Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Dengan Alasan Efisiensi, Adira Multifinance Pecat Manajernya
November 17th 2009
 

Ada perbedaan penafsiran antara manajer dan perusahaan tentang alasan efisiensi dan penurunan produktivitas.

 

Dengan alasan efisiensi dan penurunan produktivitas, PT Adira Dinamika Multifinance mem-PHK karyawannya. Nasib itu menimpa Syahrir Zachri saat menjabat sebagai Area Marketing Manager wilayah Jabotabekser di perusahaan leasing atau pembiayaan itu. Ia dinonaktifkan dari jabatannya sejak 1 Februari 2009. Setelah melalui proses bipartit dan mediasi, perusahaan menggugat PHK Syahrir di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta, Selasa (17/11).  

 

Kepada hukumonline, kuasa hukum Syahrir, Jogi Situmorang menjelaskan alasan perusahaan mem-PHK kliennya, tak berdasar. Sebab kondisi perusahaan justru tengah meraup keuntungan yang signifikan. Ia mencontohkan, Adira Multifinance pernah mendapatkan award (penghargaan) dari surat kabar Bisnis Indonesia yang menyatakan Adira merupakan perusahaan yang paling bertahan dan kerap mengalami keuntungan.

 

“Tahun 2007 Adira untung (bersih) sekitar Rp500 miliar. Tahun 2008 untung Rp1,2 triliun. Ini terbukti pada Agustus 2008, salah satu Direksi Adira dalam sebuah acara seremonial yang dimuat di harian Kompas,” kata Jogi.

 

Selain itu, terbukti pula pada bulan Mei 2009, Adira telah mengeluarkan dividen yang diperoleh selama tahun 2008 kepada pemilik saham mayoritas yakni PT Bank Danamon Indonesia (Tbk) sebesar Rp385,5 miliar. Hal itu diakui pemegang saham mayoritas seperti dilansir harian Investor Daily edisi 12 Mei 2009. “Kenyataannya, Adira sering ke luar negeri, seperti road show, pertandingan balap, pameran mobil, mereka harus kesana. Itu kan bukan biaya yang sedikit, tetapi berbanding terbalik kalau bicara efisiensi.”      

 

Dari fakta itu, kata jogi, Adira mengalami penurunan produktivitas yang berakibat mem-PHK kliennya tak beralasan. Sebab, hal itu membuktikan Adira tidak sedang mengalami penurunan produktivitas.         

      

Jodi menambahkan dalam performance appraisal, kliennya dianggap memiliki nilai terendah dari tujuh. Padahal dalam penilaian kuantitatif Syahrir telah memperoleh nilai 122 persen atau melampaui target 22 persen yang ditentukan perusahaan. Menurutnya nilai terendah kliennya terletak pada komponen attitude (sikap), misalnya bagaimana bersikap dengan atasan, sopan santun. “Kalau bicara efisiensi sebenarnya bukan itu yang dicari (dinilai), tetapi bagaimana dia bisa menjual produk,” dalih Jodi.

 

Perusahaan pun telah melanggar Pasal 50 Peraturan Perusahaan yang mengatur bahwa rasionalisasi atau reorganisasi yang berakibat PHK dapat dilakukan terhadap lebih dari 11 orang karyawan. “Kenyataannya perusahaan tak mengajukan bukti 11 orang ter-PHK pada persidangan sebelumnya yang gugatan pernah dinyatakan niet ovankelijk (tak dapat diterima). Kalau hanya Syahrir yang di-PHK seharusnya kan gak bisa,” dalihnya. 

 

Komponen upah

Ketika dikonfirmasi, kuasa hukum perusahaan Tyas Nugrohoyekti mengatakan bahwa sebenarnya yang dipermasalahkan dalam kasus ini adalah perbedaan penghitungan soal komponen upah, seperti tunjangan bensin, pulsa, bonus, Jamsostek, dan THR. Sebenarnya alasan PHK sendiri karena efisiensi sudah tak menjadi masalah. Sebab, prosedurnya sudah sesuai Pasal 50 Peraturan Perusahaan jo Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 

“Memang kalau di level jabatan manajer hanya satu yang di-PHK yaitu Syahrir, namun di level jabatan lain ada sekitar lebih dari sepuluh yang di-PHK hingga Februari 2009 dan sudah didaftarkan perjanjian bersama (PB) di PHI,” akunya. “Kalau masalah efisiensinya saya kira tak perlu diperdebatkan.”   

 

Dalam anjuran mediator Disnakertrans DKI Jakarta pun perusahaan sudah menyepakati kompensasi sebesar dua kali Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 yang totalnya sebesar Rp83,1 juta. Namun Syahrir menolaknya. Sebab yang Syahrir permasalahkan soal upah yang totalnya sebesar Rp13,384 juta. Padahal, kata Tyas, upah pokok Syahrir sebesar Rp10,852 juta per bulan. “Belum lagi ditambah upah prosesnya selama 6 bulan gaji,” imbuh Tyas.

 

Sumber: HukumOnline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us