Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Saturday, November 18th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
BPK: Penyerahan Bank Century ke LPS Tidak Berdasarkan Hukum
November 24th 2009
 

Menurut Ketua BPK, BI tidak memberikan informasi yang lengkap ketika menyampaikan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik kepada KSSK.



Akhirnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan laporan hasil audit investigasi atas kasus Bank Century. Hasil audit itu langsung diserahkan ke DPR, Senin (23/11). Dalam laporannya, Ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan, penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh Bank Indonesia (BI) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak memiliki kriteria yang terukur.

Memang, penetapan dampak sistemik mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang akhirnya gagal jadi undang-undang. Hanya, proses pengambilan keputusan tersebut tidak dilakukan berdasarkan data kondisi bank yang lengkap dan mutakhir, serta tidak berdasarkan pada kriteria yang terukur. “Artinya, penetapannya lebih didasarkan pada judgement,” katanya.

Menurut Hadi, BI tidak memberikan informasi yang lengkap ketika menyampaikan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik kepada KSSK. Misalnya informasi tentang Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif (PPAP) atas Surat-Surat Berharga (SSB) valas yang mengakibatkan penurunan ekuitas dan kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tidak lengkap. “BI baru menerapkan secara tegas ketentuan PPAP atas aktiva-aktiva produktif tersebut setelah Bank Century diserahkan penanganannya ke LPS sehingga terjadi peningkatan biaya penanganan dari yang semula sebesar Rp632 miliar menjadi Rp6,7 triliun,” ujarnya.

Selain itu, penyerahan Bank Century dari Komite Koordinasi (KK) ke LPS tidak memiliki dasar hukum. Karena, kelembagaan KK yang beranggotakan Menteri Keuangan (ketua), Gubernur BI dan Dewan Komisioner LPS (masing-masing sebagai anggota) belum pernah dibentuk berdasarkan undang-undang. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bahwa, Komite Koordinasi adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk itu, BPK menilai hal tersebut dapat mempengaruhi status hukum atas keberadaan lembaga KK dan penanganan Bank Century oleh LPS.

Selain itu, keputusan KSSK tentang penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, tanpa menyebutkan biaya penanganan yang dikeluarkan LPS, dinilai janggal. Karena, kata Hadi, sampai saat ini LPS belum secara resmi menetapkan perhitungan perkiraan biaya penanganan Bank Century secara keseluruhan. “Hal tersebut melanggar ketentuan Peraturan LPS No. 5/PLPS/2006 Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, LPS menghitung dan menetapkan perkiraan biaya penanganan bank gagal sistemik,” tuturnya.

Hasil audit investigasi BPK ini langsung disambut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam jumpa pers di Istana Negara, Senin malam, Presiden berjanji akan mempelajari hasil audit BPK. “Selasa nanti Saya akan minta Menkeu dan Gubernur BI untuk klarifikasi,” ujar Presiden.

Presiden juga menginstruksikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut masalah hukum terkait dana penyertaan modal sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century dari LPS. Selain itu, Presiden juga menyambut baik usulan angket yang diusung oleh sejumlah anggota DPR. “Saya menyambut dengan baik agar perkara ini mendapat kejelasan atau apakah ada tindakan yang keliru atau tidak tepat,” tegas Presiden.

Berbeda dengan Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di Departemen Keuangan, justru enggan menanggapi hasil audit BPK tersebut. "Besok-besok saya bikin penjelasannya," ungkap Sri Mulyani, sambil berjalan menuju mobil dinasnya. Kebungkaman Menkeu atas hasil audit BPK ini pun tampak memberi kekecewaan wartawan yang telah menunggu kurang lebih dua jam itu.

Hal yang sama ditunjukkan Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani yang juga sedang berada di Departemen Keuangan. Firdaus yang mengenakan kemeja putih itu berjanji, LPS segera memberikan penjelasan atas audit BPK. "Pokoknya kalian kita undang untuk mendengarkan penjelasan LPS, nanti kita beri penjelasan resmi," tuturnya sambil berlalu pergi.

 

Kecewa Hasil Audit

Berbeda dengan Menkeu, BI langsung bereaksi terhadap hasil audit BPK. Dalam siaran pers, Senin (23/11), Dyah N.K. Makhijani, Direktur Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI, menyatakan selama proses audit investigasi, BI sudah bersikap kooperatif dan terbuka terhadap BPK, antara lain dengan memberikan seluruh data dan informasi yang diperlukan.

BI juga sudah memberikan penjelasan maupun klarifikasi atas kebijakan maupun tindakan BI dalam penanganan Bank Century, mulai dari proses merger hingga keputusan penyelamatan Bank Century. Namun, lanjut Dyah, BI sangat menyayangkan hasil audit BPK belum sepenuhnya menggambarkan fakta dan permasalahan yang sesungguhnya sebagaimana respon yang telah disampaikan BI kepada BPK.

BI juga menyayangkan laporan audit BPK yang tidak mempertimbangkan kondisi krisis global dan dampaknya pada perekonomian Indonesia yang melatarbelakangi penyelamatan Bank Century. Menurut BI, ancaman dan ketidakpastian yang tinggi terkait dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian nasional, menuntut pemerintah untuk menempuh langkah hukum yang mendesak, yaitu dengan menerbitkan Perppu sebagai dasar bagi pengambilan kebijakan sektor keuangan oleh pemerintah dan BI.

Dyah memaparkan, dalam upaya menangani dampak krisis global tersebut—dalam kurun waktu 2 bulan saja (Oktober–November 2008)—BI telah menerbitkan berbagai kebijakan, baik di bidang moneter maupun di bidang perbankan. Fokus dari sebagian besar kebijakan tersebut adalah pada pelonggaran likuiditas perbankan. Antara lain dalam bentuk perubahan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah dan valas, penurunan over night repo rate, penyesuaian Fasbi (Fasilitas Simpanan BI) rate, perpanjangan waktu Fine Tune Operation, peniadaan pembatasan saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek, perpanjangan tenor forex swap. Lalu komitmen penyediaan valas bagi korporasi domestik melalui perbankan, perubahan ketentuan Fasilitas Likuiditas Intra-hari, perubahan ketentuan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, serta penerbitan Peraturan BI mengenai Fasilitas Pendanaan Darurat.

Oleh karena itu, lanjut Dyah, penyelamatan Bank Century harus dilihat dalam konteks penyelamatan sistem keuangan, perbankan dan perekonomian secara keseluruhan yang pada periode tersebut diambang krisis sebagai dampak daripada krisis perekonomian global yang saat itu tengah berlangsung. “Kebijakan BI dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berpotensi sistemik, merupakan bagian dari kebijakan yang ditempuh BI dalam upaya penanganan dampak krisis global, dengan maksud untuk menyelamatkan sistim keuangan, perbankan dan perekonomian Indonesia,” demikian Dyah.

Dyah menyatakan, pascapenyelamatan kondisi Bank Century, yang sekarang bernama PT Bank Mutiara Tbk, telah menunjukkan perbaikan, baik dari segi likuiditas maupun permodalannya. Oleh karena itu, BI menghimbau kepada semua pihak agar dapat menjaga momentum yang kondusif agar bank tersebut dapat terjaga kelangsungan usahanya sehingga pada saatnya penyertaan modal sementara LPS dapat dikembalikan.

 

Dukungan Angket

Anggota DPR dari PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengapresiasi hasil laporan BPK. Menurutnya, proses penyerahan Bank Century dari KK ke LPS yang tidak memiliki dasar hukum harus ditelusuri lebih dalam lagi. Untuk itu pihaknya kekeuh perlu panitia khusus yang mengkaji persoalan Bank Century tersebut. “Apa yang kita buat angket itu tidak mengada-ada. Berarti ada kerugian negara, kenapa uang dikucurkan sebanyak itu, tapi gak ada dasar hukum. Jadi, angket perlu digunakan,” ujarnya.

Jalan keluar lainnya adalah presiden segera mengeluarkan Perppu agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat mengeluarkan dugaan laporan aliran dana dibuka ke publik. “Inilah kesempatannya sebagai presiden yang propemberantasan korupsi. Harus kongkrit, keluarkan Perppu supaya dibongkar semua kemana uang-uang itu,” tukasnya.

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan pihaknya akan mempelajari hasil audit dari BPK. Sikap Partai Demokrat, lanjutnya, akan mempelajari terlebih dahulu hasil laporan yang dikeluarkan BPK. Setelah itu, Demokrat dapat bersikap apakah setujui angket atau tidak. Artinya, Demokrat tidak terburu-buru menyikapi hasil laporan yang dikeluarkan BPK. “Sehingga penyelesaian itu menjadi konkrit, bukannya kita menyatakan yang lalu (Pansus angket) tidak baik, tapi yang lalu itu hak angket tidak jalan, gak pernah selesai,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini.

 Mengenai proses yang dinilai BPK salah, Marzuki menyerahkan semuanya ke lembaga penegak hukum. “Jadi, jangan ditarik ke wilayah politik. Politik ini dimanfaatkan untuk mendorong supaya semuanya patuh, terhadap undang-undang, terhadap peraturan,” tukasnya. Untuk itu, mengenai proses yang salah, pimpinan dewan akan membicarakannya dalam rapat pimpinan. “Semuanya harus secara sistimatis sesuai dengan aturan,” pungkasnya.

 

sumber: hukumonline

 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us