak mungkin disamakan.

 Kecuali kedua masalah tersebut, isi RPP merger dan akuisisi tak akan jauh berbeda dengan Perkom No. 1/2009. Bedanya dalam PP diatur bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan merger dan akuisisi wajib melaporkan rencana merger dan akuisisi kepada KPPU. Laporan selambat lambatnya 30 hari kerja sejak rencana merger dan akuisisi itu ditandatangani pelaku usaha yang akan melakukan akuisisi. Sedangkan dalam Perkom, pelaporan tersebut hanya dilakukan secara sukarela.

 Selain itu, dalam PP ada beberapa pertimbangan, apakah suatu merger dan akuisisi tersebut diperbolehkan atau dilarang. Misalnya, apakah dampak merger dan akuisisi itu bisa menimbulkan entry barrier, efisiensi, kepailitann dan lain-lain. Tri mencontohkan, apabila merger dan akuisisi itu tidak dilakukan dan dapat mengakibatkan pailitnya sebuah perusahaan, maka KPPU akan memperbolehkan perusahaan itu untuk melakukan merger dan akuisisi. Contoh lainnya, jika Bank Indonesia (BI) menyatakan suatu bank harus merger dan jika tidak dilakukan dapat mengakibatkan bank tidak sehat, maka KPPU juga akan memperbolehkan merger dan akuisisi tersebut. “Jadi kita tidak menggunakan kacamata kuda dalam,” tutur Tri.

 Pertimbangan lainnya adalah kondisi sosial dan kepentingan nasional. Kondisi ini pernah terjadi di Afrika Selatan, kata Tri. Dimana ketika suatu perusahaan melakukan merger ternyata mengakibatkan lebih dari 50 persen pekerjanya kehilangan pekerjaan, sehingga pada saat itu pemerintah Afrika Selatan membatalkan terjadinya Merger.

 

Bisa Didenda

Dalam PP juga diatur upaya hukum yang dapat dilakukan perusahan jika permohonan merger dan akuisisi tersebut ditolak oleh KPPU. “Upaya hukum yang dilakukan sama seperti persidangan di KPPU seperti biasanya, jadi kalau keberatan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Negeri bahkan kasasi ke Mahkamah Agung,”kata Tri.

 Jika melihat prosedur keberatan semacam ini, bisa diartikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap kegiatan merger dan akuisisi akan diputus melalui sidang Majelis Komisi. Tri sendiri membenarkan kalau hasil pemeriksaan merger dan akuisisi akan berbentuk putusan Majelis Komisi. Namun dia belum tahu persis teknis pemeriksaannya, apakah terbuka atau tertutup. ¨Menurut saya pemeriksaannya lebih baik tertutup, karena ini menyangkut rahasia perusahaan. Apalagi kalau perusahaannya terbuka,” kata Tri.

 Kepala Biro Humas KPPU Ahmad Junaidi menambahkan, jika ada perusahaan yang ingin melakukan merger tidak melaporkannya kepada KPPU maka perusahaan tersebut dapat dikenakan hukuman denda. “Ini adalah konsekuensi wajib tersebut,” ujar Junaidi. Begitu juga apabila perusahaan tersebut tetap melakukan merger dan akuisisi, padahal KPPU telah menyatakan bahwa merger dan akuisisi itu tidak dapat dilakukan, maka dapat dikenakan sanksi denda.

 


Sumber : HukumOnline
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us