Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Lagi, Perdebatan Bisa atau Tidaknya Aset Negara Disita
November 19th 2009
 

Dalam sehari Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar dua sidang pengujian UU berbeda yang mengatur bisa atau tidaknya aset negara disita. Yakni, UU Sukuk dan UU Perbendaharaan Negara.



 

Bastian Lubis resah. Pengurus Universitas Patria Artha, Makassar, ini khawatir bila lembaga pendidikannya itu tiba-tiba disita oleh swasta. Kekhawatiran ini berdasarkan ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU Sukuk). Pasal 10 ayat (1) UU itu menyebutkan 'Barang Milik Negara dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara'.

 

Artinya, bila ada swasta membeli sukuk maka ia akan mendapat jaminan berupa aset milik negara. Bila negara tidak mampu membayar maka aset negara itu akan menjadi milik swasta. Inilah yang menjadi kekhawatiran Bastian. Pasalnya, Gedung Pendidikan yang ditempatinya adalah milik negara.

 

Karenanya, Bastian menguji ketentuan itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menguji seluruh isi Pasal 10 dan Pasal 11 UU Sukuk. Pasal-pasal itu mengatur syarat penjualan sukuk. “Ketentuan ini bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Bastian di ruang sidang MK, Kamis (19/11).

 

Bastian mengatakan selain bertentangan dengan konstitusi, UU Sukuk itu juga bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 50 secara tegas menyebutkan pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap aset negara. Termasuk putusan pengadilan.

 

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menjelaskan pasal itu tidak ujug-ujug ada. Syarat untuk menerbitkan Sukuk pun tidak sembarangan. Penerbitan Sukuk oleh menteri keuangan harus dikoordinasikan dengan Bank Indonesia. Setelah itu, proses itu harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Tata caranya diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU Sukuk,” ujarnya.

 

Sedangkan Hakim Konstitusi Akil Mochtar menyoroti argumen pemohon yang menggunakan UU Perbendaharaan Negara. Ia mengatakan pemohon boleh saja menggunakan UU Perbendaharaan Negara sebagai bukti pendukung disharmonisasinya Undang-Undang. Namun, argumen itu tak bisa dijadikan dasar. Karena MK hanya bisa menguji UU terhadap UUD' 45.

 

UU Perbendaharaan Negara

Bila Bastian tak ingin aset negara 'dijual', Tedjo Bawono justru ingin agar aset negara bisa disita. Pria asal Surabaya ini kecewa karena perkaranya melawan Walikota Surabaya menjadi mengambang. Ia bersengketa kepemilikan Kolam Renang Brantas di Surabaya dengan Walikota. Putusan MA telah menyatakan Walikota kalah dan harus membayar ganti rugi selama menguasai Kolam Renang itu.

 

Mesti putusan telah inkracht, Walikota tidak mau membayar ganti rugi. Segala upaya telah ditempuh. Sampai kemudian, Tedjo meminta agar PN Surabaya menetapkan sita eksekusi terhadap aset Pemerintah Kota Surabaya. “Penyitaan tak bisa dilakukan karena Walikota berlindung pada Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara,” ujar Tedjo, kala itu.

 

Tedjo pun mengajukan pengujian Pasal 50 ini ke MK. Uniknya, sidang putusan permohonan Tedjo ini digelar sesudah sidang pemeriksaan pendahuluan UU Sukuk pada hari yang sama, Kamis (19/11). MK menolak permohonan Tedjo ini. Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi.

 

Majelis Hakim Konstitusi bahkan sempat menyebut-nyebut UU Sukuk dalam pertimbangan putusannya ini. Meski aset negara dimungkinan untuk disita dalam UU Sukuk, UU itu memberikan pengaturan khusus yang sangat ketat. Pemindahan barang milik negara dalam UU Sukuk dinilai bersifat khusus.

 

“Menimbang bahwa menurut Mahkamah barang milik negara memang harus diperlakukan secara khusus tidak sebagaimana barang-barang yang dimiliki oleh badan hukum perdata yang lain, hal tersebut mengingat fungsi yang melekat pada barang tersebut untuk digunakan dalam pelayanan umum,” demikian salah satu bunyi pertimbangan hukum MK. 

 

Sekedar mengingatkan, pengujian Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara oleh Tedjo ini bukan yang pertama kali. Ia pernah mengajukan perkara yang sama sebelumnya. Namun, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Tedjo tak mau menyerah. Ia mengajukannya permohonan yang sama kembali. Namun, sayang pengujian yang terakhir ini dinyatakan ditolak sehingga ia tak boleh lagi mengajukan permohonan yang sama.

 

Sumber: Hukumonline

 

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us