Home About Us Client Transaction Data Center Legal Article Contact Us
Monday, November 20th 2017  
  News  
Language
English | Indonesia
You're in : News
Kejagung Tunggu Penyerahan Berkas Tahap Dua Kasus Chandra
November 25th 2009
 
Jakarta, (ANTARA News) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan saat ini menunggu penyerahan berkas tahap dua, yakni barang bukti dan tersangka pimpinan KPK nonaktif, Chandra M Hamzah dari penyidik Mabes Polri.

"Berkas Chandra sudah P21 (berkas lengkap), sekarang tinggal menunggu penyerahan tahap dua," kata Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Marwan Effendy, di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Kejagung mengatakan akan memilih opsi Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) untuk dua pimpinan KPK nonaktif, Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto.

Hal tersebut untuk menindaklanjuti perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna menghentikan kasus kedua pimpinan KPK tersebut yang sebelumnya diancam pasal pemerasan dan penyalahgunaan wewenang.

Jampidsus Marwan Effendy menyatakan penyerahan tahap dua itu, berupa penyerahan barang bukti dan tersangka, yakni Chandra M Hamzah.

"Selanjutkan berkas tersebut, kita serahkan prosesnya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan untuk dikeluarkan SKPP," katanya.

Sementara itu, berkas untuk pimpinan KPK nonaktif lainnya, Bibit S Rianto, baru masuk ke Kejagung dari Mabes Polri pada Selasa (24/11).

"Proses untuk Bibit S Rianto sama dengan Chandra M Hamzah," katanya.

Jampidsus menyatakan sebenarnya Kejagung memiliki pilihan lainnya selain mengeluarkan SKPP untuk kasus pimpinan KPK nonaktif, yakni deponering (mengesampingkan perkara atau kasus demi kepentingan yang lebih luas/umum).

"Namun `deponering` ini membutuhkan waktu lama, karena harus ada pertimbangan dari badan negara dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif (pemerintah)," katanya.

Ia menyatakan, kalau menunggu dari legislatif maka bisa memakan waktu lama karena harus melewati rapat paripurna, termasuk melalui yudikatif yakni Mahkamah Agung (MA).

"Jadi Kejagung sikapnya menindaklanjuti perintah presiden dengan cara menerbitkan SKPP," katanya.

antaranews.com
 
 
  Total : 621 record(s) | | View All | Filter | Search  
 
 
     
08/16/2013   Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
07/05/2013   LexRegis Trip to Pari Island
06/18/2013   Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
05/31/2013   Removal of Data Center
12/28/2012   Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
06/22/2012   Government of DKI Jakarta Taking Advantages From raffic
06/22/2012   Resident Sue Foke for Continuous Traffic
06/22/2012   Judge Delete DPRD DKI as Defendant of Citizen Lawsuit
06/22/2012   Jakarta Traffic, Fauzi Bowo And SBY Being Sued
06/22/2012   Jakarta Traffic, Government of DKI And President Being Sued
 
 
 
 
Member Login
 
 
  Login
Sign Up
Forget your username or password?
 
Latest News Weekly
16/08/2013
Revision of the Minister of Agriculture Regulation No. 26/2007 regarding Plantation Business Permit
05/07/2013
LexRegis Trip to Pari Island
18/06/2013
Seven Important Points of BKPM Regulation No. 5/2013
31/05/2013
Removal of Data Center
28/12/2012
Merry Christmas 2012 & Happy New Year 2013
All news...
 
 
 
Home | About Us | Client Transaction | Data Center | Legal Article | | Contact Us