Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Proyek Tender MRT Sedang Disorot KPPU
November 19th 2009
 

KPPU mengeluarkan saran pertimbangan terkait tender proyek MRT. Indonesia Procurement Watch mengancam akan melaporkan dugaan persekongkolan tender vertikal ini ke KPK dan Kejaksaan jika Dephub tidak menanggapi rekomendasi KPPU tersebut.



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mewanti-wanti Departemen Perhubungan (Dephub). Komisi anti monopoli ini meminta Dephub waspada dalam pelaksanaan tender consulting services for Jakarta Mass Rapid Transit System (MRT) System Project Ditjen Perkeretaapian Dephub. Pada 5 November lalu, Ketua KPPU Benny Pasaribu menerbitkan Surat Nomor 874/K/XI/2009. Isinya mengenai saran dan pertimbangan KPPU terkait tender jasa konsultan proyek MRT di Jakarta. Surat itu ditujukan kepada Menteri Perhubungan. Tembusannya dikirim ke Presiden, Ketua DPR, Menko Perekonomian dan Ketua LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Dalam suratnya KPPU menyarankan Dephub agar menghindarkan hal-hal yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah. Selain itu KPPU juga meminta agar proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan tidak diskriminatif, sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

 

Anehnya, saran dan pertimbangan tersebut dikeluarkan meski perkara dugaan persekongkolan tender proyek itu masih diperiksa oleh KPPU. Apalagi pemeriksaan masih pada tahap awal, yakni penelitian dan klarifikasi laporan. Kepala Biro Humas KPPU, Ahmad Junaidi, menyatakan KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada panitia tender jika ada dugaan persekongkolan tender tanpa harus menunggu adanya putusan atas perkara tersebut. Kewenagan ini didasarkan pada Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 

Menurut Junaidi, saran dan rekomendasi adalah hal yang berbeda dengan putusan, dimana putusan didasarkan pada pertimbangan proses pemeriksaan sedangkan saran dan rekomendasi  menyangkut suatu kebijakan yang diambil. “Jadi di dalam rekomendasi secara umum bisa saja diambil dari putusan dan bisa juga dari kajian yang tidak menunggu putusan penanganan perkara,” tuturnya.

 

Rekomendasi KPPU ini disambut positif oleh Indonesia Procurement Watch (IPW). Kamis (19/11), Direktur Investigasi IPW, Hayie Muhammad mengatakan rekomendasi tersebut hendaknya dipatuhi oleh Dirjen Perkeretaapian dan Pejabat/Panitia Pengadaan MRT Jakarta. Apabila Dephub tidak mengusut tuntas persekongkolan vertikal dalam proyek ini dan mengabaikan rekomendasi KPPU, maka IPW akan melaporkan tindakan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan. Rencananya, untuk menindaklanjuti rekomendasi KPPU ini IPW akan bertemu dengan Menteri Perhubungan dalam waktu dekat.

 

Perkara ini berawal dari laporan dugaan persekongkolan tender dalam proyek MRT pada 23 Juni 2009. Ada dua masalah yang dilaporkan. Pertama, Katahira & Engineers International merupakan peserta dengan urutan pertama dalam hasil evaluasi teknis tender consulting services for Jakarta MRT. Keduanya telah disetujui oleh Dirjen Perkeretaapian dan Menteri Perhubungan melalui surat tertanggal 14 November 2008. Kedua, di tengah proses tender, terjadi pergantian Dirjen Perkeretaapian dan disusul dengan pergantian jajaran kepanitiaan tender. Setelah pergantian, terjadi perubahan urutan peserta hasil evaluasi, yang mana Katahira & Engineers International menjadi urutan kedua. Sementara Konsorsium Nippon Koei yang pada awalnya menduduki urutan kedua menjadi urutan pertama.

 

Berdasarkan laporan itu, KPPU melakukan penelitian dan klarifikasi. Hasilnya ada indikasi persekongkolan vertical yang dilakukan peserta tender dengan panitia. Hal ini berdasarkan fakta bahwa dalam dokumen technical proposal dari Konsorsium Nippon Koei pada Chapter Firms Experience, ditemukan fakta bahwa Nippon Koei merupakan konsultan yang sejak 2005 sudah menangani perencanaan proyek MRT Jakarta. Khususnya terkait pembiayaan yang dikeluarkan oleh Japan Bank International Cooperation (JBIC) yang kemudian berganti nama menjadi Japan International Cooperation Agency (JICA)

 

Fakta lainnya adalah dugaan bahwa Nippon Koei memang dipersiapkan untuk mengerjakan proyek MRT, mulai dari perencanaan hingga pekerjaan desain. Bahkan untuk setiap pekerjaan lanjutannya sekaligus penyusun metode pengadaannya. Ketiga, diketahui bahwa Konsorsium Nippon Koei mengirimkan surat kepada Dirjen Perkerataapian pada 14 Oktober 2008 dan kepada Menteri Perhubungan pada 24 Oktober 2008.

 

Dari hasil klarifikasi KPPU dengan LKPP, diketahui bahwa tindakan Konsorsium Nippon Koei ini dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar etika pengadaan, yaitu untuk tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, sebagaimana diatur Pasal 5 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengiriman surat ini dinilai dapat mempengaruhi panitia tender dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dikenakan sanksi.

 

Berdasarkan laporan, KPPU juga menemukan indikasi awal terkait dugaan persekongkolan horizontal yang dilakukan di antara peserta tender. Yakni antara Konsorsium Nippon Koei Co Ltd (Jakarta Metro Engineering Consultants) dengan Konsorsium Pacific Consultants International. Terhadap dugaan persekongkolan horizontal itu, sampai saat ini KPPU tengah memprosesnya melaui penanganan perkara.

 

Sumber: HukumOnline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us