Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Polri, Kejaksaan, dan KPK Janji Bersinergi
November 19th 2009
 

Kapolri membantah ada perbedaan antara polisi dan jaksa di satu pihak dan KPK di lain pihak dalam memandang perkara korupsi.



Tiga lembaga penegak hukum, masing-masing Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri  rapat gabungan dengan Komisi III DPR. Rapat gabungan itu sudah direncanakan Komisi III setelah ketiga lembaga tersebut “bersitegang” dalam kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Rapat gabungan itu dimaksudkan pula sebagai ajang persiapan masing-masing lembaga menyambut berlakunya Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi III DPR juga ingin mendapat penjelasan dari ketiga lembaga mengenai pemberantasan korupsi. Sebab, masing-masing lembaga terkesan tidak padu padan dalam irama pemberantasan korupsi. Kesan itu pula yang dirasakan Ketua Komisi III DPR, Benny K. Harman. “Kejaksaan punya pemahaman lain, KPK punya pemahaman lain, kepolisian punya pemahaman lain. Bingung publik ini. Mana yang betul ini,” ujar Benny di ruang rapat Komisi III Senayan, Rabu (18/11).

 

Memberikan penjelasan pertama, Kapolri Bambang Hendarso Danuri menyatakan bahwa Kepolisian dan Kejaksaan Agung telah menjalin kerjasama dalam pemberantasan korupsi dalam rangka penegakan hukum. Kapolri berjanji institusi Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK akan bersinergi  untuk melakukan tindakan tegas pada oknum di masing-masing institusi.

 

Kapolri bahkan membantah tudingan bahwa Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK berbeda pandang terhadap pemberantasan korupsi. Ia berdalih payung hukum yang digunakan ketiga lembaga adalah sama, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukum acara yang digunakan pun sama, yakni KUHAP.  “Kami rasa tidak ada pemahaman berbeda,” ujarnya.

 

Kapolri Bambang Hendarso Danuri malah menyalahkan adanya perbedaan antara UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan KUHAP. Penyidikan dan penuntutan dalam UU Pemberantasan Tipikor tidak mengenal berkas bolak-balik. Sebaliknya, KUHAP mengenal berkas bolak-balik yang bermuara diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Untuk mengatasi masalah itu, Kapolri berjanji akan duduk bersama dengan dua lembaga penegak hukum lain. “Ke depan, duduk bersama antara kejaksaan, kepolisian, dan KPK supaya nantinya pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan komitmen yang sama. Kita sepakati bersama pemberantasan korupsi ke depan dilakukan dengan optimal antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Sehingga tidak ada pemahaman berbeda,” ujarnya.

 

Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan untuk menunjang efektivitas pemberantasan tipikor, Kejaksaan Agung telah melakukan kerjasama dengan KPK dan Kepolisian. Kerjasama dengan KPK, meliputi koordinasi penanganan kasus tipikor dengan melakukan gelar perkara hasil penyelidikan. Selain itu, kata Hendarman, pimpinan KPK dan Jaksa Agung tetap melakukan koordinasi secara periodik.

 

Kerjasama dengan Kepolisian meliputi tahap penyelidikan. Dijelaskan Hendarman, kedua institusi kerap saling tukar data dan informasi penyelidikan tipikor. Dalam tahap penyidikan, Kepolisian menyampaikan Surat Perrintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan dalam kurun waktu tujuh hari. “Disesuaikan dengan strata organisasi,” ujarnya.

 

Ketua Pelaksana Tugas Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan sinergi dengan Keaksaan Agung dan Kepolisian, antara lain diwujudkan dalam bentuk penyampaian masalah teknis Pengadilan Tipikor kepada Jaksa Agung. Kendala yang dialami Kejaksaan Agung merupakan kendala bagi KPK. Dijelaskan Tumpak, KPK akan melimpahkan perkara-perkara ke daerah.

 

Namun, mengingat keterbatasan fasilitas, sebagaimana dengan MoU dengan Kejaksaan Agung, KPK akan meminjam fasilitas Kejaksaan Tinggi di daerah bagi penuntut umum KPK yang melakuan proses persidangan di Pengadilan Tipikor di daerah. Bagi perkara yang menarik perhatian masyarakat, KPK telah berkoordinasi dengan Makhamah Agung agar diberikan fatwa perihal penuntutan dapat dilakukan di pengadilan Tipikor di Jakarta.

 

Mengenai perbedaan pemahaman tentang pemberantasan tipikor, KPK sambung Tumpak sepakat dengan Jaksa Agung. Menurutnya, pedoman dalam pemberantassan korupsi bagi ketiga institusi penegak hukum adalah sama. Yakni UU Pemberantasan Tipikor dan KUHAP. “Pegangan kami antar penegak hukum tidak ada perbedaan dengan apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

 

Sesuai koridor hukum

Perihal kasus dua pimpinan KPK non aktif Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah yang kini ditangani polisi, Kapolri mengaku keduanya tidak berniat untuk melarikan diri. “karena kita meyakini tidak ada keinginan yang  bersangkutan untuk  melarikan diri,” katanya. Polisi tetap akan menjelaskan sesuai koridor hukum. Rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum ditujukan untuk Presiden shingga polisi enggan memberikan tanggapan.

 

Senada dengan kepolisian, Jaksa Agung Hndarman Supandji menuturkan berkas Chandra kini masih di tangan kejaksaan. Jaksa peneliti, kini masih melakukan analisis apakah petunjuk jaksa telah dipenuhi oleh penyidik. Sementara berkas Bibit, oleh jaksa penliti ditemukan petunjuk yang belum dilengkapi oleh penyidik. Sehingga, berkas tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi.

 

Perihal rekomendasi tim delapan, Hendarman menilai unutk menghentikan kasus Bibit dan Chandra bisa dilakukan diterbitkannya SP3 di tingkat penyidikan. Sementara di tingkat penuntutan dapat diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penunututan sebagaimana kewenangan Jaksa Agung. “Itu diatur dalam KUHAP,” ujarnya. Deponering dilakukan penyampingan perkara demi kepentingan umum.

 

Bagaimana dengan abolisi? Menurut Hendarman, opsi abolisi perlu dikaji secara mendalam, apakah permitaan Tim Independen dapat dipenuhi atau tidak. Ia berdalih belum membaca rekomendasi sebanyak 31 lembar tersebut. Secara substansi, Hendarman tidak secara langsung memberikan tanggapan kepada Komisi III perihal rekomendasi untuk menghentikan kasus Bibit dan Chandra. Jika pertimbangan rekomendasi sudah sesuai sistim, bagi Hendarman, Kejaksaan akan melaksanakan. “Kalau pertimbangan itu sudah sesuai sistim akan kami laksanakan,” ujarnya.

 

Berbeda dengan kejaksaan dan kepolisian. KPK justru enggan menanggapi kasus Bibit dan Chandra. Apalagi rekomendasi  perihal penghentian kasus Bibit dan Chandra. Menurut ketua pelaksana tugas ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean kasus yang menjerat Bibit dan Chandra berada di tangan kepolisian. “Kasus Bibit dan Chandra kami tidak menanggapi,” pungkasnya.


Sumber : HukumOnline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us