Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Proses Penyidikan Tiga Petinggi GMF AeroAsia Tidak Jelas
November 18th 2009
 

Sejak dilaporkan Agustus tahun lalu, hingga kini belum ada kejelasan atas laporan Batavia tentang dugaan pelanggaran Pasal 479 huruf g dan p KUHP yang dilakukan tiga petinggi GMF AeroAsia.

PT Metro Batavia (Batavia Air) mempertanyakan lambannya proses penyidikan terhadap tiga orang petinggi PT Garuda Maintenance Fasilities (GMF) AeroAsia. Ketiga terlapor itu adalah Direktur Utama GMF Richard Budi Hadianto, Account Manager dan Customer Support Arsil Anas dan Account Manager GMF Khomsadi Setiawan.

Sejak dilaporkan pada 5 Agustus 2008 lalu, hingga kini belum ada kejelasan atas laporan Batavia tentang dugaan pelanggaran Pasal 479 huruf g dan p KUHP—mengenai kejahatan penerbangan. “Kami merasa ada diskriminasi karena kasusnya tersendat-sendat. Hingga kini belum jelas apakah kasus ini layak untuk dilanjutkan ke kejaksaan (P21) atau tidak,” ujar Biro Hukum Batavia Air Samuel Tobing, saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11).

 

Laporan itu bermula dari meledaknya mesin pesawat Batavia Air jenis Boeing 737-300 saat terbang dari Jakarta ke Medan pada 23 Oktober 2007. Peristiwa itu terjadi pada ketinggian 19.000 kaki. Sempat terjadi kepanikan penumpang ketika peristiwa itu terjadi. Pilot Batavia Air lalu membatalkan penerbangan dan kembali ke bandara Soekarno Hatta meski dengan satu mesin pesawat.

 

Mesin pesawat yang rusak itu memang berasal dari mesin pesawat Adam Air yang pernah jatuh. Juni 2006, Batavia Air membeli mesin itu dari Debisin Air Supply Pte Ltd, Singapura. Untuk memenuhi standar kelayakan penerbangan di Indonesia maka mesin pesawat tersebut harus dilakukan overhaul dan penggantian bearing.

 

Sesuai perjanjian 14 Juni 2007, Batavia Air lalu melakukan overhaul dan penggantian bearing pada GMF. Dalam perjanjian disebutkan GMF memberikan garansi satu tahun atau 100 jam terbang. Setelah beres, pada 12 September 2007, mesin itu dipasangkan pada pesawat Batavia Air untuk dipakai dalam melayani penerbangan komersil. Namun, sebelum masa garansi berakhir, terjadilah peledakan mesin pesawat.

 

Batavia Air menduga perbaikan mesin pesawat tidak sesuai prosedur sehingga menyebabkan kecelakaan pesawat. “Seharusnya sebelum melakukan perbaikan, GMF harus melakukan koordinasi dengan pabrikan untuk mengetahui ada factory damage atau tidak,” ujar Biro Hukum Batavia lain, Andri Jayadi. Samuel menambahkan setiap mesin pesawat yang landing harus dilaporkan ke Departemen Perhubungan sesuai dengan Approved Maintenance Organization (AMO).

 

Selain itu, kata Samuel, AMO juga mewajibkan agar bengkel memeriksa semua mesin pesawat yang mengalami kecelakaan. Hal itu untuk mengetahui apakah ada kerusakan yang tersembunyi sebelum dilakukan pemeliharaan, pemeliharaan pencegahan ataupun perubahan.

 

Alasan itu yang juga diutarakan dalam memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya, maskapai penerbangan itu telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menuntut perbaikan mesin pesawat. Belakangan, gugatan ini kandas. Majelis hakim menyatakan perjanjian perbaikan mesin antara Batavia dan GMF hanya terbatas pada penggantian dan perbaikan bantalan poros pesawat (bearing).

 

Pekerjaan tersebut  sudah dilakukan GMF, yakni dengan menggunakan tenaga ahli yang kompeten dan berkualifikasi di bidang perbaikan mesin bearing. Penggantian bearing juga dilakukan sesuai dengan buku manual penggantian peralatan mesin pesawat. Setelah penggantian dan perbaikan bearing selesai, mesin tersebut sudah berfungsi sempurna sesuai dengan standar penerbangan sehingga dikeluarkanlah sertifikat. Hal ini sesuai dengan argumentasi GMF saat persidangan berlangsung.

 

Sumber: HukumOnline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us