Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
RS Puri Medika Pecat Karyawannya yang Tertidur Saat Kerja
November 19th 2009
 

Perusahaan menolak untuk memberi pesangon sesuai anjuran mediator karena mengganggap PHK sudah sesuai prosedur, sementara pihak karyawan sebaliknya.



Gara-gara tertidur saat jam kerja, seorang karyawan Rumah Sakit (RS) Puri Medika dipecat. Hal itu menimpa Freddy Situmeang, seorang perawat RS yang terletak di bilangan Tanjung Priok itu. Baik pihak RS maupun karyawan, keduanya saling menggugat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Jakarta, Kamis (19/11).

 

Dalam gugatannya, pihak RS Puri Medika - dengan nama PT EI Shaddai Anugerah Abadi - tak terima atas anjuran mediator Disnakertrans DKI Jakarta tertanggal 31 Agustus 2009. Anjurannya,   berisi agar pihak RS memberikan uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan. Perusahaan beralasan pekerja telah melakukan kesalahan berat sesuai Peraturan Perusahaan hingga tak berhak atas uang pesangon.

 

Sementara pihak karyawan berdalih bahwa pemecatan atas dirinya tak prosedural. Pasalnya, saat pekerja diberi sanksi surat peringatan 1 (SP-1) serta merta langsung di-PHK dan SP yang pernah dijatuhkan masanya telah berakhir.

 

Kepada hukumonline, Legal and HRD RS Puri Medika, Julius A Hidelilo menjelaskan sebelum mendapat SP-1, Freddy sudah pernah mendapat sanksi SP-1 hingga SP-3 hingga pada akhirnya di-PHK. Pada Mei 2008 dan Juli 2008 Freddy sebelumnya pernah mendapat sanksi SP-1 dan SP- 2 karena sering tak masuk kerja. Lantaran tak ada perbaikan, akhirnya pada 2 September 2008 menjatuhkan SP-3 sekaligus PHK.

 

“Setelah perkara diselesaikan di mediasi Disnakertrans DKI Jakarta, tercapai perdamaian yang dituangkan dalam perjanjian bersama (PB) pada 29 Oktober 2008. Isinya karyawan tak mengulangi kesalahannya, tertib, dan intinya Freddy bekerja seperti biasa karena rasa kemanusiaan, padahal dia salah,” kata Julius.

 

Namun, tiga hari kemudian setelah tanggal perjanjian itu, Freddy tidur di kamar pasien yang seharusnya steril saat jam kerja. Padahal tugas dia sebagai perawat dituntut untuk melayani masyarakat. “Dia tidur bukan satu atau dua jam, tetapi beberapa jam. Bagaimana kalau ada pasien? Saat tidur dengan pulasnya, Freddy difoto oleh direktur RS dengan beberapa Kabag,” ungkapnya. “Artinya dia sudah melanggar PB, padahal PB itu sudah menjadi UU bagi mereka yang membuatnya. Karena itu dilanggar, statusnya kembali dong statusnya SP-3 dan PHK. Menurut PP masa berlaku SP-3 selama 9 bulan, ini baru tiga bulan sudah melanggar PB.” 

 

Pada hari itu juga Freddy kembali diberi SP-1 hingga akhirnya di-PHK pada 30 April 2009. Julius membeberkan bahwa kesalahan yang kerap dilakukan Freddy yaitu sering tak masuk kerja dan tak mengikuti pelatihan yang diwajibkan perusahaan. “Saat tidur yang berarti PB dilanggar, seharusnya bukan SP-1 yang dikeluarkan, tetapi langsung PHK, kembali pada SP-3 sebelumnya.”

 

Terkait anjuran mediator, menurut Julius pihaknya menolak anjuran mediator yang menganjurkan perusahaan untuk memberi pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan yang totalnya sebesar Rp42,9 juta. Sebab, dalam Pasal 31 Peraturan Perusahaan (PP) – yang telah disahkan Disnakertrans DKI Jakarta -  perusahaan tak berkewajiban memberikan uang pesangon jika karyawan telah melanggar PP yang merupakan pelanggaran berat. “Kalau tuntutan pesangon mereka dikabulkan, apa sesuai hati nurani keadilan? Kalau tidak, kan ada upaya hukum lain, kita akan ikut proses hukum yang ada.” 

 

Ketiduran

Sementara itu, kuasa hukum karyawan, Jogi Situmorang menegaskan dalam klausul PB disebutkan bahwa gaji kliennya naik dari Rp900 ribuan menjadi Rp1,5 juta. Kemudian setelah ada perdamaian itu, semua SP yang pernah dijatuhkan kliennya tak pernah ada.

 

Jogi mengakui bahwa kliennya memang ketiduran saat jam kerja dan itu merupakan pelanggaran. Ia menjelaskan saat kliennya mendapat SP-1 yang sanksinya penurunan jabatan dan penundaan penerimaan insentif. “Namun kita mempertanyakan pelanggaran beratnya yang mana, tidur di tempat tidur itu dianggap perusahaan menggelapkan fasilitas RS, ceroboh, dan mengancam jiwa pasien, memang itu diatur di PP, tetapi pelanggaran beratnya itu dasarnya dari mana?”

 

Menurutnya, hal itu dapat dikategorikan sebagai fitnah dan pihaknya telah melaporkan perusahaan ke Polda. “Ini sudah kita laporkan ke Polda,”                  

 

Terkait anjuran Disnakertrans, Jogi menjelaskan bahwa mediator Disnakertrans DKI Jakarta menilai PHK yang dilakukan pihak RS tidak sah. Sebab, karyawan sudah menerima sanksi saat SP-1 dijatuhkan dan masa berlakunya SP-1 pun belum berakhir. Karenanya, mediator menganjurkan perusahaan membayar uang pesangon. “SP-1 kan masa berlakunya 6 bulan, kita menilai PHK tak sah, makanya kita mau menuntut hak (pesangon, red) kita. Kita berharap yang terpenting hak-hak pekerja dibayar sesuai aturan.”    

 

Sumber : HukumOnline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us