Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Sunday, November 19th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Audit BPK Ungkap "Dosa-dosa" BI, Menkeu dan KSSK
November 23th 2009
 
JAKARTA,  Audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan kepada DPR RI hari ini, Senin (23/11), mencengangkan. Secara gamblang, audit memaparkan 'dosa-dosa' Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Komite Stabilitas Sistem Kuangan (KSSK) dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penyelamatannya. Audit disampaikan kepada publik oleh Ketua BPK Hadi Poernomo di Gedung DPR RI.

Dosa pertama dimulai dengan lemahnya pengawasan BI dalam proses akuisisi dan merger Bank Danpac, Bank Pikko dan Bank CIC menjadi Bank Century. BI dinilai tidak tegas dalam menerapkan aturan.

Selain itu, BI juga tidak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Century dalam kurun waktu 2005-2008. BI diduga juga melakukan perubahan persyaratan Capital Adequacy Ratio (CAR) dalam PBI agar Century dapat memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). BI memberi FPJP padahal CAR Century pada saat itu telah negatif 3.53 persen dan nilai jaminan FPJP yang diperjanjikan cuma sebesar 83 persen.

"BI juga dinilai tidak memberikan informasi sesungguhnya lengkap, dan mutakhir saat menyampaikan Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik kepada KSSK," tutur Hadi.

Informasi yang tidak diberi seutuhnya itu menyangkut Pengakuan Kerugian (PPAP) atas Surat-Surat Berharga (SSB) valas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang menurunkan CAR dan meningkatkan biaya penanganan dari yang semula diperkirakan Rp 632 miliar menjadi Rp 6.7 triliun.

BI dan KSSK juga tidak memiliki kirteria terukur dalam menetapkan dampak sistemik Bank Century. Penetapan dinilai hanya berdasarkan judgement. Lebih mengagetkan lagi, Hadi mengatakan bahwa kelembagaan Komite Koordinasi yang beranggotakan Menkeu, Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum pernah dibentuk berdasarkan UU sehingga status hukumnya dipertanyakan.

Selain penetapan awal Bank Century sebagai gagal berdampak sistemik dan pertanyaan tentang status hukum Komite Koordinasi (KK) yang menjadi "dosa" BI, Menkeu dan Komite Stabilitas Sistem Kuangan (KSSK), audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memuat "dosa" Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut audit yang disampaikan Ketua BPK Hadi Poernomo kepada DPR RI hari ini, Senin (23/11), LPS belum secara resmi menetapkan perhitungan perkiraan biaya penanganan Bank Century secara keseluruhan.

Hal ini dipengaruhi oleh keputusan KSSK tentang penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang tidak menyebutkan biaya penanganan yang harus dikeluarkan LPS. LPS juga melanggar ketentuan Peraturan LPS No. 3/PLPS/2008 ketika menyalurkan Penyertaan Modal Sementara (PMS) tahap kedua sebesar Rp 2,2 triliun.

Penyalurannya tidak dibahas dalam KK dimana Ketua Dewan Komisioner LPS ada di dalamnya. Untuk menyalurkannya, LPS malah mengubah ketentuan dalam PLPS No. 5/PLPS/2006 dengan PLPS No. 3/PLPS/2006 sehingga KPS dapat menenuhi kebutuhan likuiditas bank gagal sistemik.

"Dengan demikian, patut diduga bahwa perubahan PLPS merupakan rekayasa yang dilakukan agar Bank Century dapat memperoleh tambahan PMS tidak hanya untuk memenuhi CAR tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan likuiditas," lanjutnya.

Berdasar pada penolakan DPR terhadap Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang JPSK, BPK menyimpulkan empat tahap penyaluran PMS kepada Bank Century tidak memiliki dasar hukum. Empat tahap penyaluran dana adalah pertama sebesar Rp 2.886,22 miliar, tahap kedua Rp 1.101,00 miliar, tahap ketiga sebesar Rp 1.155,00 miliar dan keempat sebesar Rp 630,22 miliar.

Hal lain yang menjadi sorotan BPK adalah penarikan dana oleh pihak terkait dalam periode Bank Century yang ditempatkan dalam pengawasan khusus sebesar Rp 938,65 miliar melanggar ketentuan BI soal tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank.

Seharusnya, bank yang berstatus 'dalam pengawasan khusus' dilarang melakukan transaksi. Bank Century akhirnya mengalami kerugian karena mengganti deposito milik salah satu nasabah Bank Century yang dipinjamkan atau digelapkan sebesar USD18 juta dengan dana yang berasal dari PMS.

"Selain itu, pemecahan deposito nasabah tersebut menjadi 247 NCD dengan nilai nominal masing-masing Rp 2 miliar dilakukan untuk mengantisipasi jika Bank Century ditutup maka deposito nasabah tersebut termasuk deposito yang dijamin oleh LPS," tegasnya.

Di akhir, Hadi menyebutkan bahwa dari biaya penanganan untuk PMS sebesar Rp 6,7 triliun, sebesar Rp 5.68 triliun merupakan kerugian Bank Century akibat adanya praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham maupun pihak terkait.

"Permasalahan-permasalahan yang timbul adalah permasalahan surat-surat berharga dan transaksi-transaksi pada Bank Century," tandasnya.

Sumber : kompas.com
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us