Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
MK Memberi Tafsir Masa Jabatan Kepala Daerah
November 17th 2009
 

Wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang berhalangan untuk sisa masa jabatan 2,5 tahun atau lebih dihitung satu periode. Sedangkan bila kurang dari 2,5 tahun tidak dihitung satu periode. Hal ini berkaitan dengan batasan bahwa kepala daerah yang sudah menjabat dua periode tidak boleh lagi menjadi calon.



Pasal 58 huruf o UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan bahwa masa jabatan kepala maksimal hanya dua periode. Namun, di lapangan terjadi persoalan. Bagaimana bila seorang wakil kepala daerah naik menggantikan kepala daerahnya yang berhalangan tetap? Apakah sisa masa jabatan pelaksana tugas kepala daerah yang diemban wakil kepala daerah itu bisa dihitung sebagai satu periode atau tidak?

 

Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab secara gamblang oleh sembilan hakim Mahkamah Konstitusi. Mahkamah memang baru saja mengeluarkan putusan terhadap pengujian Pasal 58 huruf o UU Pemda. MK memang menyatakan pasal itu tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi MK juga memberikan tafsir seputar persoalan yang sempat mencuat di beberapa daerah itu.

 

Menurut Mahkamah, bila seorang wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah di tengah jalan maka perlu dihitung berapa lama sisa masa jabatan yang akan dilaluinya. Bila sisa masa jabatannya masih 2,5 tahun atau lebih maka wakil kepala daerah itu telah dihitung satu periode menjabat sebagai kepala daerah. Bila sisa masa jabatan yang dilaluinya kurang dari 2,5 tahun maka tidak dihitung sebagai satu periode.

 

“Menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Selasa (17/11). Asas yang digunakan adalah asas proporsionalitas.

 

Sekedar mengingatkan, tercatat ada tiga kepala daerah yang mempersoalkan ketentuan Pasal 58 huruf o ini. Mereka adalah Bupati Karimun (Kepulauan Riau) Nurdin Basirun, Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono, dan Bupati Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur Gabriel Manek. Mereka pernah menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap ketika menjabat sebagai wakil kepala daerah.

 

Ketiganya memang ingin mencalonkan diri lagi menjadi kepala daerah. Namun, pertanyaan apakah diangkatnya mereka sebagai pejabat sementara kepala daerah dihitung sebagai satu periode? Sedangkan Pasal 58 huruf o menyatakan bila kepala daerah yang sudah menjabat dua periode tidak boleh lagi ikut pilkada.

 

Berdasarkan putusan MK ini, hanya Bambang yang ketiban sial. Ia menjabat selama dua tahun sembilan bulan ketika menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap. Alhasil, jabatan itu harus dihitung sebagai satu periode.

 

Sedangkan, Nurdin dan Gabriel bisa tersenyum lega. Nurdin hanya meneruskan 9 bulan dan Gabriel meneruskan 9,5 bulan jabatan kepala daerah yang berhalangan tetap. Sehingga, keduanya tidak dihitung menjalani satu periode kepala daerah ketika menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap.

 

Kuasa Hukum Bambang, Andi M Asrun menilai putusan ini tidak adil. “Apa dasarnya MK menggunakan hitungan matematis dengan angka 2,5 tahun,” ujarnya. Ia menilai putusan ini tidak proporsional. Asrun malah menyarankan Bambang meminta pendapat hukum ke MA berupa fatwa. “Supaya menjelaskan definisi masa jabatan,” tambahnya.

 

Bupati Jembrana

Selain itu, putusan ini juga menolak permohonan yang diajukan oleh Bupati Jembrana Bali, I Gede Warsa. Ia juga mempersoalkan periode jabatan kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 58 huruf o UU Pemda. I Gede memang telah menjabat sebagai Bupati Jembrana dua kali, tetapi proses pemilihan pada periode pertama berbeda dengan periode kedua.

 

Periode pertama pada 2000-2005, ia dipilih oleh DPRD Kabupaten Jembrana sebagai Bupati. Namun, terjadi perubahan peraturan. Karenanya, pada periode kedua, 2005-2010, ia dipilih secara langsung oleh rakyat Jembrana. I Gede meminta seharusnya UU Pemda yang lahir tahun 2004 tidak diberlakukan surut. Artinya, ia meminta masa jabatan pada 2000-2005 tidak dihitung sebagai satu periode.

 

Namun, argumen ini ditolak oleh MK. “Hitungan masa jabatan tidak terhalang oleh berlakunya dua undang-undang yang berbeda,” tegas Mahfud saat membacakan amar putusan. Alasannya, meski berbeda, kedua undang-undang itu (UU No. 22 Tahun 2009 dan UU No. 32 Tahun 2004) merupakan kebijakan pembentuk undang-undang tentang sistem pemilihan kepala daerah yang dipilih yang memiliki kadar demokrasi yang sama sesuai dnegan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

 

sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us