Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Ahli: UU BHP Langgar Hak Asasi yang Dimiliki Yayasan
November 17th 2009
 

Konstitusi memberikan hak asasi kepada setiap orang. Lalu, adakah hak asasi yayasan selaku badan hukum di dalam konstitusi?


Sejumlah yayasan pendidikan dan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia mengajukan uji materi UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Mereka menilai hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya UU yang sangat kontroversial itu. Uniknya, mereka justru mendalilkan kepada hak konstitusional yang diperuntukkan kepada setiap orang di UUD 1945. Lalu, bisakah hak 'setiap orang' itu dipakai oleh badan hukum?

 

Pertanyaan ini dijawab dengan tuntas oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara. Mantan Ketua Komnas HAM ini memang bertindak sebagai ahli yang dihadirkan oleh pemohon. Abdul Hakim menjelaskan adanya perbedaan karakteristik antara manusia dengan badan hukum. “Yayasan memang terang bukan ciptaan Allah SWT. Yayasan diciptakan oleh manusia,” tegasnya.

 

Abdul Hakim mengatakan pengakuan hak asasi manusia bisa bersifat 'derivatif'. Yakni, hak asasi manusia diturunkan menjadi hak asasi badan hukum. “Pengakuan HAM berlakunya dapat diperluas ke badan hukum, yayasan dan lain-lain,” ujarnya di ruang sidang MK, Selasa (17/11). Ia mengambil contoh kasus yang sangat terkenal antara Allan Singer melawan Pemerintah Kanada.

 

Kala itu, pemerintah daerah Quebec mengeluarkan peraturan yang mengharuskan perusahaan beriklan menggunakan bahasa perancis. Ketentuan ini dinilai Allan merugikan haknya yang kerap menggunakan bahasa Inggris. Kasus ini berlabuh ke Komite Hak Asasi Manusia PBB. Allan pun dimenangkan. Peraturan itu dinilai telah melanggar hak asasi Allan Singer dan perusahaannya yang berbadan hukum. Di kasus inilah dikenal hak asasi secara derivatif itu.

 

Jadi, lanjut Abdul Hakim, sah-sah saja bila yayasan yang menguji UU BHP ini mengaitkannya dengan hak asasi 'setiap orang' dalam UUD 1945. Salah satunya yang digunakan sebagai dasar adalah hak asasi manusia menyangkut hak hidup yang diatur dalam Pasal 28I UUD 1945. “Hak hidup yayasan bisa dihilangkan secara semena-mena dengan berlakunya UU BHP ini,” jelasnya.

 

Sekedar mengingatkan, yayasan-yayasan itu menggugat sejumlah pasal dalam UU BHP. Intinya, mereka mempersoalkan keharusan yayasan berbentuk badan hukum pendidikan agar bisa melanjutkan aktivitasnya di dunia pendidikan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU BHP.

 

Ketentuan ini berbunyi "Badan hukum pendidikan penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan”. Pemohon meminta agar frase sepanjang 'sebagai badan hukum pendidikan' dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

 

Bila yayasan itu belum berbentuk badan hukum pendidikan maka wajib menyesuaikannya dengan tata kelola yang diatur dalam Bab IV. Pemohon menilai Bab IV yang terdiri dari Pasal 14 sampai Pasal 36 sangat memberatkan. Ahli pemohon yang lain, Milly Karmila Sareal mengatakan bentuk tata kelola yang diatur dalam UU BHP itu membutuhkan banyak sumber daya manusia.

 

Selain itu, lanjut Notaris senior ini, peran pengurus yayasan terhadap satuan pendidikan yang didirikannya akan hilang. UU BHP memang mensyaratkan satuan pendidikan yang didirikan oleh yayasan harus dikelola secara profesional terpisah dari peran pengurus yayasan. Merasa dirugikan, pemohon juga meminta seluruh ketentuan yang ada dalam Bab IV UU BHP harus dibatalkan. 

 

Sinkronisasi

Sedangkan Pakar Hukum Tata Negara Fajrul Falaakh menyoroti masalah sinkronisasi UU BHP. Menurutnya, ada ketidaksesuaian antara UU BHP dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Dalam UU 28/2004, yayasan disebut bisa bergerak di bidang sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Namun di UU BHP, yayasan harus berstatus badan hukum pendidikan terlebih dulu untuk bisa bergerak di bidang pendidikan.

 

“UU BHP itu tidak sinkron dengan UU Yayasan. Karena di UU Yayasan menyatakan bahwa yayasan boleh melaksanakan fungsi pendidikan,” jelas Anggota Komisi Hukum Nasional ini.

 

Abdul Hakim mengkritik Pasal 62 ayat (1) UU BHP yang juga diuji oleh pemohon. Pemberian sanksi administratif kepada yayasan pendidikan yang tak melaksanakan UU BHP ini dinilai berlebihan. Ia bahkan menyamakan tindakan pemerintah Kolonial Belanda yang pernah memberi sanksi kepada sekolah-sekolah milik pribumi.

Ali.

 

Sumber : HukumOnline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us